Setelah IHSG ambruk secara beruntun dalam dua hari, lima pejabat keuangan yang bertanggungjawab mengurus pasar saham, yakni Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memutuskan mundur dari jabatannya. Morat-marit sektor keuangan ini dapat “menambah beban fiskal” dan “melebar pada sektor riil yang menyasar masyarakat”, menurut pengamat.
Kondisi bursa ini merupakan yang terendah setelah sempat runtuh pada 1998.
Situasi yang dipicu penilaian Morgan Stanley Capital International (MSCI) pada 27 Januari mengenai transparansi pasar saham domestik ini membuat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melorot drastis hingga 16,7% dalam dua hari, yaitu 28-29 Januari. Meski IHSG mulai menghijau pada penutupan Jumat (30/1), kewaspadaan masih membayangi investor.
Pada 28 Januari, IHSG ditutup di level 8.320,56, anjlok 7,35% dibanding posisi penutupan hari sebelumnya. IHSG kembali turun 1,06% ke level 8,232.20 pada penutupan perdagangan 29 Januari. Pada 30 Januari, IHSG naik 1,18% ke posisi 8.329,60.
Namun di tengah penguatan yang merambat pelan pada pasar, Direktur Utama BEI Iman Rachman, mengumumkan pengunduran diri. Beberapa jam berselang, berbondong-bondong pejabat OJK turut serta melepas jabatannya.
Mereka adalah Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar; Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK,Mirza Adityaswara; Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon (PMDK), Inarno Djajadi; dan Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek, Pemeriksaan Khusus, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon, I. B. Aditya Jayaantara.
Pemerintah kemudian melakukan rapat koordinasi internal dengan OJK, Danantara, dan perwakilan Self-Regulatory Organization (SRO) di Wisma Danantara, Jakarta, pada Sabtu (31/1).
Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira berkata sebagian aksi yang saat ini diambil oleh otoritas bahkan pemerintah terkesan reaktif dan menunjukkan kepanikan. Sikap reaktif ini disebut berpotensi merugikan industri keuangan.
Secara terpisah, Peneliti Makroekonomi dan Pasar Keuangan di LPEM FEB UI, Teuku Riefky Hasan menyatakan, mundurnya para pejabat ini belum bisa ditebak arahnya. “Ini tergantung penggantinya dan langkah apa nanti yang akan diambil oleh pengganti pimpinan lembaga-lembaga tersebut,” katanya.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengapresiasi langkah mundur pejabat keuangan ini.
“Tanggapan saya positif, ini bentuk tanggung jawab terhadap masalah di bursa kemarin. Kesalahan fatalnya adalah tidak menindaklanjuti masukan atau pertanyaan dari MSCI sehingga pasar menganggap ekonomi kita tidak stabil, padahal fundamentalnya kuat,” kata Purbaya.
Sementara itu, rontoknya IHSG jelang akhir pekan lalu membuat pemerintah bergerak.
Pertama, diputuskan peningkatan ambang batas jumlah saham untuk diperdagangkan bebas di pasar atau free float hingga 15% dari 7,5%. Ini dilakukan agar level Indonesia tetap berada pada Emerging market.
Kedua, reformasi struktural yaitu percepatan demutualisasi bursa.
“Ini adalah upaya mencegah praktik pasar yang tidak sehat. Ke depan, bursa juga dipersiapkan untuk melantai di bursa (go public) serta membuka peluang investasi dari institusi seperti Badan Pengelola Investasi Danantara,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam jumpa pers, Jumat (30/1).
Sebelumnya, Chief Investment Officer Danantara Indonesia, Pandu Sjahrir ketika berada di Prasasti Economic Forum 2026 menyampaikan dirinya sudah berjumpa dengan direksi MSCI. Kata dia, isu yang diangkat MSCI ini juga sudah dibahas secara intensif selama selama empat bulan terakhir.
Bhima pun menyoroti langkah pemerintah ini belum menjawab persoalan transparansi yang disebut MSCI.
“Ini harus dijawab. Bukan kemudian mencari celah atau mengartikan lain penilaian MSCI. Karena efeknya akan berimbas pada distrust yang berdampak pada naiknya persepsi risiko,” katanya.
“Bank, penyaluran kreditnya bisa naik persepsi risiko. Bagi masyarakat, efeknya inflasi pangan dari pelemahan nilai rupiah akibat tekanan di bursa. Bursa ini juga bisa jadi refleksi sektor riil kita tidak baik-baik saja.”
Apa hasil rapat koordinasi internal pemerintah, OJK, BEI, dan Danantara?
Usai rapat koordinasi internal OJK, Danantara, dan perwakilan Self-Regulatory Organization (SRO) di Wisma Danantara, Jakarta, pada Sabtu (31/1), Menteri Airlangga Hartarto menyampaikan pentingnya percepatan reformasi integritas pasar.
Langkah yang dilakukan seperti yang pernah disampaikannya yakni demutualisasi bursa, peningkatan likuiditas dengan kenaikan free float 15%, peningkatan transparansi, dan pengetatan aturan beneficial ownership, dan kejelasan terkait dengan afiliasi pemegang saham.
“Dengan kenaikan free float ini berarti semakin banyak saham yang akan dilepaskan ke publik, sehingga bursa menjadi transparan, liquid, dan berintegritas. Demutualisasi ini agar sejajar dengan bursa modern internasional,” kata Airlangga saat jumpa pers.
Ia menegaskan pemerintah tidak mentolerir share pricing yang merupakan praktik spekulatif atau saham gorengan manipulatif. Hal ini dinilai merugikan investor dan merusak kredibilitas dan integritas pasar modal di Indonesia.
“Penyalahgunaan dan manipulasi pasar tidak hanya berdampak pada harga saham dan kepentingan investor, tetapi juga berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan terhadap sistem keuangan nasional dan menghambat arus penanaman modal asing atau foreign direct investment yang diperlukan Indonesia untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja dan pertumbuhan yang berkelanjutan.”
Selain itu, BEI bersama penegak hukum akan melakukan tindakan tegas terhadap siapapun pihak yang bertentangan dengan peraturan bursa, OJK, dan UU jasa keuangan yang berlaku.
“Pesan bapak presiden untuk pasar modal, kepada para investor domestik, mitra internasional, dan seluruh rakyat Indonesia, fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat dan tangguh,” klaim Airlangga.
Friderica Widyasari Dewi yang kini menjabat pejabat pengganti sementara Ketua dan Wakil Ketua OJK. Kata dia, program reformasi pasar modal Indonesia dilakukan melalui pendekatan yang lebih holistik.
Antara lain, mulai dari perbaikan kualitas emiten dan saham yang diperdagangkan, peningkatan literasi, dan juga pelindungan kepada investor, terutama investor retail, serta penegakan hukum yang tegas dan konsisten.
Selain kenaikan free float 15%, Friderica juga menyinggung optimalisasi peran liquidity provider, serta peningkatan peran investor institutional.
“Khususnya asuransi dana pensiun yang diberi oleh pemerintah melalui peningkatan batas maksimal investasi di instrumen saham, dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip keadilan, tata kelola dan governance,” katanya.
Selain itu, aktivitas bank umum juga akan diperluas di pasar modal melalui revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).
Ia juga mengungkapkan penguatan due diligence falsafah know your customer (KYC) oleh perusahaan efek.
Penguatan pengawasan dan penegakan hukum dengan segera memulai “penyelidikan goreng-menggoreng saham atau memanipulasi pasar secara masif”, lalu “set the tone dalam penanganan kasus besar dengan penegakan hukum yang memberikan efek jera”.
“Ada pula penguatan pengawasan market conduct termasuk kepada para influencer. Kemudian penguatan governance untuk mengurangi konflik kepentingan di antaranya melalui demutualisasi bursa,” ujar Friderica.
- Mengapa nilai tukar rupiah anjlok ke rekor terendah sepanjang masa?
- ‘Paket stimulus ekonomi 8+4+5’ demi kejar target pertumbuhan ekonomi – Apa saja yang perlu diketahui?
- Viral ‘No Buy Challenge’ di tengah ketidakpastian ekonomi – ‘Semakin banyak punya barang enggak membuat kita makin bahagia’
Direktur Pengembangan BEI, Jeffrey Hendrik menyampaikan rapat direksi sudah menunjuk pengganti direktur utama yang mundur. Selain itu, pihaknya berkomitmen meningkatkan transparansi dan tata kelola agar setara dengan pasar modal kelas dunia.
“Kami juga mencermati perkembangan terakhir mengenai apa yang diharapkan index provider global. Kami sudah berkomunikasi dengan beberapa index provider global dan menampung apa yang diharapkan. Kami akan tindaklanjuti secepat mungkin untuk memberikan kenyamanan dan perlindungan bagi investor lokal dan global,” ujar Jeffrey.
Dalam jumpa pers di Wisma Danantara tersebut, para pejabat tidak membuka sesi tanya jawa bagi para media.
Apa dan bagaimana pengaruh MSCI pada pasar saham?
MSCI atau Morgan Stanley Capital International (MSCI) adalah perusahaan riset yang menyediakan indeks dan data analisis pasar saham global. Panilaian mereka kerap jadi pedoman investor, manajer investasi, dana pensiun, dan pengelola dana indeks (exchange traded fund/ETF) sebagai acuan dalam meletakkan pundi-pundinya.
Perusahaan ini bisa dibilang sebagai pemain utama dalam industri pengelolaan aset global yang nilainya mencapai $139 triliun.
Keputusan dari MSCI ini kemudian memiliki dampak besar bagi negara-negara di seluruh dunia karena posisinya yang sangat krusial di pasar saham global. Perusahaan ini juga membuat klasifikasi pasar saham. Salah satunya klasifikasi Indeks Pasar Berkembang atau Emerging Market Index.
Bagi negara yang masuk dalam klasifikasi ini dapat memiliki pengaruh besar bagi investor global sehingga bisa mendulang ragam invetasi. Sebab, portofolio dan aliran modal bisa otomatis menyesuaikan pada negara atau perusahaan mana yang masuk dalam klasifikasi MSCI. Sedangkan, untuk negara yang dikecualikan oleh MSCI berpotensi kehilangan pemodal.
MSCI pun rutin membuat kajian terhadap saham yang masuk indeks mereka dan dievaluasi per tiga bulan sekali dimulai pada Januari. Hasil terbaru bagi Indonesia keluar pada 27 Januari 2026.
Dari hasil itu, Indonesia yang saat ini berada dalam kelompok Emerging Market terancam turun level jika penyesuaian yang disampaikan MSCI tidak ditindaklanjuti.
Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (UI), Budi Frensidy berkata keputusan MSCI merupakan sesuatu yang berpengaruh pada kondisi pasar, termasuk Indonesia.
“Karena 35% sampai 40% yang di perusahaan kita itu investor asing, dan investor asing pengelola dana besar. Itu mengacunya ke MSCI,” kata Budi.
Peneliti Makroekonomi dan Pasar Keuangan di LPEM FEB UI, Teuku Riefky Hasan berkata MSCI cukup berpengaruh untuk saham yang masuk dan keluar. Karena itu, komentar MSCI terkait transparansi dari saham-saham di Indonesia mampu menyebabkan IHSG anjlok mengingat arus modal keluar cukup masif saat itu.
“Ini mensinyalkan rapuhnya institusi dan transparansi sehingga memicu arus modal keluar secara masif hingga trading halt,” ujar Riefky.
Urusan Indonesia dengan MSCI ini sebenarnya pernah terjadi pada Oktober 2025. Saat itu, MSCI meminta masukan para pelaku pasar tentang rencana penggunaan Monthly Holding Composition Report yang dipublikasikan oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), sebagai tambahan referensi dalam menghitung free float saham emiten Indonesia.
Usai kabar ini tersiar, respons pasar bergerak negatif dengan investor menjual saham mereka. Akibatnya, IHSG jeblok seketika sejak dibuka pada 27 Oktober 2025 pagi hingga siang.
Namun kondisi berangsur stabil, MSCI membuka konsultasi publik hingga 31 Desember 2025 yang hasilnya diumumkan Januari 2026.
Apa isi pengumuman resmi MSCI pada Indonesia?
Mengacu pada hasil konsultasi publik yang diumumkan MSCI pada 27 Januari 2026, sebagian pelaku pasar global berpandangan penggunaan data tambahan dari KSEI sebagai referensi ini bisa saja digunakan.
Namun persoalannya, para investor ini tetap tidak yakin dan cenderung khawatir mengingat klasifikasi pemegang saham yang dilakukan KSEI belum cukup teruji untuk dijadikan panduan.
Meski disebut ada perbaikan minor pada BEI, masalah mendasar yang tidak kunjung diperbaiki mengenai tidak transparansinya struktur kepemilikan saham sehingga butuh informasi yang lebih rinci dan andal mengenai kepemilikan saham.
Salah satu yang digarisbawahi adalah mengenai siapa saja pemilik mayoritas di balik saham yang tercatat atau beneficial ownership.
Permasalahan lainnya yang juga tak kalah penting adalah perilaku perdagangan terkoordinasi yang merusak pembentukan harga yang tepat. Akibatnya, investor maupun manajer investasi kesulitan menakar harga sebenarnya sesuai dengan kinerja tempatnya akan berinvestasi.
Sebagai jaring pengaman, MSCI pun menerapkan kebijakan pembekuan sementara. Ada tiga hal yang terimbas, yakni:
- Pembekuan seluruh kenaikan foreign inclusion factor (FIF) dan number of shares (NOS). FIF ini merupakan faktor yang mencerminkan porsi saham yang dapat diinvestasikan oleh investor asing. Sementara, NOS merupakan jumlah saham yang beredar.
- Pembekuan penambahan saham Indonesia ke dalam indeks MSCI Investable Market Indexes (IMI)
- Penangguhan perpindahan saham antarsegmen ukuran, misal dari kategori saham berkapitalisasi kecil (small cap) ke standar.
Kebijakan ini dilakukan hingga otoritas Indonesia melakukan perbaikan sesuai masukan dari MSCI dengan tenggat sampai Mei 2026. Apabila tidak ada perbaikan yang signifikan, maka Indonesia harus menanggung dampaknya, yaitu:
- Penurunan bobot dalam Indeks Pasar Berkembang MSCI untuk semua sekuritas Indonesia
- Kemungkinan penurunan klasifikasi Indonesia dari status Emerging Market ke status Frontier Market
Apa dampak bagi Indonesia jika turun level klasifikasinya?
Jika Indonesia tak bisa memenuhi perbaikan sesuai tenggat waktu yang diberikan MSCI, maka penurunan level ini menjadi sesuatu yang nyata.
Ekonom UI, Teuku Riefky Hasan berkata efek dari penurunan level tersebut makin mendorong arus modal asing “keluar sangat deras” dan rupiah bisa melemah.
“Di sisi lain, credit rating kita juga bisa downgrade yang menyebabkan cost of fund meningkat dan membuat beban fiskal semakin tinggi,” ujar Riefky.
Pengamat pasar modal Budi Frensidy juga berpendapat serupa. Arus keluar dari modal investor asing akan besar dan bisa merembet melemahkan nilai tukar rupiah. “Dampaknya bisa ke rupiah karena capital outflow-nya besar sehingga bisa jadi defisit,” kata Budi.
Hal ini terlihat pada Kamis (29/1). Nilai tukar rupiah yang sempat perlahan menguat kembali tertekan pasca IHSG terjun bebas dampak dari penilaian MSCI terhadap pasar saham domestik yang tidak transparan. Nilai tukar rupiah menanjak hingga 16.800 per USD dari penutupan hari sebelumnya sebesar 16.723 per USD.
Ia juga menyinggung efeknya bisa melebar ke pasar obligasi hingga peringkat kredit Indonesia. Sebab, label Indonesia sebagai negara layak investasi juga dilihat dari pengelolaan fiskal.
Apabila efeknya menyebar dan mengakibatkan penurunan peringkat kredit Indonesia, maka negara sulit memperoleh pembiayaan. Korbannya adalah pertumbuhan ekonomi berpotensi terhambat karena investasi menurun.
Melansir Bloomberg, Goldman Sachs dan UBS menurunkan peringkat rekomendasi saham-saham Indonesia menjadi underweight. Ini dilakukan sehari setelah kekacauan di bursa Indonesia pada 28 Januari.
Proyeksi Goldman Sachs jika Indonesia turun ke kategori frontier market karena isu transparansi investasi yang disebut MSCI, maka akan ada arus dana keluar lebih dari USD13 miliar.
Selain itu, potensi arus keluar tambahan sebesar 5,6 miliar dolar AS juga bisa terjadi apabila lembaga pengindeks asal Inggris, FTSE Russell, ikut meninjau ulang metodologi free float dan status pasar Indonesia.
“Kami memperkirakan penjualan pasif akan berlanjut dan memandang perkembangan ini sebagai beban yang akan menghambat kinerja pasar,” tulis analis Goldman Sachs, termasuk Timothy Moe, dalam laporannya.
Sepanjang dua hari yakni 28-29 Januari saja, arus modal investor asing yang keluar dari pasar saham dalam negeri mencapai Rp10,61 triliun. Aksi jual masif ini membuat BEI kemudian memberlakukan trading halt atau pembekuan sementara perdagangan karena IHSG terus merosot hingga 8%.
Bagaimana meyakinkan kembali para investor?
Teuku Riefky Hasan berkata investor mempertanyakan transparansi dan kepatuhan di pasar saham karena memang ada isu terkait nilai valuasi dari saham-saham di Indonesia.
“Banyak yang tidak bisa dilihat dan dinilai secara transparan. Ini lemah, baik dari sisi regulasi maupun compliance. Untuk bisa menarik investor kembali, perlu perbaikan institusi secara struktural,” kata Riefky.
Keberadaan saham “gorengan” yang selalu mewarnai pasar saham domestik, kata Riefky, juga merupakan salah satu bukti bahwa lemahnya compliance.
Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira berkata persoalan transparansi ini juga menyasar keterbukaan siapa beneficial ownership dari perusahaan.
“Transparansi jadi penting agar konglomerat ini tidak hanya pura-pura IPO. Padahal saham yang beredar juga dimiliki oleh orang yang sama,” katanya.
Kata dia, kalau keterbukaan informasi tak bisa diwujudkan, “isu sebenarnya adalah BEI selama ini memang melindungi. Beberapa kepentingan-kepentingan tidak terlalu terbuka”.
“Kalau dilihat dari struktur penilaian MSCI itu sebenarnya sebagian besar kan perusahaan BUMN. Kemungkinan kenapa enggak dibuka beneficial ownershipnya. Takut ketahuan Danantara ini punya konflik kepentingan, bahwa pengurus Danantara itu sebenarnya juga punya kepemilikan saham di BUMN,” kata Bhima.
Kemunduran para pejabat keuangan juga dinilai belum tentu bisa meyakinkan kembali para investor, katanya.
Bhima bilang, mengenai demutualisasi yang semestinya menjadi upaya pengawasan lebih ketat terhadap BEI menjadi lebih profesional justru diterjemahkan berbeda. “Danantara seperti mau take over BEI. Konflik kepentingan lagi jadinya.”
Namun upaya lain yaitu kenaikan free float meski menuai pro dan kontra, dinilai bisa menarik minat investor. Sebagian pengamat menilai hal ini bisa menyortir kondisi pasar dan kedalamannya semakin baik.
Namun Budi Frensidy berpendapat, ini bisa memberatkan karena yang harus diserap bisa lebih dari Rp203 triliun, sedangkan kapasitas pasar selama ini hanya pada puluhan triliun.
Apabila investor asing masih belum kembali, maka penerapan kenaikan free float langsung dua kali lipat pada Maret 2026 itu bisa mengganggu kinerja bursa.
Namun jika merujuk pada negara tetangga di Asia, persentase free float ini bisa terbilang wajar.
Thailand, misalnya, free floatnya sudah lebih dulu 15%. Malaysia, Hongkong, dan Jepang bahkan telah mencapai 25%. Apabila mengacu pada data OJK, rata-rata free float emiten di Indonesia sudah sampai 23%.
Menko Airlangga juga menyebut pemerintah meningkatkan limit investasi dana pensiun dan asuransi di pasar modal dari 8% menjadi 20%.
Selain peningkatan free float, reformasi struktural juga diklaim dilakukan pemerintah dengan melakukan percepatan demutualisasi bursa.
Menurut Airlangga, hal ini merupakan agenda prioritas pemerintah. Ia juga menambahkan hal ini dimandatkan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).
Apa situasi dalam dan luar negeri berdampak pada pasar saham?
Selain urusan transparansi dari penilaian MSCI, situasi dalam negeri sebenarnya turut menyumbang kondisi pasar saham. “Ini akumulasi juga, bukan sekadar teknis dari MSCI saja,” ujar Bhima.
Dalam konteks dalam negeri, Bhima menyebut mengenai 28 izin perusahaan yang dicabut operasionalnya terkait banjir Sumatra tapi kemudian diakuisisi oleh Danantara.
“Ini kemudian menimbulkan kekhawatiran adanya nasionalisasi aset-aset perusahaan swasta. Salah satu perusahaan swasta yang terlibat dalam 28 izin yang dicabutkan ada anak perusahan Astra Internasional,” kata Bhima.
Selain itu, adanya keraguan terhadap defisit anggaran. Pada akhir 2025, defisit anggaran tercatat 2,92%. Defisit ini merupakan defisit APBN terlebar sejak dua dekade terakhir.
“Apakah betul defisit anggarannya 2,92% di 2025 kemarin atau lebih tinggi sebenarnya? Karena ada pergeseran subsidi dan kompensasi ke 2026 kan. Jadi, fiskal pun juga bermain. Kemudian Thomas Jiwandono jadi Deputi Gubernur Bank Indonesia,” ujar Bhima.
“Hal-hal itulah yang kemudian membuat banyak investor ragu untuk masuk ke saham Indonesia”.
Belum lagi kekhawatiran kebijakan soal 20% asuransi dan dana pensiun masuk ke bursa saham. “Penempatan dana di busa saham ini bisa mengulang Asabri dan Jiwasraya,” tandasnya.
Konteks luar negeri, tentu saja sepak terjang AS dan The Fed turut membawa perspektif sendiri bagi kondisi pasar saham.
Apa benar fundamental ekonomi Indonesia kuat dan bagaimana dampak bagi masyarakat umum?
Teuku Rieky Hasan dari UI meragukan pernyataan pemerintah yang selalu menyatakan fundamental ekonomi kuat.
“Ini tidak benar, fundamental ekonomi kita rapuh dari segala indikator. Bahkan tahun lalu, banyak yang mempertanyakan angka pertumbuhan kita,” katanya.
Bhima Yudhistira ikut menimpali. Kata dia, fundamental ekonomi harus dilihat secara detil. Ada beberapa tekanan dari sisi fiskal. Terlihat juga dari penyediaan lapangan kerja.
“Maka apa yang disampaikan Airlangga dan Purbaya ini tidak melihat semua indikator ekonomi. Kalau dilihat sebagian besar indikatornya, kondisi kita memburuk,” katanya.
Lalu, bagaimana dengan masyarakat?
IHSG yang merosot bisa berpotensi pada melemahnya nilai tukar rupiah karena banyaknya modal asing yang keluar.
“Dan ini terjadinya kan jelang Ramadan dan Lebaran. Maka bisa mengakibatkan inflasi pangan yang jauh lebih tinggi. Terlebih beberapa pangan kita masih impor,” ujar Bhima.
Ia menambahkan, situasi di bursa sebenarnya juga bisa memotret sektor riil yang ada. Sektor riil ini adalah sektor yang berwujud, seperti pertanian, pertambangan, manufaktur, konstruksi, dan perdagangan.
“Banyak yang bilang jauh dari sektor riil, padahal sebenarnya bursanya begini bisa jadi refleksi bahwa sektor riil sebenarnya sudah lama enggak baik-baik saja. Jadi, ini dampak fundamental ekonomi juga yang bermasalah. Kebijakan-kebijakan yang bermasalah,” kata Bhima.
Akibatnya, kata dia, ini akan membuat orang lebih menahan belanja. “Makanya masuk ke emas batangan, masuk ke aset yang aman. Sebenarnya ini sedang melakukan lindung nilai terhadap situasi yang lebih buruk ke depan,” katanya.
- Mengapa nilai tukar rupiah anjlok ke rekor terendah sepanjang masa?
- Rupiah dan IHSG anjlok mendekati level terendah – ‘Ruang fiskal Indonesia compang-camping dan rentan tergelincir krisis’
- Suku bunga AS naik, tertinggi selama hampir 30 tahun, apa dampaknya bagi Indonesia?
- Thomas Djiwandono diloloskan DPR jadi Deputi BI – Mengapa disebut ‘total kontrol’ Presiden Prabowo Subianto?
- Anggaran MBG sebesar Rp335 triliun digugat ke MK karena ‘memakan’ sepertiga dana pendidikan – Seberapa mungkin dikabulkan hakim?
- Deflasi lima bulan berturut-turut, tanda ‘masyarakat kelas pekerja sudah tidak punya uang lagi untuk berbelanja’
