Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR DPR RI, Jumat (15/8), memaparkan capaian signifikan pemerintahannya di sektor ekonomi selama 299 hari kepemimpinan. Dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga inisiatif besar seperti Danantara Indonesia, berbagai program telah menunjukkan dampak positif yang nyata.
Program MBG, misalnya, telah menjangkau 20 juta penerima manfaat setiap hari, meliputi anak sekolah, anak belum sekolah, ibu hamil, dan ibu menyusui. 5.800 dapur MBG atau Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) telah beroperasi di 38 provinsi, menciptakan 290.000 lapangan kerja baru dan melibatkan 1 juta petani, nelayan, peternak, dan UMKM. Ini menunjukkan komitmen nyata pemerintah dalam mengatasi masalah gizi buruk dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Di sektor perekonomian secara makro, Prabowo mencatat pertumbuhan ekonomi rata-rata 5 persen selama 7 tahun terakhir, dan optimis mampu mempertahankan angka tersebut hingga kuartal II 2025. Ia menekankan keberhasilan ini dicapai di tengah tantangan global seperti konflik politik dan ekonomi, perang dagang, dan perang tarif. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,12 persen di kuartal II 2025 menjadi bukti nyata ketahanan ekonomi Indonesia.
Realisasi investasi di semester I 2025 juga menunjukkan peningkatan signifikan. Investasi mencapai Rp 942 triliun, naik 13,6 persen dari tahun sebelumnya dan menyerap 1.200.000 tenaga kerja. Capaian ini menunjukkan kepercayaan investor terhadap kinerja ekonomi Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo.
Di sektor pertanian, pemerintah telah melakukan deregulasi untuk memperlancar penyaluran pupuk langsung dari pabrik ke petani. Kenaikan harga beli gabah menjadi Rp 6.500 per kilogram telah berdampak positif pada pendapatan petani. Hasilnya, Indonesia mengalami surplus produksi beras dengan stok cadangan lebih dari 4 juta ton, yang merupakan angka tertinggi dalam sejarah. Keberhasilan ini telah memungkinkan Indonesia untuk kembali mengekspor beras dan jagung.
Pemerintah juga berkomitmen untuk melindungi konsumen dari kecurangan, manipulasi, dan penimbunan bahan pangan. Presiden Prabowo menegaskan penegakan hukum yang tegas sesuai UUD 1945 dan UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Pasal 107 Juncto Pasal 29 ayat 1, untuk melindungi rakyat dari praktik-praktik yang merugikan.
Dalam sektor pendidikan, pembangunan Sistem Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) menjadi dasar program Sekolah Rakyat. Saat ini, 100 Sekolah Rakyat telah dibangun, dengan target 200 sekolah pada tahun depan dan terus bertambah. Selain itu, pemerintah juga merenovasi 13.800 sekolah dan 1.400 madrasah, membagikan 288.000 layar pintar, dan mencanangkan pembangunan 20 Sekolah Unggul Garuda, 80 Sekolah Unggul Garuda Transformasi, serta SMA Taruna Nusantara Terintegrasi. Pembukaan 148 Prodi di 57 Fakultas Kedokteran di seluruh Indonesia juga menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan.
Pembentukan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih bertujuan untuk meningkatkan ekonomi desa dan menciptakan lapangan kerja. Kopdes Merah Putih diharapkan mampu menyediakan kebutuhan pokok masyarakat seperti beras, minyak goreng, dan pupuk bersubsidi dengan harga terjangkau, serta akses protein hewani yang lebih mudah.
Terakhir, Presiden Prabowo memaparkan peran Danantara Indonesia, sebuah lembaga pengelola investasi dengan aset lebih dari USD 1 triliun, yang fokus pada percepatan investasi di hilirisasi sumber daya alam dan sektor strategis lainnya. Danantara diharapkan mampu menciptakan jutaan lapangan kerja berkualitas, khususnya di bidang hilirisasi. Sebagai dampak positif dari berbagai kebijakan ini, tingkat pengangguran nasional berhasil turun ke level terendah sejak krisis 1998.
