Sembilan kabupaten/kota di Aceh kini berstatus darurat bencana. Banjir, longsor, dan tanah bergerak melanda sejak sepekan terakhir, memaksa ribuan warga mengungsi dan menyebabkan puluhan ribu lainnya terdampak.
Data dari Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) menunjukkan, hingga Rabu (26/11), sebanyak 46.893 jiwa merasakan dampak langsung dari bencana ini, dengan hampir 1.500 orang terpaksa meninggalkan rumah mereka.
“Daerah-daerah yang telah menetapkan status darurat bencana meliputi Aceh Besar, Pidie, Aceh Utara, Aceh Singkil, Abdya, Aceh Tengah, Aceh Tenggara, dan Aceh Barat,” ungkap Plt Kepala Pelaksana BPBA, Fadmi Ridwan.
Intensitas hujan yang tinggi sejak pertengahan November 2025 menjadi penyebab utama bencana yang meluas di berbagai wilayah Aceh. Selain curah hujan ekstrem, kondisi geologi yang labil memperparah situasi, meningkatkan risiko longsor dan pergerakan tanah.
Banjir Merendam 9 Kabupaten/Kota di Aceh
Banjir dilaporkan meluas dan merendam sembilan kabupaten/kota, termasuk Bireuen, Lhokseumawe, Aceh Timur, Langsa, Bener Meriah, Gayo Lues, Aceh Singkil, Aceh Utara, hingga Aceh Selatan. Kondisi ini menyebabkan aktivitas masyarakat lumpuh dan kerugian материальный cukup besar.
Di Bireuen, air mulai menggenangi wilayah sejak Minggu (23/11) dini hari dan hingga saat ini belum sepenuhnya surut, mempengaruhi tujuh kecamatan. Sementara itu, Lhokseumawe menghadapi banjir yang diperparah dengan longsor, terjadi setelah hujan tak henti-hentinya mengguyur sejak 20 November.
Aceh Timur menjadi salah satu wilayah yang paling parah terdampak. Banjir meluas hingga merendam 11 kecamatan, termasuk Kecamatan Madat, yang menyebabkan sekitar 12 ribu jiwa terdampak langsung.
Situasi serupa juga terjadi di Langsa, Bener Meriah, hingga Gayo Lues. Di Aceh Singkil, luapan Sungai Lae Cinendang menyebabkan ratusan rumah warga terendam air. Aceh Utara juga melaporkan puluhan kecamatan terendam banjir dengan ketinggian air mencapai 30–50 cm.
Menanggapi situasi darurat ini, BPBA telah mengeluarkan imbauan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk meningkatkan kesiapsiagaan. Instruksi dari Mendagri terkait potensi bencana hidrometeorologi juga telah diterima, menekankan pentingnya percepatan evakuasi, pembukaan posko darurat, penyediaan logistik yang memadai, serta memastikan layanan kesehatan tetap berjalan optimal.
“Kami terus memantau perkembangan situasi di lapangan secara intensif dan berkoordinasi erat dengan BPBD di daerah. Penanganan harus dilakukan dengan cepat dan terarah, mengingat air di beberapa titik masih belum menunjukkan tanda-tanda surut,” tegas Fadmi.
BPBA juga mengingatkan masyarakat untuk mengambil langkah-langkah mitigasi sederhana, seperti membersihkan saluran air secara rutin, menghindari berada di lereng saat hujan deras, dan selalu memantau informasi cuaca terkini dari BMKG. Dengan langkah-langkah preventif ini, diharapkan dampak buruk dari bencana dapat diminimalkan.
