Jakarta, IDN Times – Dalam sebuah langkah krusial untuk menjaga kelangsungan operasional aplikasi video pendek TikTok di Amerika Serikat (AS), Presiden AS Donald Trump pada Selasa (16/9/2025) mengeluarkan perintah eksekutif yang memperpanjang tenggat waktu pelarangan aplikasi tersebut selama tiga bulan. Keputusan ini diambil tepat waktu untuk mencegah TikTok berhenti beroperasi pada Rabu (17/9/2025), saat masa perpanjangan sebelumnya akan berakhir.
TikTok, yang merupakan platform berbagi video pendek populer milik ByteDance, perusahaan teknologi raksasa asal China, sebelumnya telah menjadi subjek negosiasi intens antara Washington dan Beijing. Dilansir dari CNN, sehari sebelum perintah eksekutif ini diterbitkan, pemerintahan Trump mengumumkan bahwa kedua negara telah mencapai kesepakatan prinsipil agar TikTok tetap bisa beroperasi di AS dalam jangka panjang. Kesepakatan tersebut diproyeksikan akan terealisasi melalui penjualan sebagian aset TikTok di AS kepada kelompok investor yang didukung oleh Amerika.
Negosiasi Alot dan Ancaman Penutupan TikTok
Proses negosiasi untuk masa depan TikTok di AS diwarnai tarik ulur yang panjang dan alot. Presiden Trump sejak lama mendorong agar aset TikTok di AS dialihkan sepenuhnya kepada investor Amerika, sebuah tuntutan yang sempat ditolak mentah-mentah oleh pihak China selama berbulan-bulan. Menteri Keuangan AS, Scott Bessent, mengungkapkan bahwa titik balik dalam negosiasi yang sulit ini adalah ancaman nyata penutupan TikTok.
“Yang mengubah gelombang adalah panggilan yang Duta Besar (Jamieson) Greer dan saya lakukan dengan Presiden Trump pada malam setelah hari pertama negosiasi, dan Presiden Trump menjelaskan bahwa dia bersedia membiarkan TikTok menjadi gelap,” ujar Bessent kepada CNBC. Ancaman tegas dari Trump ini memaksa China untuk lebih terbuka dan bersedia menyetujui kesepakatan setelah sebelumnya berulang kali menolak.
Bessent menambahkan, syarat-syarat komersial kesepakatan sebenarnya sudah disusun sejak Maret, namun sempat tertunda akibat kebijakan tarif yang diberlakukan Trump terhadap China. Setelah tarif diturunkan, proses negosiasi kembali berjalan lancar, dan fokus bisa dialihkan pada isu-isu keamanan nasional yang menjadi perhatian utama Washington. Dengan tegas, Bessent menyatakan bahwa Washington tidak akan mengorbankan keamanan nasional demi kesepakatan ini. “Kami tidak bersedia mengorbankan keamanan nasional demi kesepakatan ini. Jadi kami berhasil mencapai serangkaian kesepakatan, sebagian besar untuk hal-hal yang tidak akan kami lakukan di masa depan yang tidak akan berdampak pada keamanan nasional,” katanya, dikutip dari CNN. Kesepakatan ini pada akhirnya memastikan bahwa operasional TikTok di AS akan terus berjalan, namun dengan pengawasan ketat yang bertujuan menjaga keamanan nasional.
Investor Baru Siapkan Dana untuk Kesepakatan TikTok
Sebagai bagian dari kesepakatan awal, akan ada masuknya investor baru yang bergabung dengan investor lama ByteDance. Target penyelesaian kesepakatan ini diharapkan rampung dalam 30-45 hari mendatang. Dalam perjanjian ini, Oracle akan tetap memegang kontrak layanan cloud TikTok, sebuah elemen penting dalam infrastruktur operasional aplikasi tersebut.
Namun, aspek pendanaan untuk kesepakatan besar ini masih menyisakan sejumlah pertanyaan. David Feber dari CNBC menyebutkan bahwa sumber dana yang dipersiapkan diperkirakan tidak akan besar dan kemungkinan tidak akan mengarah pada penawaran saham perdana (IPO). Dalam perintah eksekutif terbarunya, Presiden Trump memberi batas waktu hingga 16 Desember bagi ByteDance untuk melepaskan kepemilikan TikTok di AS. Jika gagal memenuhi tenggat waktu tersebut, aplikasi itu akan dilarang beroperasi di Amerika dengan alasan keamanan nasional yang kuat. Rencana divestasi ini bertujuan untuk memangkas kepemilikan ByteDance hingga di bawah 20 persen dan secara efektif menutup akses Partai Komunis China terhadap data pengguna di AS, mengatasi kekhawatiran utama pemerintah Amerika.
Kongres Awasi Kesepakatan dan Dampak Diplomatik
Perpanjangan tenggat waktu yang keempat kalinya ini, seperti dilansir dari Politico, menandai sebuah dinamika kompleks dalam kebijakan AS terhadap TikTok. Meskipun Kongres telah meloloskan undang-undang bipartisan tahun lalu yang membatasi kewenangan presiden untuk memperpanjang tenggat waktu tanpa batas, Mahkamah Agung telah memberikan dukungan terhadap penerapan larangan tersebut. Sejumlah anggota Kongres menilai kebijakan Trump ini adalah upaya menyeimbangkan kepentingan keamanan nasional dengan pentingnya TikTok dalam kehidupan masyarakat Amerika, terutama bagi jutaan penggunanya.
Anggota Kongres yang vokal mengkritik China telah berjanji akan mengawasi secara ketat jalannya kesepakatan ini. Mereka menekankan urgensi untuk memastikan bahwa semua aturan terkait keamanan nasional ditegakkan tanpa kompromi sedikit pun. Lebih dari itu, kesepakatan ini juga membawa dimensi diplomatik yang signifikan, karena membuka peluang potensial untuk pertemuan langsung antara Presiden Trump dan Presiden China, Xi Jinping. Bessent menggarisbawahi peran kunci Trump dalam mencapai hasil ini. Menurutnya, keberhasilan negosiasi ini bisa menjadi momentum berharga untuk memperkuat hubungan antara Washington dan Beijing, di tengah panasnya isu dagang dan teknologi yang kerap mewarnai dinamika kedua negara adidaya tersebut.
