caristyle.co.id – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat posisi utang pemerintah pusat hingga kuartal II 2025 mencapai Rp 9.138,05 triliun. Angka ini menunjukkan penurunan signifikan dibanding Mei 2025 yang tercatat Rp 9.177,48 triliun. Dengan capaian tersebut, rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) berada di level 39,86 persen.
Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Suminto, dalam media briefing pada Jumat (10/10), menegaskan bahwa rasio ini tergolong rendah dan moderat jika dibandingkan dengan banyak negara. “Satu level yang cukup rendah, cukup moderate dibanding banyak negara,” ungkap Suminto, menyoroti kebijakan fiskal Indonesia yang prudent.
Sebagai perbandingan, Suminto menyebutkan beberapa negara lain yang memiliki rasio utang terhadap PDB lebih tinggi. Malaysia, misalnya, mencapai 61,9 persen, Filipina 62 persen, Thailand 62,8 persen, dan India bahkan menyentuh 84,3 persen. Data ini mengukuhkan posisi Indonesia yang relatif lebih baik dalam pengelolaan utang negara.
Lebih lanjut, Suminto merincikan komponen total utang pemerintah pada Juni 2025 yang sebesar Rp 9.138 triliun. Komponen tersebut terbagi menjadi pinjaman sebesar Rp 1.157 triliun dan Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp 7.980 triliun. “Jadi, utang kita pada posisi Juni (2025) total outstanding-nya Rp 9.138 triliun. Pinjamannya Rp 1.157 triliun dan SBN (surat berharga negara) Rp 7.980 triliun,” jelas Suminto.
Analisis lebih dalam menunjukkan bahwa pinjaman pemerintah mengalami sedikit kenaikan, dari Rp 1.147 triliun menjadi Rp 1.157 triliun. Kenaikan ini didorong oleh pinjaman luar negeri yang meningkat dari Rp 1.099,25 triliun menjadi Rp 1.108,17 triliun. Sementara itu, pinjaman dalam negeri juga sedikit naik dari Rp 48,7 triliun menjadi Rp 49 triliun, menunjukkan diversifikasi sumber pendanaan.
Berbeda dengan pinjaman, utang dalam bentuk Surat Berharga Negara (SBN) justru menunjukkan tren penurunan. Total SBN turun dari Rp 8.029 triliun menjadi Rp 7.980 triliun dibandingkan bulan sebelumnya. Dominasi SBN berdenominasi rupiah masih terlihat dengan nilai Rp 6.484,12 triliun, meskipun mengalami penurunan dari Rp 6.524,44 triliun. Serupa, SBN berdenominasi valuta asing juga berkurang dari Rp 1.505,09 triliun menjadi Rp 1.496,75 triliun.
Suminto mengingatkan bahwa utang pemerintah, pada dasarnya, akan dibayar kembali melalui pajak yang dihimpun dari masyarakat. Oleh karena itu, Indonesia senantiasa berpegang pada prinsip kehati-hatian dalam berutang, memastikan sesuai dengan kemampuan negara untuk membayar baik pokok maupun bunganya.
Dalam konteks jangka panjang, Suminto menjelaskan bahwa penerbitan Surat Utang Negara (SUN) dengan tenor bervariasi—mulai dari 5, 10, 20, hingga 40 tahun—merupakan kewajiban yang akan dipenuhi oleh generasi mendatang. “Ini yang akan bayar anak cucu kita. Melalui apa? Membayar pajak, makanya utang ini sebenarnya future tax. Artinya, kewajiban yang akan dipenuhi di masa depan oleh generasi yang akan datang. Sehingga kita betul-betul melakukan utang secara hati-hati, terukur, dan dalam batas kemampuan membayar kembali di masa depan,” papar Suminto, menekankan pentingnya manajemen utang yang bertanggung jawab.
Kementerian Keuangan meyakini bahwa penambahan nominal utang sejalan dengan pertumbuhan PDB Indonesia. Ini mengindikasikan bahwa kemampuan negara untuk mengimbangi utang masih terjaga berkat pertumbuhan ekonomi yang solid. Penarikan utang dilakukan berdasarkan asesmen cermat terhadap proyeksi penerimaan negara di masa mendatang, memastikan keberlanjutan fiskal.
Suminto optimis bahwa pertumbuhan ekonomi akan menjadi motor utama pembiayaan utang. “Pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi akan menyebabkan kita mendapatkan penerimaan negara yang lebih tinggi juga, kemampuan membayar kita juga akan lebih tinggi,” pungkasnya, menunjukkan strategi pemerintah untuk memastikan utang negara tetap berkelanjutan dan terkendali di masa depan.
