Setelah melewati periode ketidakpastian yang panjang, dualisme kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akhirnya mencapai titik terang. Dua tokoh sentral yang sebelumnya bersaing ketat dalam Muktamar X PPP, Muhamad Mardiono dan Agus Suparmanto, kini telah sepakat untuk ber-islah, menandai babak baru yang penuh harapan bagi partai berlambang Ka’bah ini.
Kesepakatan islah tersebut telah mengukuhkan struktur baru dalam kepengurusan PPP periode 2025–2030, seperti yang tercantum dalam Surat Keputusan (SK) terbaru Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Dalam formasi kepemimpinan ini, Muhamad Mardiono resmi menjabat sebagai Ketua Umum PPP, sementara Agus Suparmanto menempati posisi Wakil Ketua Umum. Adapun posisi strategis Sekretaris Jenderal dipercayakan kepada Taj Yasin Maimoen.
Proses islah PPP ini, seperti diungkapkan oleh Usman M. Tokan, seorang politisi senior dan mantan juru bicara PPP, tidak terlepas dari peran seorang mediator. Usman membeberkan bahwa ada ‘orang baik’ yang berinisiatif mengkomunikasikan kedua belah pihak, memfasilitasi pertemuan dan diskusi hingga akhirnya mencapai kesepakatan damai. Pertemuan penting antara Muhamad Mardiono dan Agus Suparmanto ini sendiri dilaporkan terjadi setelah Kemenkumham mengeluarkan dan menandatangani SK kepengurusan yang diajukan oleh kubu Mardiono. Identitas sang ‘orang baik’ yang menjadi kunci rekonsiliasi ini, bagaimanapun, tetap dirahasiakan oleh Usman. Ia juga menekankan bahwa penandatanganan SK Kemenkumham inilah yang menjadi pemicu terlaksananya pertemuan rekonsiliasi tersebut, sebuah langkah maju yang patut disyukuri.
Dengan tercapainya kesepakatan islah, PPP kini mengalihkan fokus pada penyelesaian struktur kepengurusan lengkap periode 2025–2030. Usman M. Tokan menjelaskan bahwa meski SK Kemenkumham terbaru baru mencantumkan tiga posisi utama, kedua belah pihak akan segera duduk bersama untuk melengkapi susunan formatur. Masing-masing kubu akan mengajukan kader-kader terbaiknya untuk mengisi jabatan-jabatan strategis dalam kepengurusan PPP yang baru. Setelah struktur partai sepenuhnya rampung, PPP berencana menggelar Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas). Mukernas ini akan menjadi forum krusial untuk menata ulang program kerja dan mempersiapkan strategi guna menghadapi Pemilu 2029, dengan target ambisius untuk mengembalikan wakilnya ke gedung Senayan. Penyatuan dua konsep yang sebelumnya terpisah kini akan melebur dalam rencana kerja yang solid.
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas turut menanggapi islah PPP ini dalam sebuah konferensi pers di Jakarta, Senin (6/10). Ia menegaskan bahwa keputusan rekonsiliasi murni merupakan inisiatif internal PPP dan tidak ada intervensi dari pemerintah. “Ini inisiatif dari teman-teman semua di internal PPP. Ini suatu yang kita syukuri bahwa ada peran tadi disampaikan oleh Pak Ketum itu kita seperti saya hanya memfasilitasi,” ujar Supratman, menggarisbawahi peran pemerintah hanya sebagai fasilitator dalam proses penting ini.
Tak Ada Intervensi Prabowo
Lebih lanjut, Supratman yang juga merupakan eks Ketua Baleg DPR, memastikan bahwa tidak ada andil Presiden Prabowo Subianto dalam upaya mendamaikan konflik internal PPP. “Kalau Presiden kan selalu bilang, pokoknya partai silakan selesaikan sendiri masalahnya. Dan hari ini ternyata bisa selesai,” ucap Supratman. Ia menutup pernyataannya dengan optimisme, melihat kebersamaan antara Ketua Umum Muhamad Mardiono, Agus Suparmanto, dan Gus Yasin (Taj Yasin Maimoen) saat menerima surat keputusan menteri. “Tadi kami berangkulan semua menerima surat keputusan menteri dan hari ini kelihatan kan enggak ada masalah antara Pak Ketum, Pak Agus, Gus Yasin. Semua sekarang dalam posisi yang sangat baik-baik saja. Mudah-mudahan ini ke bawah pun akan sama,” pungkasnya, berharap semangat persatuan ini menular hingga ke seluruh struktur partai dan membawa dampak positif berkelanjutan.
