JawaPos.com – Konflik sosial yang berakar pada dimensi agama telah lama menjadi tantangan serius di tengah masyarakat Indonesia. Fenomena ini, jika tidak diantisipasi dan ditangani dengan bijak, berpotensi meluas dan mengancam kerukunan. Menyikapi realitas tersebut, Kementerian Agama (Kemenag) menunjukkan perhatian mendalam dan bergerak proaktif.
Sebagai langkah konkret, Direktorat Urusan Agama Islam dan Bina Syariah Kemenag baru-baru ini merumuskan lima rekomendasi strategis guna menangkal potensi konflik tersebut. Rekomendasi ini lahir sebagai tindak lanjut dari Workshop Hasil Pemetaan Potensi Konflik Sosial Berdimensi Keagamaan, sebuah acara penting yang telah berlangsung di Jakarta pada Rabu hingga Jumat, 12 – 14 November 2025.
Arsad Hidayat, Direktur Urusan Agama Islam dan Bina Syariah, menegaskan bahwa kelima rekomendasi ini merupakan peta jalan krusial. Menurutnya, inisiatif ini tidak hanya bertujuan untuk memperkuat kualitas layanan keagamaan, tetapi juga secara preventif mencegah gejolak sosial. “Peta jalan ini didesain untuk menciptakan layanan keagamaan yang lebih responsif dan secara aktif mencegah potensi konflik di tengah dinamika masyarakat yang terus berkembang,” ujar Arsad Hidayat di Jakarta, Jumat (14/11).
Lebih lanjut, Arsad berharap agar rekomendasi-rekomendasi ini dapat terdiseminasi hingga ke level pelaksana di lapangan, seperti para penyuluh dan penghulu. Keterlibatan mereka sangat vital dalam merealisasikan target-target indikator program yang telah ditetapkan oleh Direktorat Urusan Agama Islam, memastikan implementasi yang efektif di akar rumput.
Untuk mencapai tujuan mulia tersebut, berikut adalah lima rekomendasi strategis pencegahan konflik sosial berdimensi agama yang digariskan oleh Kemenag:
1. Penguatan Regulasi: Kemenag menekankan urgensi pembaruan dan penyesuaian regulasi di bidang Urusan Agama Islam dan Bina Syariah, termasuk peraturan terkait kemasjidan. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa setiap regulasi selalu selaras dengan perkembangan masyarakat dan mampu menjawab kebutuhan keagamaan terkini secara relevan.
2. Peningkatan Kapasitas SDM: Rekomendasi ini berfokus pada penguatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan Kemenag. Peningkatan ini mencakup perluasan pengetahuan mengenai regulasi, pengasahan keterampilan teknis yang relevan, serta penguasaan jaringan kelembagaan Islam yang komprehensif untuk mendukung kinerja yang optimal.
3. Sinergi Layanan dan Filantropi: Kemenag mendorong optimalisasi sinergi antarlembaga pemerintah demi efektivitas layanan. Bersamaan dengan itu, pemberdayaan filantropi keagamaan, termasuk pengelolaan amal, zakat, infak, dan sedekah, diupayakan agar lebih terstruktur dan berdampak luas bagi kesejahteraan umat.
4. Penguatan Dialog Keagamaan: Poin ini menyoroti pentingnya memperluas dan mempertajam forum-forum dialog di antara organisasi-organisasi keagamaan Islam. Tujuan utamanya adalah meredam potensi perbedaan pandangan yang dapat berkembang menjadi pemicu konflik, sehingga tercipta pemahaman dan toleransi yang lebih baik.
5. Diseminasi Hasil Riset: Terakhir, Kemenag berkomitmen memperkuat penyebarluasan hasil-hasil riset terkait bidang Urusan Agama Islam dan Bina Syariah. Data dan temuan faktual dari riset ini akan menjadi landasan ilmiah yang kokoh dalam penyusunan kebijakan layanan keagamaan yang diharapkan memiliki dampak positif dan signifikan bagi masyarakat.
