Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, berharap demonstrasi warga Kabupaten Pati yang menuntut mundurnya Bupati Sudewo dapat segera diselesaikan tanpa berlarut-larut. Demo ini dipicu oleh kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang telah dinaikkan hingga 250% dan kemudian dicabut oleh Bupati.
“Harapan kami, permasalahan ini segera tuntas. Kita harus menghindari dampak negatif terhadap kehidupan masyarakat Pati,” ujar Prasetyo kepada wartawan di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (13/8). Ia menambahkan, “Jangan sampai kondisi ini mengganggu perekonomian Pati, terlebih menjelang perayaan HUT Kemerdekaan.”
Pemerintah pusat, lanjut Prasetyo, terus berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Pati untuk mencari solusi terbaik. “Kami dari pemerintah pusat sangat memperhatikan situasi ini dan meminta semua pihak menahan diri. Kami juga telah berkomunikasi secara langsung dengan Bapak Bupati,” tegasnya.
Desakan pencopotan Bupati Pati semakin kuat. DPRD Pati bahkan telah menyepakati pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket untuk proses pemakzulan Sudewo. Menanggapi hal ini, Prasetyo menyatakan pemerintah pusat menghormati proses hukum yang sedang berjalan.
“Kami menghormati mekanisme dan aturan yang berlaku. Begitu pula dengan proses unjuk rasa yang dilakukan masyarakat Pati, dan langkah DPRD Kabupaten Pati dalam menggunakan haknya melalui Pansus Hak Angket, semua proses tersebut kami hormati,” jelasnya.
Sayangnya, demonstrasi hari ini berlangsung ricuh. Akibatnya, 34 demonstran dan 7 personel Polri mengalami luka-luka dan menjalani perawatan di RSUD Soewondo. Kepolisian juga telah mengamankan 11 orang yang diduga sebagai provokator kericuhan tersebut.
