Wabah campak yang melanda Sumenep, Jawa Timur, telah memakan korban jiwa sebanyak 12 anak dan menginfeksi hampir 2.000 lainnya dalam delapan bulan terakhir. Lonjakan kasus yang mengkhawatirkan ini mendorong otoritas kesehatan setempat untuk secara resmi menetapkan status kejadian luar biasa (KLB).
Data dari Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKP2KB) Kabupaten Sumenep menunjukkan angka yang mencengangkan: 1.944 kasus campak pada balita dan anak-anak tercatat sejak Januari hingga pekan ketiga Agustus tahun ini. Angka ini melonjak tajam dibandingkan tahun sebelumnya, yang hanya mencatat 319 kasus. Peningkatan drastis ini tak lepas dari rendahnya cakupan imunisasi di wilayah tersebut, yang menyebabkan penularan virus menjadi semakin masif.
Di balik statistik yang mencemaskan, tersimpan cerita-cerita pribadi. Dua orang tua yang ditemui Ahmad Mustofa, wartawan yang melaporkan untuk BBC News Indonesia di Jawa Timur, mengaku belum memberikan vaksinasi campak kepada anak-anak mereka. Alasannya beragam, mulai dari rasa “takut” hingga hambatan logistik akibat karantina pandemi Covid-19 pada masa lalu, yang tidak memungkinkan mereka untuk melakukan imunisasi.
Situasi di Sumenep bukanlah satu-satunya. Hingga awal Agustus, Kementerian Kesehatan mencatat sebanyak 40 KLB campak di 37 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia sepanjang 2025 (data Kemenkes). Kasus terkonfirmasi mencapai 3.282, dengan total 22.074 kasus secara keseluruhan. Fenomena ini, sekali lagi, diidentifikasi sebagai dampak dari cakupan imunisasi yang tidak merata serta capaian yang kurang optimal. Pemerintah kini tengah berupaya keras untuk mempercepat program vaksinasi dan memperkuat layanan kesehatan di berbagai daerah.
Namun, sebuah pertanyaan besar muncul: Sejauh mana penolakan terhadap vaksin di masyarakat memengaruhi dan menghambat program vaksinasi esensial ini?
Takut imunisasi
Kondisi ini tergambar jelas dari pengalaman Ahmad Mufidan, tujuh tahun, yang terbaring lemah di ruang klaster lima Puskesmas Guluk-Guluk Sumenep pada Kamis (21/08) siang. Hampir sepekan, siswa kelas dua sekolah dasar tersebut menjalani perawatan intensif karena campak. Warga Dusun Angsanah, Desa Bragung, Kecamatan Guluk-Guluk ini mengeluhkan gatal-gatal hebat dan ruam bintik-bintik merah yang tersebar di beberapa bagian tubuhnya. Zairurah, 50 tahun, sang nenek, menceritakan bahwa Mufidan tiba-tiba terbangun dengan kondisi gatal-gatal di sekujur tubuhnya. “Waktu bangun tidur langsung menangis, garuk-garuk badannya karena gatal, lalu panas,” ujarnya.
Tidak hanya Mufidan, Moh Syaiful Bahri, tiga tahun, juga dirawat di Puskesmas Guluk-Guluk dengan diagnosis campak. Warga Gadu Timur, Kecamatan Ganding, ini sudah empat hari mengalami panas tinggi disertai batuk, meskipun ruam belum muncul. “Awalnya panas, batuk, langsung dibawa ke klinik tapi tetap panas [tidak ada perkembangan], langsung dibawa [ke Puskesmas],” kata Faridah, 28 tahun, ibu dari Syaiful Bahri.
Mirisnya, Mufidan dan Syaiful Bahri diketahui belum mendapatkan imunisasi campak. Mereka belum divaksin karena kekhawatiran orang tua, serta kesulitan untuk mengakses layanan imunisasi akibat pembatasan karantina selama pandemi Covid-19 pada tahun 2020-2022 silam.
Hoaks ‘vaksin haram’
Dr. Fita Rabianti, tenaga kesehatan di Puskesmas Guluk-Guluk Sumenep, secara terbuka mengakui bahwa kesadaran masyarakat dalam memberikan imunisasi kepada anak-anak mereka masih tergolong rendah. Banyak warga yang enggan, bahkan menolak vaksin, karena terpengaruh oleh hoaks “vaksin haram” yang beredar luas di masyarakat. “Sangat-sangat banyak sekali kendalanya, di antaranya menolak, dari orang tua menolak. Ada ketakutan juga untuk divaksin, ada berita hoaks, imunisasi atau vaksinnya juga haram dan lain-lain,” jelasnya.
Ketakutan yang tidak berdasar ini, menurut dr. Fita, menjadi pemicu rendahnya cakupan imunisasi dan secara langsung berkontribusi pada lonjakan kasus campak di Sumenep. “Cakupan imunisasi belum maksimal atau belum tercapai, artinya belum membentuk herd immunity. Jadi kekebalan tubuh secara berkelompok.” Untuk mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity yang efektif, cakupan imunisasi lengkap idealnya harus lebih dari 95 persen. “Jadi itu yang menyebabkan penularan terus berlangsung dan tidak terputus sampai saat ini,” tambahnya.
Pendapat dr. Fita ini sejalan dengan pandangan Dian Permatasari, Dosen Fakultas Ilmu Kesehatan di Universitas Wiraraja Sumenep. Dian menyoroti bahwa banyak warga atau orang tua yang memiliki pandangan keliru, menganggap vaksin justru berbahaya. “Ada yang mempunyai mindset atau mempunyai pandangan bahwa dengan imunisasi itu malah menyebabkan penyakit. Tapi sebenarnya itu hanya mitos,” kata Dian. Ia menilai pola pikir ini muncul karena minimnya edukasi yang komprehensif kepada masyarakat mengenai vitalnya imunisasi. Oleh karena itu, Dian mendorong pemerintah untuk terus menggalakkan sosialisasi mengenai pentingnya vaksinasi, termasuk imunisasi campak.
Achmad Syamsuri, Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit DKP2KB Kabupaten Sumenep, turut membenarkan bahwa cakupan vaksinasi masih jauh dari target yang diharapkan. Bahkan, di beberapa wilayah, angkanya masih berada di bawah 80%. “Masih ada beberapa yang mengatakan bahwa imunisasi itu tidak penting,” kata Achmad Syamsuri. Ia menambahkan, “Penyakit campak atau virus campak ini masih dianggap penyakit yang tidak berbahaya atau istilahnya orang Madura itu adalah tampek. Sehingga kadang-kadang kalau tidak parah tidak diperiksakan ke faskes terdekat.”
Merujuk pada data DKP2KB Kabupaten Sumenep, tercatat ada 200 kasus campak pada tahun 2022. Setahun kemudian, setelah pandemi Covid-19, kasus campak melonjak drastis menjadi 1.400 kasus. Pada tahun 2024, jumlahnya sempat menurun menjadi 319 kasus, namun tahun ini, hingga pekan ketiga Agustus, kembali melonjak hingga tercatat 1.944 kasus.
Imunisasi massal
Menyikapi krisis ini, Dian Permatasari dari Universitas Wiraraja Sumenep merekomendasikan agar pemerintah secara aktif melibatkan tokoh masyarakat dan tokoh agama. Keterlibatan mereka sangat penting karena memiliki pengaruh besar di tengah banyaknya masyarakat yang masih menolak vaksinasi. Dian juga mendesak tenaga kesehatan untuk lebih gencar melakukan edukasi secara door to door kepada masyarakat. “Kita memberikan sosialisasi, mungkin juga pendekatan kepada orang penting di sana, di desa tersebut misalnya, karena masyarakat kadang ada yang masih menolak [imunisasi],” kata Dian.
Sementara itu, Achmad Syamsuri dari DKP2KB Kabupaten Sumenep mengklaim bahwa pihaknya terus melakukan sosialisasi terkait pentingnya imunisasi campak. Edukasi diberikan melalui berbagai jalur, mulai dari posyandu hingga lembaga pendidikan. DKP2KB juga menggandeng sejumlah organisasi masyarakat besar seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, hingga Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk bersama-sama memberikan pemahaman kepada masyarakat. “Bahkan [dengan] tokoh-tokoh masyarakat kita sudah mengadakan rakor terkait dengan pentingnya imunisasi bagi anak-anak kita,” kata Achmad Syamsuri.
Berbagai inovasi juga disebutnya sudah dilakukan untuk mengejar target cakupan imunisasi, seperti program “Imunisasi Kejar” yang menyasar anak-anak yang terlewat dari jadwal imunisasi rutin. Untuk menekan laju penyebaran kasus campak yang terus meningkat, DKP2KB Sumenep berencana melakukan imunisasi massal atau Outbreak Response Immunization (ORI). Imunisasi massal ini menargetkan 73.000 anak dan akan berlangsung selama lebih dari dua pekan, hingga 13 September 2025. “Kita akan melaksanakan yang namanya ORI. Insyaallah akan dilaksanakan di tanggal 25 [Agustus], minggu depan itu serentak di seluruh Kabupaten Sumenep di 26 puskesmas yang memang kasusnya banyak,” jelasnya.
Pada saat yang sama, Kementerian Kesehatan juga sedang menyiapkan surat edaran (SE) mengenai kewaspadaan terhadap peningkatan kasus dan KLB campak kepada dinas kesehatan di seluruh daerah. Surat edaran ini diharapkan dapat menjadi panduan penting bagi kewaspadaan dini dan respons penanggulangan KLB campak secara efektif.
