Bogor, IDN Times – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terus mematangkan rencana penerbitan surat utang berdenominasi renminbi atau yang dikenal sebagai Dim Sum Bond. Instrumen pembiayaan ini dijadwalkan akan diterbitkan pada kuartal IV-2025, sebagai bagian integral dari strategi diversifikasi instrumen utang pemerintah pada tahun ini.
Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemenkeu, Suminto, menjelaskan bahwa meskipun penerbitan Dim Sum Bond sangat dipertimbangkan untuk akhir tahun ini, detail spesifik mengenai tanggal pelaksanaan tidak dapat diumumkan secara pasti. “Dim sum bond masih kami pertimbangkan untuk diterbitkan pada kuartal IV. Memang sekarang sudah masuk kuartal IV, tapi saya terikat dengan protokol pasar modal, jadi tidak boleh menyebutkan tanggal pasti penerbitannya, misalnya 20 Oktober. Karena itu, kami sampaikan secara normatif saja, sesuai aturan pasar modal,” ujar Suminto di Bogor, Jawa Barat, Jumat (10/10/2025).
Pemerintah masih belum dapat memberikan detail lebih lanjut mengenai kapan dan target nilai emisi dari Dim Sum Bond. Meskipun direncanakan akan terbit pada penghujung tahun, nilai emisi obligasi ini akan disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan kas negara. Suminto kembali menegaskan adanya aturan ketat dari otoritas pasar global yang melarang penerbit instrumen utang mengumumkan tanggal spesifik pelaksanaan penerbitan. “Di pasar global, kami tidak boleh mengumumkan secara spesifik, tapi penerbitan ini masih dalam konteks strategi issuance kami di kuartal IV,” tambahnya, menegaskan komitmen Kemenkeu pada transparansi sesuai regulasi.
Langkah diversifikasi ini bukan yang pertama kali dilakukan Kemenkeu. Sebelumnya, pemerintah sukses menerbitkan surat utang global berdenominasi dolar Australia atau Kangaroo Bond pada 7 Agustus 2025 melalui program Australian Medium-Term Notes (AMTN). Transaksi perdana ini mendapat sambutan luar biasa dari investor global, khususnya yang berbasis di Australia, dengan total pemesanan (order book) mencapai sekitar 8 miliar dolar Australia. Ini menunjukkan kepercayaan pasar terhadap instrumen utang pemerintah Indonesia.
Di ranah domestik, Kemenkeu juga mencatatkan pencapaian signifikan. Realisasi penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) ritel telah mencapai Rp103 triliun per 31 Agustus 2025. Jumlah tersebut terbagi menjadi Surat Utang Negara (SUN) sebesar Rp52 triliun dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebesar Rp51 triliun, menandakan minat investor ritel yang terus meningkat.
Untuk terus menggenjot minat investor SBN ritel dan memperluas basis investor, Kemenkeu terus mendorong inovasi instrumen SBN serta pembiayaan kreatif. Inovasi ini diwujudkan melalui penerbitan berbagai instrumen seperti green sukuk (global dan domestik), Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) dan CWLS ritel, Sustainable Development Goals (SDGs) bond (global dan domestik), Samurai Blue Bonds, SUN Ritel SDGs, serta Kangaroo Bonds. Upaya ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menyediakan pilihan investasi yang beragam dan berkelanjutan bagi masyarakat.
Secara rinci, penerbitan green sukuk dari tahun 2018 hingga 31 Agustus 2025 telah mencapai 7,7 miliar dolar AS. Sementara itu, green sukuk domestik dari 2019 sampai 31 Agustus 2025 berhasil mengumpulkan Rp84,72 triliun. Realisasi penerbitan CWLS dan CWLS ritel dari 2020 hingga 31 Agustus 2025 mencapai Rp1,17 triliun. Penerbitan SDGs Bond domestik pada 2021 dan 2024 mencapai 1,25 miliar euro, dan Samurai Blue Bonds dari 2023 hingga 2025 sebesar 49,40 miliar yen. Terakhir, SUN Ritel SDGs pada 2024 berhasil mengumpulkan Rp3,04 triliun, dan Kangaroo Bonds sebesar 800 juta dolar Australia, memperkuat portofolio pembiayaan negara yang semakin inovatif dan adaptif terhadap kebutuhan pasar.
