Banjir Aceh-Sumatera: Mendagri Ungkap Alur Penanganan Krisis Terkini

Posted on

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian bergerak cepat menanggapi bencana banjir dan longsor yang melanda Aceh dan Sumatera. Pemerintah pusat akan segera mendata provinsi-provinsi mana saja yang memerlukan bantuan ekstra dalam penanganan krisis ini. Beberapa daerah dilaporkan kesulitan mengatasi dampak bencana sendirian, termasuk Kabupaten Aceh Timur, Aceh Selatan, dan Aceh Tengah.

“Kami akan segera melakukan pendataan di tiga provinsi. Semua bupati dan wali kota akan kami minta untuk mengidentifikasi kebutuhan masing-masing,” ujar Tito di Kemendagri, Jakarta Pusat, Selasa (2/12). Pendataan ini bertujuan untuk memilah mana yang bisa ditangani oleh pemerintah daerah, mana yang memerlukan dukungan dari provinsi, dan mana yang harus langsung ditangani oleh pemerintah pusat.

Saat ini, fokus utama penanganan bencana masih berada pada tahap tanggap darurat. Menurut Tito, prioritas utama adalah memastikan evakuasi korban berjalan optimal. “Langkah pertama adalah mengevakuasi korban. Tim sedang bekerja keras, termasuk mencari korban yang masih tertimbun. Selain itu, kami juga membantu warga terdampak, baik yang rumahnya tergenang maupun yang berada di pengungsian,” jelasnya.

Setelah evakuasi, pemerintah akan fokus pada perbaikan infrastruktur vital yang rusak akibat bencana. Perbaikan jembatan, jalan yang longsor, dan akses utama akan dilakukan secara paralel untuk mempercepat pemulihan.

Tahap selanjutnya adalah memulihkan hunian warga yang terdampak. “Ada rumah yang bisa diperbaiki, ada juga yang harus direlokasi ke hunian sementara. Setelah itu, baru kita pikirkan hunian tetap,” kata Tito. Pemerintah juga akan memprioritaskan pemulihan fasilitas publik seperti gedung pemerintahan dan sarana olahraga, setelah kebutuhan dasar warga terpenuhi.

Terkait anggaran, Tito menjelaskan bahwa jika dana daerah tidak mencukupi, pemerintah akan mempertimbangkan opsi penggunaan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dari perusahaan swasta maupun BUMN. “Kalau kapasitas fiskalnya tidak ada, dan tidak ada jalan lain, CSR menjadi opsi. Tentu kita juga akan mengajukan kepada pemerintah pusat agar dana tersebut bisa dikembalikan lagi atau direnovasi,” pungkas Tito, menekankan komitmen pemerintah pusat dalam membantu daerah yang terkena dampak bencana banjir dan longsor di Aceh dan Sumatera. Bantuan bencana Aceh dan Sumatera menjadi perhatian utama pemerintah saat ini.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *