BBC News Indonesia menyimak kurang lebih 70 video pidato Presiden Prabowo Subianto tak lama usai dia dilantik hingga awal Februari 2026. Kami menemukan pola, ciri khas, serta substansi yang konsisten dia sampaikan. Materi pidatonya, menurut ilmuwan politik, memiliki hubungan erat dengan bagaimana dia menjalankan pemerintahan.
Hitung-hitungan kami memperlihatkan Prabowo hampir selalu menyinggung ihwal “rakyat” di dalam pidatonya. Kata “rakyat” muncul sebanyak 643 kali sejak akhir 2024 hingga awal 2026—sesuai dengan puluhan video yang kami analisis.
Pada 28 November 2024, misalnya, manakala berpidato di helatan Puncak Peringatan Hari Guru Nasional di Jakarta, Prabowo mengatakan “setiap rupiah milik rakyat Indonesia harus dinikmati oleh rakyat Indonesia.”
Selain “rakyat,” kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG), yang menjadi janji kampanye Prabowo, juga sering dia lontarkan dalam pidato-pidatonya. Kami mendapati Prabowo menyatakan Makan Bergizi Gratis sekitar 146 kali sepanjang periode waktu tersebut.
Hal menonjol lainnya adalah apa yang Prabowo sebut sebagai keberhasilan MBG.
Bertepatan dengan agenda Panen Raya dan Pengumuman Swasembada Pangan di Karawang, Jawa Barat, pada 7 Januari 2026, Prabowo mengungkapkan bahwa pemerintah “sudah memberi Makan Bergizi Gratis untuk 55 juta anak Indonesia.”
“55 juta dalam satu tahun. Belum ada bangsa lain yang bisa seperti kita,” ucapnya.
Dalam pidato-pidatonya, Prabowo turut menyinggung apa yang dia definisikan sebagai “antek asing,” walaupun jumlahnya tidak semasif kata-kata dan istilah yang lain: rakyat, Makan Bergizi Gratis, atau korupsi.
Prabowo, kala Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila, 2 Juni 2025, misalnya, menuding “ada kekuatan-kekuatan asing yang tidak suka Indonesia kuat dan kaya.”
Menanggapi temuan BBC News Indonesia sehubungan materi pidato Prabowo, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Angga Raka, menyebut penggunaan kata “rakyat” dalam berbagai pidato Prabowo “mencerminkan orientasi pemerintahan yang menempatkan kepentingan publik sebagai pusat kebijakan.”
Angga juga berkata bahwa Prabowo konsisten menyebut program MBG sebagai bagian dari transparansi sekaligus pertanggungjawaban pemerintah.
Profesor studi asia di University of Melbourne, Vedi Hadiz, menilai pidato Prabowo berpijak pada reformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia. Namun, ujung dari pernyataannya, menurut Vedi, ialah “agenda sentralisasi kekuasaan ekonomi dan politik.”
Berbagai pidato Prabowo juga dapat dibaca sebagai bentuk relasi kuasanya dengan masyarakat, mengacu akademisi di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Udayana, Mirah Mahaswari.
“Dan dalam opini saya, Prabowo ini sedang membangun legitimasi sebagai pemimpin yang kuat di era ini,” kata Mirah.
Bahasa yang Prabowo pakai, dengan menyelipkan narasi pro-rakyat, keberhasilan programnya, dan ancaman bersama—”antek asing”—menegaskan legitimasi politiknya, Mirah menjelaskan.
‘Rakyat’ paling sering disebut
Semua pidato Prabowo yang kami simak berasal dari laman Youtube yang dikelola Sekretariat Presiden. Jumlahnya 70 video.
Pidato pertama yang kami analisis adalah video di kala Prabowo menghadiri Puncak Peringatan Hari Guru Nasional, pada 28 November 2024.
Lalu pidato terakhir yang kami sambangi ialah ketika Prabowo mengisi acara Taklimat Presiden RI pada Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026, di Sentul, Jawa Barat, 2 Februari 2026.
Dari 70 video yang kami lihat, Prabowo menempatkan dirinya dalam dua kapasitas: presiden dan elemen partai politik.
Satu-satunya pidato Prabowo sebagai elemen partai politik yang kami saksikan adalah ketika dia berada di perayaan ulang tahun Gerindra ke-17, pada 15 Februari 2025. Prabowo merupakan pendiri serta ketua umum partai yang menempati posisi ketiga perolehan suara terbanyak nasional Pemilu 2024 tersebut.
Mayoritas pidato disampaikan Prabowo dalam agenda berskala besar, seperti peringatan milad (hari lahir) organisasi kemasyarakatan Islam, upacara militer, peresmian proyek infrastruktur, sampai perayaan momen nasional tertentu—Hari Guru atau Kesaktian Pancasila.
Tak hanya di tingkat nasional, Prabowo juga berpidato di dunia internasional. Contoh terkininya terjadi pada helatan World Economic Forum, Januari 2026, di Davos, Swiss. Di sana, Prabowo banyak mengungkapkan gagasannya tentang ekonomi.
Durasi pidato Prabowo bermacam-macam. Ada yang singkat, di bawah 15 menit, ada pula yang panjang, mencapai 90 menit. Khusus yang terakhir, Prabowo melakukannya saat kegiatan Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara pada 20 Oktober 2025—bertepatan setahun masa pemerintahannya.
Lantas apa saja yang Prabowo bicarakan selama dia berpidato?
Kami menemukan sekurang-kurangnya 643 kali Prabowo menuturkan substansi “rakyat” dalam pidatonya. Prabowo—dan pemerintahannya—menginginkan setiap kebijakan yang dibikin membuat rakyat makmur serta sejahtera.
Pada 4 Desember 2024, saat berpidato di Pembukaan Sidang Tanwir dan Resepsi Milad ke-112 Muhammadiyah di Kupang, Nusa Tenggara Timur, Prabowo menggarisbawahi “tidak ada kemakmuran tanpa rakyat yang bahagia dan sejahtera.”
Di lain sisi, Prabowo—secara verbal—juga memperlihatkan keberpihakannya kepada rakyat.
Sebelumnya, di Jakarta, pada 28 November 2024, bersamaan dengan agenda Puncak Peringatan Hari Guru Nasional, Prabowo “bertekad setiap rupiah milik rakyat Indonesia harus dinikmati oleh rakyat Indonesia.”
Sehari setelahnya, 29 November 2024, di Pertemuan Tahunan Bank Indonesia, Prabowo menyatakan bahwa “kita [pemerintah] harus bertanggung jawab [dalam kebijakan] karena ini adalah darah dan keringat ratusan juta rakyat Indonesia yang bekerja sangat keras.”
Di hadapan para pemangku kebijakan fiskal serta moneter, Prabowo mengingatkan untuk “menjaga kepercayaan rakyat.”
“Pelaku-pelaku keuangan, jagalah kepercayaan rakyat,” paparnya.
“Kita memegang kekayaan rakyat Indonesia,” imbuh Prabowo.
Sebulan kemudian, 28 Desember 2024, saat Prabowo menghadiri Perayaan Natal Nasional di Jakarta, salah satu kalimat yang keluar darinya yakni “kita [pemerintah] harus berani menghadapi mereka-mereka yang memilih jalan di atas yang tidak benar.”
Apa maksud dari “jalan yang tidak benar” ini?
“Jalan menipu rakyat,” ujar Prabowo.
Dalam kaitannya dengan muatan “rakyat,” kami menangkap beberapa kata yang rutin bermunculan dari Prabowo, semisal “berjuang,” “mengabdi,” hingga “mati”—lengkapnya: kalau kita mati untuk rakyat itu kehormatan.
Substansi “rakyat” memiliki keterhubungan erat dengan masalah yang mengiringinya: “kemiskinan.” Kami mendapatkan setidaknya 58 kali Prabowo menyinggung soal kemiskinan di pidato-pidatonya.
Pada 1 Mei 2025, di Hari Buruh Internasional, Prabowo menyampaikan “pemerintah yang saya pimpin akan bekerja sekeras-kerasnya untuk menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia.”
Sekitar satu setengah bulan berselang, 29 Juni 2025, Prabowo kembali menegaskan komitmennya dalam “menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia” pada seremoni pembukaan proyek Ekosistem Industri Baterai Kendaraan Listrik Terintegrasi di Karawang, Jawa Barat.
Menurut Prabowo, “menghilangkan kemiskinan” adalah “tujuan kemerdekaan suatu negara dan bangsa.”
“Dalam keadaan yang bebas kemiskinan, bebas kelaparan, dan penuh keadilan,” sebutnya.
“Dan ini bisa terwujud apabila bangsa itu pandai menggunakan karunia yang diberikan Yang Maha Kuasa.”
Pada Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD, 15 Agustus 2025, Prabowo berucap bahwa angka kemiskinan ekstrem harus turun ke 0% “dalam tempo sesingkat-singkatnya.”
Di depan jajaran menteri kabinetnya, seminggu sebelum sidang tahunan MPR, Prabowo berkeluh kesah betapa “rakyat dimiskinkan terus” agar “mereka bisa mengisap kekayaan kita.”
Mereka di sini, merujuk pendapat Prabowo, adalah “pemain-pemain di ekonomi yang niatnya hanya mencari keuntungan sebesar-besarnya.”
“Karena dalam ekonomi ini, kita menghadapi pemain-pemain yang punya agenda lain daripada kita,” terangnya.
“[Mereka] tidak peduli rakyat kondisinya kayak apa.”
Di lain waktu, Prabowo ikut menyentil pihak-pihak yang meragukan komitmennya dalam upaya mengatasi kemiskinan.
“Tapi, saya sudah biasa diejek, mana mungkin menghilangkan korupsi di Indonesia, mana mungkin menghilangkan kemiskinan,” ungkapnya di acara Pembukaan Sidang Tanwir dan Resepsi Milad ke-112 Muhammadiyah di Kupang, Nusa Tenggara Timur, 4 Desember lalu.
‘Kerja’ untuk menghalau perampok kekayaan
Temuan lain dari pidato-pidato Prabowo yang kami kumpulkan ialah soal “kerja.” Kami memperoleh muatan “kerja” hadir sekurang-kurangnya 77 kali.
Maksud “kerja” di sini yaitu sebuah penegasan bahwa pemerintahannya tidak tinggal diam terhadap berbagai persoalan di masyarakat.
Ketika menghadiri agenda sarasehan ekonomi di Jakarta pada 8 April 2025, misalnya, Prabowo mengaku kabinetnya bekerja keras tanpa diliput media.
“Kadang-kadang diliput media malah kerjanya sulit. Karena media ingin bukti seketika,” tuturnya.
Pada ruang yang sama, Prabowo juga mengaku sedih lantaran meski kabinetnya bekerja keras, “banyak [menteri] yang belum dapat mobil dinas.” Prabowo mengibaratkannya dengan “kerja bakti.”
Berjarak setengah tahun berikutnya, pada 20 Oktober 2025, Prabowo meminta maaf kepada para menterinya sebab “sering menyita hari istirahat.”
“Sepertinya di kabinet kita tidak ada tanggal merah dan saudara-saudara sigap, setiap waktu, saya panggil hadir,” ucapnya.
Para menteri, Prabowo melanjutkan, langsung menjawab manakala dihubungi “malam atau pagi sekali.”
“Saya tidak mengerti. Mungkin telepon di sebelah bantal. Tapi, saya terima kasih. Karena memang kalau saya lagi ingat sesuatu, saya harus hubungi segera, takut saya lupa,” tandas Prabowo.
Bagi Prabowo, kabinet pemerintahannya “telah bekerja sangat keras.”
Kala menyambangi Perayaan Natal Nasional pada 28 Desember 2024, Prabowo mengatakan rasa bangga kepada kabinetnya, didorong faktor yang kurang lebih senada dengan klaimnya di Sidang Paripurna Kabinet edisi 20 Oktober 2025: kerja keras.
Meski, sambung Prabowo, “di awal-awal mereka waswas bekerja untuk Prabowo Subianto.”
“Katanya orangnya galak. Kalau enggak benar, ya, galak. Kalau mau ngerampok dari rakyat, ya, galak. Kalau kamu mau ngerampok dari rakyat, ya, galak,” tegasnya.
Ihwal “merampok” ini mempunyai tali penghubung dengan satu tujuan utama dari pemerintahannya: pemberantasan korupsi.
Tema korupsi, termasuk “pemerintahan bersih” serta “kebocoran,” keluar sekiranya 105 kali di pidato-pidato Prabowo.
Dalam kegiatan Penyerahan Hasil Penyelamatan Keuangan Negara di Jakarta pada 24 Desember 2025, Prabowo “bertekad untuk melawan korupsi dan perampokan kekayaan negara oleh siapapun serta di manapun” begitu “saya menerima mandat [menjadi presiden].”
Secara terbuka, dalam agenda Kongres XVIII Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) di Surabaya pada 10 Februari 2025, Prabowo mendesak “koruptor-koruptor untuk mengembalikan uang yang dicuri kepada rakyat.”
Sedangkan saat memberi sambutan di Pertemuan Tahunan Bank Indonesia pada 29 November 2024, Prabowo ingin “pemerintahan yang bersih.” Kendati, mengacu pidatonya di Pembukaan Sidang Tanwir dan Resepsi Milad ke-112 Muhammadiyah di Kupang, Desember 2004, prosesnya “tidak gampang.”
Masih tentang “pemerintahan yang bersih,” Prabowo lagi-lagi mengucapkannya di Perayaan Natal Nasional 2024.
“Rakyat menuntut pemerintahan yang bersih. Saya ulangi, rakyat menuntut pemerintahan yang bersih,” kata Prabowo.
Lalu materi “kebocoran” keluar, ambil contoh, ketika Musrenbangnas RPJMN 2025-2029 di Jakarta pada 30 Desember 2024.
Prabowo, di agenda itu, berujar bahwa “kita harus hentikan kebocoran-kebocoran” imbas dari “penyelundupan ke dalam atau luar negeri.”
Prabowo memastikan bagi pejabat yang melakukan penyelewengan—korupsi, penyelundupan, pelanggaran hukum—bakal diusut, dicopot, serta dipecat.
“Tanpa memandang bulu, tanpa melihat [dari] partai mana, asal-usul, suku mana, agama mana, ras mana, siapa yang tidak bisa setia menjalankan tugas rakyat, kita persilakan untuk berhenti dari jabatan-jabatan pengabdian kepada negara dan rakyat,” ungkapnya pada 16 Desember 2025 silam, dalam pengarahan kepala daerah se-Papua dan KEEPP-OKP di Istana Negara.
Prabowo melihat masalah “kebocoran” beririsan dengan sumber daya serta kekayaan alam Indonesia yang melimpah. Kedua tema ini kami dapati hadir sebanyak 128 kali di pidato-pidato Prabowo.
Sebagian besar diungkapkan dengan nada yang mengganjal sekaligus mempertanyakan.
Dalam kegiatan pengarahan guru dan kepala sekolah rakyat pada 22 Agustus 2025, Prabowo menjelaskan “masih terlalu banyak kekayaan yang tidak bisa kuasai.”
“Bahkan dikuasai oleh mereka-mereka yang mengambil kekayaan kita lalu dibawa ke luar negeri,” tuturnya.
Pernyataan serupa dia lontarkan tatkala Halal Bihalal Presiden RI Bersama Purnawirawan TNI AD dan Keluarga Besar TNI-Polri pada 6 Mei 2025. Prabowo menyebut “kekayaan kita selama puluhan tahun mengalir ke luar negeri.”
Tak sekadar hendak membangun pemerintahan yang bersih, atau menghapus korupsi serta mencegah kekayaan alam diangkut dari Indonesia, misi pemerintahan Prabowo juga menyasar aspek ekonomi.
Kami menemukan Prabowo bicara tentang target ekonomi setidaknya 24 kali, dari puluhan video pidato yang kami sisir.
Target itu mencakup pertumbuhan ekonomi serta penciptaan lapangan pekerjaan.
Di acara Munas Konsolidasi Persatuan Kadin Indonesia pada 16 Januari 2025, misalnya, Prabowo “merasa percaya diri, optimis, yakin” bahwa “kita akan mencapai bahkan mungkin melebihi 8% pertumbuhan ekonomi.”
Saat meresmikan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Industropolis Batang di Jawa Tengah pada 20 Maret 2025, Prabowo berucap hilirisasi berpotensi menciptakan 8 juta lapangan kerja.
Di depan peserta World Economic Forum (WEF) yang berkumpul di Davos, Swiss, pada 22 Januari 2026, Prabowo meyakini pertumbuhan ekonomi Indonesia—tahun ini, 2026—bakal lebih tinggi, di atas 5%, dan baik inflasi maupun defisit anggaran pemerintah masing-masing tetap di 2% serta di bawah 3% dari PDB (Produk Domestik Bruto).
“Mereka [lembaga internasional] menyadari bahwa ekonomi Indonesia tangguh. Kebijakan-kebijakan kami telah dan akan selalu terkalibrasi dengan baik,” tegas Prabowo.
Pernyataan-pernyataan Prabowo di atas berkorelasi kuat dengan isi pidato yang kami temukan selanjutnya: politik elektoral.
Sebanyak 16 kali Prabowo selalu menempatkan posisinya sebagai “presiden yang dipilih rakyat” dari Pilpres 2024. Maka dari itu, dia akan menempuh apa pun untuk rakyat.
Pada 12 Juni 2025, bersamaan Pengukuhan Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta, Prabowo menegaskan bahwa “saya mandaratis [pemegang mandat]” dan “dipilih rakyat.”
“Saya sekarang memimpin eksekutif. Saya sekarang bertanggung jawab. Saya sadar kalau saya tidak didukung oleh yudikatif yang hebat, yang kuat, yang berintegritas, sangat sulit untuk saya melaksanakan tugas saya untuk rakyat,” paparnya.
Melawan yang mengkritik swasembada pangan dan MBG
Pidato-pidato Prabowo, nyatanya, tidak hanya difungsikan untuk arena pemaparan visi dan misi pemerintah serta sejauh mana mereka berupaya merealisasikannya. Prabowo juga menggunakan pidato sebagai ruang menepis kritik yang ditujukan kepadanya serta kebijakan pemerintah.
Kami menemukan setidaknya 17 kali Prabowo menyinggung kritik yang dialamatkan ke dirinya—atau pemerintahannya.
Dalam kegiatan Panen Raya dan Pengumuman Swasembada Pangan di Karawang, Jawa Barat, pada 7 Januari 2026, Prabowo menjelaskan kalau banyak tokoh nyinyir dan mengatakan “kita tidak bisa swasembada pangan,” maka “hari ini kita buktikan kita swasembada pangan.”
Satu laporan dari Center of Economic and Law Studies (Celios), organisasi nonpemerintah yang fokus pada isu ekonomi, menyoroti bagaimana makna swasembada pangan dipersempit dengan “kebijakan swasembada beras” yang menghasilkan kebijakan penyeragaman pangan raksasa.
Supaya swasembada pangan terwujud, pemerintah menempuhnya dengan pembangunan lumbung pangan di sejumlah titik, dari Sumatra hingga Papua.
Kebijakan ini banjir kritik sejak dicetuskan pertama kali oleh Soeharto. Pada masa Orde Baru, lumbung pangan gagal dan malah memunculkan masalah demi masalah—kerusakan lingkungan, ketiadaan panen, sampai penggusuran.
Namun, pasca-1998, lumbung pangan dihidupkan lagi oleh rezim Susilo Bambang Yudhoyono, Joko Widodo, serta yang terbaru: Prabowo.
Pembentukan lumbung pangan, mengutip laporan Greenpeace, justru mendorong kenaikan deforestasi karena sifatnya yang memerlukan lahan berskala besar. Selain itu, lumbung pangan menyingkirkan eksistensi tatanan pangan lokal yang dijaga dengan turun-temurun oleh masyarakat.
Tidak berhenti di swasembada pangan, Prabowo, melalui pidatonya, turut menyentil suara kritik terhadap penyelenggaraan MBG.
Dalam peresmian Infrastruktur Energi Terintegrasi Pertamina RDMP di Balikpapan, Kalimantan Timur, pada 12 Januari 2026, Prabowo menyatakan “ada tokoh-tokoh mengatakan [MBG] tidak mungkin berhasil dan pasti gagal.”
“Ternyata hari ini kita sudah mencapai 58 juta penerima manfaat,” ucap Prabowo.
Dia lalu menganalogikan apabila MBG didistribusikan ke Singapura, yang diklaim jumlah penduduknya di rentang 6-9 juta orang, hasilnya ialah “kita kasih makan tiap hari [satu negara].”
“Lumayan, ya. Not bad untuk negara yang selalu dianggap enggak bisa apa-apa, kita bisa kasih makan 58 juta orang setiap hari,” ujar Prabowo.
Tak jauh berbeda, pada 6 Januari 2026, kala acara Taklimat Awal Tahun Presiden Republik Indonesia, Prabowo kembali mengemukakan pandangannya soal kritik terhadap MBG.
“Walaupun begitu banyak pakar yang mengejek saya dan tim saya, menyinyir, mereka katakan MBG pasti gagal, tapi kita buktikan kepada mereka, MBG berhasil,” terang Prabowo.
“Hei, orang-orang pintar yang ngejek, lihatlah dengan mata dan hatimu, rakyat kita, anak-anak itu,” tegasnya.
“Saudara-saudara, percaya kita berada di jalan yang benar, di jalan membela keadilan, di jalan memberantas kemiskinan, di jalan menghilangkan kelaparan.”
Substansi MBG sendiri kami peroleh sekitar 146 kali di pidato-pidato yang pernah Prabowo lakukan. Materi pidato terkait MBG terbagi ke beberapa nuansa: klaim keberhasilan, kebanggaan, serta menepis kritik.
Di peluncuran Program Gerakan Indonesia Menanam (Gerina) yang diadakan di Banyuasin, Sumatra Selatan, pada 23 April 2025, Prabowo mengaku mendapatkan “surat dari pimpinan negara lain.”
Mereka, Prabowo melanjutkan, “mau belajar tentang MBG.”
“Saya katakan belum. Nanti akhir tahun baru kita selesai semua,” ucapnya.
Pada momen terpisah, tepatnya di Sidang Kabinet Paripurna tertanggal 5 Mei 2025, Prabowo mengklaim keberhasilan MBG menyentuh 99,99%.
Prabowo mengingatkan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), selaku operator MBG, Dadan Hindayana, agar “tidak boleh cepat puas.”
Menanggapi berita keracunan yang dialami penerima MBG, Prabowo, pada saat itu juga, menerangkan bahwa proporsinya di bawah 200 orang.
“Yang menginap, yang rawat inap, hanya 5 orang,” papar Prabowo.
“Jadi bisa dikatakan yang keracunan atau yang perutnya enggak enak, sejumlah 200 orang itu dari 3 sekian juta, kalau tidak salah [persentasenya] adalah 0,005%.”
Rekapitulasi data dari Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI), organisasi nonprofit yang bergerak di penguatan sektor kesehatan, memperlihatkan per 19 September 2025 sudah ada sedikitnya 5.626 kasus keracunan MBG di puluhan kota serta kabupaten di 17 provinsi.
Data ini diperoleh dari pemantauan pemberitaan dan pernyataan resmi perwakilan Dinas Kesehatan di berbagai daerah.
CISDI memaparkan bahwa pangkal persoalan MBG ialah pelaksanaan “secara terburu-buru” sehingga “kualitas tata kelola penyediaan makanan hingga distribusi tidak tertata dengan baik.”
Pemerintah, diwakili Badan Gizi Nasional, memahami kecemasan publik dan mengaku bakal menerapkan evaluasi menyeluruh dalam implementasi MBG.
CISDI mendesak evaluasi yang komprehensif hanya mampu dilangsungkan selama pemerintah menghentikan sementara (moratorium) kebijakan MBG.
Kala menghadiri peluncurkan 80.000 koperasi desa/kelurahan Merah Putih di Klaten, Jawa Tengah, pada 21 Juli 2025, Prabowo bercerita di depan tamu undangan serta masyarakat.
“Dari Kota Solo ke sini, rakyat di pinggir jalan, anak-anak sekolah, mereka teriak, ‘Pak, kami belum terima Makan Bergizi Gratis.’ ‘Pak, kapan?‘ Saya lihat mata-mata mereka ini rakyat Indonesia. Saya tidak tega,” ujarnya.
Pada akhir 2024, saat menghadiri Musrenbangnas RPJMN 2025-2029 di Jakarta, Prabowo sempat menyentil mereka yang mengkritik kebijakannya.
Dalam kesempatan itu, Prabowo bilang banyak orang Indonesia merasa rendah diri.
“Punya gelar profesor, sekolah di mana-mana yang terkenal, tapi mentalnya masih mental rendah diri,” sebut Prabowo.
“Apa yang dilakukan bangsa sendiri selalu jelek. Belum kami bekerja sudah mulai nyinyir.”
‘Antek-antek asing’
Prabowo, secara bersamaan, berulang kali menyebut “kekuatan” atau “asing.”
Dalam pidatonya di helatan Peresmian Produksi Perdana Lapangan Minyak Forel dan Terubuk pada 16 Mei 2025, Prabowo meminta masyarakat waspada sebab “banyak kekuatan-kekuatan yang tidak ingin Indonesia kuat.”
Sebulan berikutnya, 2 Juni 2025, pada Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila, Prabowo mengajak seluruh rakyat Indonesia bersatu dan “jangan menjadi sumber gontok-gontokan.”
“Ini selalu yang diharapkan oleh bangsa-bangsa asing, kekuatan asing, yang tidak suka Indonesia kuat. Tidak suka Indonesia kaya,” katanya.
“Ratusan tahun mereka datang, ratusan tahun mereka adu domba kita. Sampai sekarang. Dengan uang mereka membiayai LSM-LSM untuk mengadu domba kita.”
Mirip dengan itu, beberapa bulan sebelumnya, 15 Februari 2025, di perayaan ulang tahun Gerindra ke-17 di Sentul, Jawa Barat, Prabowo berujar bahwa terdapat “ulah kekuatan asing yang selalu ingin memecah belah Indonesia.”
Lagi-lagi Prabowo mengemukakan pandangannya terkait LSM yang dimodali asing, ditambah, kali ini, dengan media.
“Perlu saya sebut namanya sekarang? Perlu? Enggak enak ada wartawan ini. Kisi-kisinya, huruf pertamanya, enggak, enggak mau saya,” tandasnya.
Baru-baru ini, dalam kegiatan Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul, Jawa Barat, pada 2 Februari 2026, Prabowo menghubungkan pendemo dengan “kekuatan asing.” Bahwa, menurut Prabowo, mereka yang demo hendak “berharap kerusuhan.”
“Kalau tidak suka sama Prabowo, silakan, 2029 bertarung. Sedikit-sedikit mau demo. Demo boleh. Tapi, dia tidak berharap demo, dia berharap kerusuhan,” paparnya.
“Jadi, kelompok-kelompok ini saya yakin mereka dikendalikan oleh kekuatan asing. Yakin saya, dan saya punya bukti, dan saya menghimbau mereka, ‘Hei, warga negara Indonesia. Apakah kau tidak kasihan sama rakyatmu?‘”
Kami mendapatkan Prabowo mengeluarkan narasi terhadap “kelompok lain” sekurang-kurangnya 25 kali. Narasi itu dibungkus dengan bermacam sentuhan: mulai dari “anasir asing,” “antek asing,” sampai “kekuatan asing.”
Jika disandingkan dengan konteks yang ada, pidato-pidato Prabowo yang memuat materi “kekuatan asing” lahir ketika gelombang kritik dari publik menyasar beberapa kebijakannya.
Pada awal 2025, masyarakat memprotes rencana revisi Undang-Undang TNI yang dicemaskan bakal memperluas kewenangan militer di ranah sipil.
Bersamaan dengan itu, masyarakat juga menekan pemerintah yang dianggap mengeluarkan kebijakan tak berpihak: efisiensi anggaran, pendirian Danantara, sampai janji penciptaan lapangan pekerjaan yang masih jauh panggang dari api.
Suara publik lantas terangkum lewat tagline ‘Indonesia Gelap’ yang masif beredar di platform media sosial.
Masih di tahun yang sama, Agustus 2025, publik kecewa atas kenaikan tunjangan anggota DPR yang dinilai “tidak sensitif” di tengah kesusahan sehari-hari. Kemarahan publik meluas setelah pengemudi ojek online, Affan Kurniawan, tewas dilindas mobil Brimob saat demonstrasi berlangsung.
Demonstrasi ini berujung dengan penangkapan massal, mencapai ribuan orang, di kota-kota besar di Indonesia.
Menjelang 2025 tutup buku, Prabowo, dalam agenda Penyerahan Hasil Penyelamatan Keuangan Negara, sekali lagi menyatakan ‘kegelisahannya’ perihal kekuatan asing.
“Bagaimana negara ini bisa bertahan, ini yang dikehendaki oleh beberapa kekuatan. Kalau saya bicara kekuatan asing, saya diketawain. Saya tidak peduli. Saya dipilih, saya dilantik, oleh rakyat Indonesia. Saya akan mati untuk rakyat Indonesia. Bagi saya, mati untuk rakyat [adalah] kehormatan bagi saya,” terang Prabowo.
Memusatkan oligarki
Pidato-pidato Prabowo, menurut profesor politik di University of Melbourne, Vedi Hadiz, memuat isi tentang bagaimana mereformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia.
Dalam pidatonya, Prabowo, kata Vedi, sedang mengedepankan tiga hal yang bersinggungan dengan “reformasi tata kelola.”
Pertama, manajemen politik. Kedua, moral politik—yang muncul sebab korupsi, politik uang, atau kebocoran anggaran. Dan terakhir, ketiga, prinsip politik yang terhubung dengan Undang-Undang Dasar (UUD) atau Pancasila.
“Namun, ujung-ujungnya adalah sentralisasi kekuasaan,” ucapnya kala diwawancarai BBC News Indonesia.
“Menurut saya, itu semuanya untuk menutupi bahwa agenda sebetulnya adalah sentralisasi kekuasaan, ekonomi, dan politik.”
Prabowo, dengan pidato-pidatonya, mengutip Vedi, seolah ingin menegaskan bahwa dia yang berkuasa, meskipun selalu menempelkan frasa “dipilih atau diberi mandat” rakyat.
Jalan sentralisasi kekuasaan ini, termasuk dalam struktur oligarki, sebetulnya, merujuk analisis Vedi, “sudah dibuka peluangnya oleh Joko Widodo.”
Jokowi, ucap Vedi, mengontrol kekuasaannya dengan menyandarkan tiang pada unsur “Islam”—dalam hal ini Nahdlatul Ulama (NU)—serta militer. Jokowi melakukan itu lantaran tidak memiliki partai politik.
“Nah, semua itu membuka peluang buat Prabowo menjalankan agendanya,” ujar Vedi.
Kendati demikian, meski memiliki partai politik, Prabowo, Vedi berpandangan, “mempunyai masalah dengan ketidakberaturan konflik atau persaingan di dalam oligarki Indonesia” untuk menguasai sumber daya ekonomi dan otoritas yang melekat pada lembaga-lembaga negara.
Alhasil, Prabowo, untuk “memaksakan suatu keberaturan” di dalam konflik intra-oligarki tersebut, kemudian mengambil podium dan mendeklarasikan diri bahwa dia adalah pihak yang memegang kekuasaan.
Cara yang Prabowo ambil, dan ini cukup kentara, ialah mengerahkan penguasaan atas akses langsung terhadap sumber daya ekonomi melalui Danantara.
Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk Danantara, disebut Vedi, “diarahkan kepada pembentukan sistem patronase politik.”
Di luar Danantara, Vedi memberi contoh program MBG di mana kontrol pusat sangatlah kuat, termasuk dalam aspek realisasi anggaran.
Dan tak luput: pelibatan militer di setiap kebijakan kunci Prabowo—swasembada pangan, MBG, atau pertahanan.
Pada 10 Agustus 2025, ketika memimpin Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer di Kabupaten Bandung Barat, Prabowo menyatakan bahwa “tanpa tentara yang kuat tidak ada bangsa yang merdeka.”
Pernyataan serupa kembali dia ucapkan pada 28 Agustus 2025 di acara Pembukaan APKASI Otonomi Expo 2025 di Tangerang.
“Tidak ada negara yang kuat tanpa tentara yang kuat,” sebut Prabowo.
Hakikatnya, oligarki merupakan sebuah relasi kekuasaan yang terstruktur dengan aliansi antara kepentingan politik, birokrasi, serta bisnis besar, Vedi menjelaskan.
Bersama Richard Robison, Vedi, pada 2004, meriset dan kemudian mempublikasikan buku berjudul Reorganising Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in an Age of Markets, yang membahas peta oligarki di Indonesia. Robison lebih dulu menulis tentang jejaring kekuasaan Orde Baru dalam Indonesia: The Rise of Capital (1986).
Prabowo, mengacu Vedi, tengah berusaha “meresentralisasi oligarki itu sendiri” yang setelah Reformasi 1998 menjadi “lebih terfragmentasi dan terdesentralisasi.”
“Oligarki ini, pada dasarnya, di masa Orde Baru sangat tersentralisir. Pucuk pimpinannya jelas, Soeharto,” ujar Vedi.
Dengan tidak tersentralisasi usai kekuasaan Soeharto kolaps, oligarki saling bersaing, dari level pusat sampai daerah.
Prabowo bertujuan untuk menciptakan keberaturan di dalam oligarki dengan menetapkan dirinya sendiri sebagai faksi oligarki yang paling dominan.
“Nah, dia [Prabowo], menurut saya, kalau dia bisa, cita-cita dia, kalau dia mau jujur, dia mau seperti Orde Baru lagi,” ucap Vedi seraya menambahkan bahwa jalan semacam itu akan menemui banyak tantangan mengingat aktor-aktor oligarki telah kadung tersebar serta menancapkan kepentingannya.
Di balik klaim MBG dan ‘antek asing’
Pidato Prabowo yang bertumpu pada narasi “rakyat,” seputaran kebijakan MBG, serta antek-antek asing dapat dibaca sebagai bentuk relasi kuasanya dengan publik, di samping upaya “membangun legitimasi pemimpin yang kuat,” jelas akademisi Fisipol Universitas Udayana, Mirah Mahaswari.
Bahasa yang Prabowo gunakan soal keberpihakan ke rakyat, lalu keberhasilan program, serta ancaman bersama “menegaskan legitimasi politiknya,” kata Mirah.
“Dan pidato dia, dalam hal ini, menjadi alat konsolidasi kekuasaan yang sifatnya sangat sentralistik, di mana dia sebagai pimpinan pusatnya,” ujar Mirah.
Dalam konteks MBG, misalnya, Mirah menilai cara Prabowo mengulang-ulang narasi keberhasilan, alih-alih merespons evaluasi atas kebijakan itu, hendak menunjukkan bahwa “MBG tetap jadi ikon kepemimpinan yang prorakyat” sekaligus “mempersempit ruang kritik.”
Pasalnya, dengan kemunculan MBG, logikanya negara “sudah berbuat yang terbaik untuk rakyat,” tandas Mirah.
Dan dalam lanskap politik, pengulangan narasi seperti itu, lagi-lagi, “penting untuk memperkuat legitimasi kekuasaan serta membentuk persepsi publik,” menurut Mirah.
Sedangkan sehubungan “antek asing,” Mirah meneruskan, sifatnya cukup fleksibel sehingga peluru ini bisa diarahkan ke elite, kritikus, atau kelompok yang dianggap menghambat agenda politiknya.
“Saya rasa ambiguitas dan anonimitas dari ‘antek asing’ cukup efektif secara politik. Ada konsep di politik yang disebut dengan blame shifting. Jadi, aktor melempar kesalahan ke pihak lain,” sambung Mirah.
Dalam perspektif tersebut, Mirah menyatakan, ‘antek asing’ dapat digunakan untuk “mendisiplinkan oposisi” atau “menutup kesempatan kritik” tanpa mesti menyebut nama tertentu.
“Jadi, ini mempersempit ruang perbedaan pandangan juga dalam pemerintahan, karena istilah antek asing ini menjadi ancaman bersama bagi pemerintah,” terang Mirah.
Pada akhirnya, dari pidato-pidatonya, Mirah berpandangan bahwa terlihat ada geliat dari Prabowo untuk “membangun konsolidasi yang luas serta hierarkis,” jelas Mirah.
Tujuannya, Mirah melanjutkan, bisa jadi guna mengurangi konflik elite, merangkul berbagai kekuatan politik, maupun menempatkan kepala pemerintahan dalam genggaman kendalinya.
“Saya kira narasi persatuan dan ancaman bersama itu digunakan untuk mewujudkan sentralisasi pengambilan keputusan,” pungkas Mirah.
‘Tidak akan dipakai untuk membatasi diskusi publik’
Menanggapi temuan BBC News Indonesia sehubungan materi pidato Prabowo, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Angga Raka Prabowo, menegaskan beberapa poin.
Terkait penggunaan kata “rakyat” yang sering muncul dalam pidato Prabowo, Angga menjelaskan bahwa hal itu “mencerminkan orientasi pemerintahan yang menempatkan kepentingan publik sebagai pusat kebijakan.”
Dalam tradisi demokrasi, Angga meneruskan, “pemimpin menggunakan bahasa yang merujuk pada konstituen utama negara.” Spesifiknya: warga atau rakyat.
“Kami melihat ini bukan sebagai repetisi simbolik, melainkan sebagai konsistensi kebijakan yang selalu berorientasi kepada masyarakat. Presiden ingin menekankan bahwa setiap agenda pembangunan, pengelolaan anggaran, hingga reformasi birokrasi selalu dikaitkan dengan dampaknya bagi masyarakat luas,” terang Angga.
Sedangkan soal isu “kekayaan” serta “kebocoran anggaran,” Angga menegaskan konteksnya yaitu komitmen terhadap tata kelola yang lebih efisien dan transparan.
Kemudian berlanjut di kebijakan Makan Bergizi Gratis, di mana nuansanya lebih kompleks, Angga menuturkan itu wajar belaka mengingat “MBG adalah program utama.”
Menurut Angga, konsistensi penyebutan program, MBG, merupakan bagian dari transparansi sekaligus pertanggungjawaban pemerintah.
“Ini juga membuka ruang terbuka untuk diskusi dan evaluasi berbasis data. Pemerintah terus mendapatkan masukan akademis dan media dalam menilai dampak program ini,” papar Angga.
Merespons substansi “antek asing” di pidato-pidato Prabowo, Angga menekankan bahwa istilah tersebut lahir dalam konteks diskusi kedaulatan serta kepentingan nasional.
Pemerintah, Angga bilang, memahami frasa itu “dapat ditafsirkan berbeda oleh berbagai pihak.”
Bagaimana dengan dugaan pemakaian “antek asing” dalam upaya membungkam kritik?
Kata Angga, “antek asing” tidak dimaksudkan untuk melabeli kelompok tertentu di ruang publik domestik.
“Di sisi lain, ruang kritik dan dialektika tetap tersedia dan dijamin sesuai mandat konstitusi kita. Media lokal maupun asing, akademisi, dan masyarakat sipil tetap aktif menyampaikan pandangan secara terbuka dan itu tercermin dari kondisi saat ini,” sebut Angga.
Menjawab analisis ilmuwan politik yang menjadi narasumber BBC News Indonesia, Angga menegaskan pandangan mereka adalah “salah satu bagian dari diskursus publik.”
Saat ini, Prabowo, Angga menyatakan, menjalankan fungsi pemerintahan sesuai konstitusi dan “senantiasa berkomitmen memperkuat kapasitas negara.”
Bagi Angga, ‘konsolidasi’ menjadi bagian tak terpisahkan dari sistem presidensial yang sering kali diperlukan guna “memastikan efektivitas kebijakan lintas kementerian serta daerah.”
“Contoh, kebijakan revitalisasi sekolah yang saat ini sedang dijalankan pemerintah pusat, Kemendikdasmen harus berkoordinasi erat dengan seluruh UPT [Unit Pelaksana Teknis] yang ada di bawah pemda [pemerintah daerah] setempat. Ini membuat eksekusi kebijakan menjadi lebih cepat,” terang Angga.
Pada akhirnya, Angga menyimpulkan betapa pidato-pidato Prabowo ialah elemen penting dari “komunikasi kebijakan publik sebuah negara.”
Tujuannya, publik, dengan pidato-pidato itu, dapat memperoleh kepastian ihwal arah kebijakan pemerintah, tambah Angga.
Satu yang dipertegas Angga.
“[Pidato Prabowo] tidak bisa dan tidak akan digunakan sebagai pembatas diskusi,” tutupnya.
- Thomas Djiwandono dilantik jadi Deputi Gubernur BI – Mengapa disebut ‘total kontrol’ Presiden Prabowo Subianto?
- Wacana pergantian direksi Bank Himbara – ‘Upaya membangun sistem ekonomi komando Prabowo’
- Pembentukan kodam dan ratusan batalyon baru, hingga kewenangan di dunia maya – Bagaimana posisi militer di tahun kedua Prabowo?
- Satu tahun MBG: Seratusan yayasan mitra MBG terafiliasi dengan orang dekat pejabat
- Soeharto resmi jadi pahlawan nasional – Mengapa Prabowo menetapkannya di awal pemerintahannya?
- Prabowo ingin Indonesia punya mobil nasional dalam tiga tahun – Apa yang bisa dipelajari dari kegagalan mobil Timor dan Esemka?
- Setahun pemerintahan Prabowo – Citra ‘kakek gemoy’ berakhir, karakter militeristis kembali tampil
- Bagaimana militer, pengusaha, dan partai politik menopang kekuasaan Prabowo Subianto?
- Setahun pemerintahan Prabowo-Gibran – ‘Arah balik demokrasi’ dan apa saja tantangan yang mungkin dihadapi ke depan?
- Mengapa Prabowo merekrut sejumlah eks-tentara pada era tragedi 1998?
- Apakah korban keracunan Makan Bergizi Gratis bisa menggugat pemerintah secara hukum?
- Koperasi Merah Putih diresmikan Prabowo – Potensi korupsi dan kebocoran anggarannya diperkirakan triliunan rupiah, bisakah dicegah?
- Siapa Sumitro Djojohadikusumo, ayah Presiden Prabowo Subianto?
- Ribuan siswa keracunan Makan Bergizi Gratis, orang tua trauma dan larang anaknya konsumsi MBG – ‘Bukannya meringankan malah mau membunuh’
- Bakar mobil polisi, segel pabrik, hingga sebut Sutiyoso ‘bau tanah’ – Siapa Hercules, GRIB Jaya, dan apa hubungan dengan Prabowo Subianto?
- Pemerintahan Prabowo pilih jalur negosiasi ketimbang balas tarif Trump – Perbanyak impor produk energi dan agrikultur dari AS
- Revisi UU TNI: ‘Militer itu tidak pernah demokratis’ – Apa bahayanya jika TNI merambah dunia sipil?
- Revisi UU TNI berpotensi mengembalikan Dwifungsi ABRI – Mengapa ada trauma militerisme era Orde Baru?
- Presiden Prabowo sebut ‘ndasmu’ terhadap pengritiknya – ‘Kritik terbuka seolah-olah musuh’
- Demo mahasiswa ‘Indonesia Gelap’ di berbagai daerah bikin ‘legitimasi pemerintahan Prabowo oleng’
- Presiden Prabowo beri dukungan ke calon kepala daerah – ‘Etika berpolitik seharusnya lebih dari sekadar mengikuti pasal’
- Mengapa Prabowo Subianto populer di kalangan Gen Z?
- Mengapa Prabowo-Gibran unggul di ‘kandang banteng’?
- Prabowo dapat ‘momentum politik’ seiring aliran dukungan dari suporter Jokowi, kata analis politik
