Kementerian Sosial (Kemensos) RI menghapus data 571 penerima bantuan sosial di Kota Sukabumi, Jawa Barat, karena rekening bank mereka diduga terhubung dengan aktivitas judi online. Namun, bagi penerima bantuan yang merasa keberatan, terdapat mekanisme sanggahan yang bisa ditempuh.
Dari 571 data yang dihapus, sebanyak 201 penerima merupakan peserta Program Keluarga Harapan (PKH), dan 370 lainnya adalah penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Menurut Arif Nur Rachman, Penyuluh Sosial Ahli Muda Dinas Sosial Kota Sukabumi, Kemensos memberikan kesempatan bagi mereka yang terdampak untuk mengajukan sanggahan.
Proses sanggahan ini, lanjut Arif, memerlukan surat pernyataan yang diketahui oleh Ketua RT dan RW setempat, sesuai dengan alamat di Kartu Tanda Penduduk (KTP). “Surat pernyataan tersebut kemudian disampaikan ke Dinas Sosial, didampingi oleh pendamping bansos baik PKH maupun BPNT,” jelasnya. Dinas Sosial selanjutnya akan membuat berita acara penyanggahan, dilengkapi dengan alasan dan foto rumah yang bersangkutan.
Kemensos menetapkan tujuh alasan yang memungkinkan penerima bantuan untuk mengajukan sanggahan, antara lain: KTP pernah dipinjamkan, KTP digunakan orang lain tanpa sepengetahuan pemilik, rekening bank dipinjamkan, pemindahtanganan rekening, membantu transaksi judi online orang lain, penggunaan aplikasi online afiliasi judi online, dan terkena spam atau phising yang menyebabkan handphone digunakan untuk aktivitas judi online.
Arif mengingatkan pentingnya menjaga data pribadi dan menggunakan rekening bank sesuai peruntukannya. Ia juga menyampaikan informasi terkait penyaluran bantuan sosial yang dijadwalkan pada Oktober 2025, untuk periode Juli hingga September 2025.
Saat ini, proses pembukaan rekening dan pencetakan kartu baru sedang berlangsung di Bank Negara Indonesia (BNI) untuk 1.688 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH dan 2.308 KPM BPNT. Target penyelesaiannya adalah akhir September 2025. Secara keseluruhan, Kemensos akan menyalurkan bantuan PKH kepada lebih dari 15.000 KPM dan BPNT kepada sekitar 7.000 KPM di Kota Sukabumi. (antara/jpnn)
