Golkar Usulkan Pilkada Lewat DPRD: Alasan Biaya Mahal Jadi Sorotan di Hadapan Prabowo
Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, melontarkan usulan kontroversial mengenai pemilihan kepala daerah (Pilkada). Ia mengusulkan agar pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dikembalikan kepada DPRD sesuai tingkatannya. Usulan ini disampaikan langsung di hadapan Presiden Prabowo Subianto saat perayaan HUT ke-61 Partai Golkar.
Bahlil menegaskan bahwa usulan ini bertujuan untuk menekan biaya politik yang semakin membengkak. “Kita Partai Golkar selalu memberikan masukan kepada Bapak Presiden Prabowo, termasuk dalam sistem pemilu kita yang harus mengedepankan pada pemilu yang tidak menghabiskan biaya yang besar,” ujarnya kepada wartawan di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (5/12). Ia menambahkan, “Kita pengin biayanya murah dengan kualitas yang baik.”
Lebih lanjut, Bahlil menjelaskan bahwa mahalnya biaya politik saat ini dapat menghambat potensi para calon pemimpin yang berkualitas. Menurutnya, biaya politik yang tinggi menyempitkan ruang gerak bagi mereka yang memiliki kapasitas namun terkendala masalah finansial. Hal ini menjadi perhatian serius, terutama dalam pemilihan bupati, gubernur, dan wali kota.
Sebelumnya, wacana Pilkada dipilih oleh DPRD memang telah diusulkan oleh Bahlil. Ia mendesak agar ide ini dikaji lebih mendalam, terutama dalam proses perumusan revisi Undang-Undang tentang politik. Usulan ini memicu perdebatan dan membuka kembali diskusi tentang efektivitas dan representasi sistem pemilihan kepala daerah di Indonesia.
