Jakarta, IDN Times – Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Perkasa Roeslani, secara tegas memastikan bahwa pemerintah Indonesia akan memperoleh tambahan kepemilikan saham sebesar 12 persen di PT Freeport Indonesia (PTFI) tanpa mengeluarkan biaya sepeser pun atau free of charge dari Freeport-McMoRan. Penegasan ini disampaikan Rosan usai menghadiri Investor Daily Summit pada Rabu (8/10/2025).
“Hasil negosiasi menunjukkan pemerintah akan mendapatkan tambahan 12 persen saham secara free of charge, jadi tidak ada biaya sama sekali,” ujar Rosan, menyoroti keberhasilan pemerintah dalam negosiasi krusial ini demi kepentingan nasional.
Rosan menjelaskan bahwa proses negosiasi antara pemerintah Indonesia dan Freeport-McMoRan bukanlah perjalanan singkat. Pembahasan intensif telah bergulir selama beberapa bulan terakhir, bahkan disebutnya telah lebih dari enam bulan, hingga akhirnya kedua belah pihak berhasil mencapai kesepakatan prinsip.
“Negosiasi ini bukan baru satu atau dua bulan, tapi sudah lebih dari enam bulan. Sekarang kesepakatannya sudah bisa dibilang tahap finalisasi, dan kedua belah pihak telah sepakat,” ungkapnya, menandakan babak baru dalam kemitraan strategis ini yang akan meningkatkan kontrol negara atas sumber daya mineral.
Lebih lanjut, dengan adanya penambahan kepemilikan saham pemerintah ini, Rosan menegaskan komitmen untuk terus menjaga standar keselamatan serta kualitas operasional tambang kelas dunia (world-class mining operation) milik Freeport Indonesia. Hal ini penting demi keberlanjutan dan efisiensi jangka panjang operasional tambang.
“Dengan adanya penambahan saham ini, kami akan memastikan aspek keselamatan serta standar world-class mining operation tetap terjaga,” ujarnya. Saat ini, pemerintah tengah berfokus pada penyusunan rincian akhir kesepakatan terkait mekanisme implementasi penambahan kepemilikan saham tersebut.
Pernyataan Rosan ini sejalan dengan konfirmasi yang sebelumnya telah disampaikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia. Pada kesempatan terpisah namun di hari yang sama, Bahlil juga memastikan bahwa pemerintah tidak akan mengeluarkan biaya besar untuk mengantongi 12 persen saham tambahan PT Freeport Indonesia (PTFI).
“Yang jelas dengan biaya yang semurah-murahnya. Bila perlu valuasi asetnya sangat kecil sekali,” kata Bahlil di Kantor Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), Jakarta, pada Rabu (8/10/2025), mengindikasikan upaya maksimal pemerintah untuk mendapatkan valuasi terbaik dalam akuisisi saham strategis ini.
