caristyle.co.id, JAKARTA — Setelah insiden penembakan aktivis politik sayap kanan, Charlie Kirk, pemerintahan Presiden Donald Trump mengusulkan peningkatan anggaran keamanan. Langkah ini diambil untuk memperketat perlindungan bagi pejabat eksekutif hingga yudikatif.
Menurut laporan Bloomberg, pemerintah AS meminta tambahan dana sebesar US$58 juta, atau setara dengan Rp952,12 miliar (dengan asumsi kurs Rp16.416). Permohonan ini diharapkan dapat disetujui sebelum 30 September 2025, mengingat tenggat waktu pengajuan anggaran pemerintah tahun ini semakin dekat.
Usulan penambahan anggaran keamanan ini tidak hanya menyasar lembaga eksekutif. Insiden percobaan penembakan terhadap Donald Trump pada tahun lalu juga menjadi pertimbangan utama. Pemerintah berupaya meminimalisir risiko serupa di masa depan.
Selain presiden dan lembaga yudikatif, Gedung Putih juga merencanakan peningkatan keamanan untuk anggota parlemen AS. Walaupun demikian, rincian lebih lanjut mengenai alokasi anggaran untuk pengamanan parlemen belum diumumkan secara detail.
“Pemerintah mendukung perluasan sumber daya untuk melindungi anggota parlemen, meskipun rincian keputusan tersebut diserahkan kepada cabang legislatif,” demikian bunyi laporan Bloomberg, Minggu (14/9/2025).
Penembakan Charlie Kirk di Utah telah meningkatkan kekhawatiran serius tentang keselamatan para pejabat publik di seluruh AS. Insiden ini menjadi katalis bagi percepatan upaya peningkatan keamanan.
Dalam konteks ini, Partai Republik berupaya mempercepat pengesahan RUU anggaran sementara. Tujuannya adalah untuk memastikan pemerintahan tetap berjalan dengan aman dan kondusif di bulan mendatang. Namun, upaya ini terhambat oleh penolakan Partai Republik terhadap usulan Partai Demokrat untuk memasukkan anggaran layanan kesehatan dalam RUU tersebut.
Situasi ini memicu ketegangan politik. Subsidi Obamacare terancam habis, dan Partai Demokrat mengancam akan memblokir RUU apa pun yang tidak mencakup anggaran kesehatan. Sebaliknya, beberapa anggota Partai Republik yang lebih moderat terbuka untuk mencapai kompromi demi menghindari lonjakan premi asuransi kesehatan yang dapat membebani jutaan warga Amerika.
