JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berencana memimpin kunjungan bersama Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara ke PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN). Kunjungan ini bertujuan untuk mengawasi langsung progres penyerapan dana pemerintah atau Saldo Anggaran Lebih (SAL) APBN. Hingga kini, BTN telah merealisasikan penyaluran kredit senilai Rp10,5 triliun, setara dengan 42 persen dari total alokasi dana pemerintah sebesar Rp25 triliun yang telah ditempatkan di bank tersebut.
Dalam pernyataan yang disampaikan di kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, Jakarta, pada Senin (13/10/2025) malam, Purbaya menegaskan urgensi percepatan penyerapan dana. “Direktur Utama BTN menyatakan komitmennya untuk mempercepat realisasi sisa dana Rp15 triliun tersebut,” ujar Purbaya. Ia menambahkan, jika BTN tidak mampu menyerap dana sesuai target, pihaknya tidak segan untuk memindahkan alokasi tersebut dalam waktu dekat.
Purbaya mengakui bahwa informasi mengenai detail penyerapan dana pemerintah oleh BTN masih terbatas. Oleh karena itu, ia merasa perlu untuk melakukan kunjungan langsung ke kantor BTN guna berdiskusi secara mendalam dengan Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu. Langkah ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kendala dan progres yang ada.
Dalam agenda kunjungan tersebut, Menteri Keuangan tidak akan datang sendiri, melainkan akan didampingi oleh perwakilan dari Danantara. “Saya tidak sendiri ke bank, tetapi bersama Danantara. Jadi, Danantara yang akan membawa saya ke sana,” jelas Purbaya. Ia juga menanggapi pihak yang meragukan kewenangannya untuk melakukan peninjauan. “Ada yang memprotes bahwa peninjauan ini bukan hak saya, padahal saya adalah pengawas Danantara,” tegasnya, menunjukkan posisi pengawasannya yang kuat.
Menanggapi hal ini, Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu, menyatakan optimismenya bahwa seluruh dana sebesar Rp25 triliun yang ditempatkan di BTN akan terserap sepenuhnya paling lambat November 2025. Dana tersebut direncanakan untuk dialokasikan ke berbagai sektor-sektor produktif, meliputi konstruksi, real estate, perdagangan, dan kesehatan. Selain itu, fokus utama BTN adalah pembiayaan perumahan rakyat, yang akan menjadi prioritas utama dalam penyaluran dana ini.
Terperinci, angka penyerapan dana Rp10,5 triliun oleh BTN merupakan total realisasi hingga akhir September 2025. Nixon menjelaskan bahwa dari jumlah tersebut, nilai kredit yang telah di-reimburse baru mencapai sekitar Rp4,5 triliun.
“Sisa dana yang belum di-reimburse akan segera kami tagihkan pada bulan Oktober ini,” kata Nixon, menegaskan upaya percepatan proses administrasi.
Nixon melanjutkan, proses penyerapan yang terkesan lambat pada tahap awal disebabkan oleh karakteristik unik portofolio BTN. Mayoritas pembiayaannya terfokus pada sektor perumahan, khususnya Kredit Pemilikan Rumah (KPR), yang memiliki prosedur berbeda dari kredit umum.
Secara prinsip, ia menjelaskan bahwa mekanisme KPR jauh lebih kompleks dibandingkan produk kredit pada umumnya, mencakup tahapan verifikasi yang ketat hingga proses persetujuan yang berlapis. Kompleksitas ini turut berkontribusi pada durasi penyaluran dana.
Selain itu, penyerapan dana pemerintah oleh BTN juga masih berada pada fase awal. Hal ini sejalan dengan proses penyaluran kredit yang memang dirancang untuk berlangsung secara bertahap, mengikuti jadwal pipeline kredit yang telah ditetapkan.
Untuk mengantisipasi dan memastikan penyerapan dana berjalan optimal, BTN telah menyusun pipeline kredit yang komprehensif. Pipeline ini mencakup berbagai segmen pasar, mulai dari korporasi, komersial, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), konsumer, hingga pembiayaan syariah.
“Total pipeline kredit yang telah kami siapkan mencapai sekitar Rp27,5 triliun, angka ini bahkan lebih besar dari dana Penempatan Uang Negara (PUN) yang dialokasikan sebesar Rp25 triliun,” ungkap Nixon. Ia menambahkan, “Pipeline tersebut sepenuhnya siap untuk mendapatkan pencairan sesuai jadwal yang telah ditentukan, menunjukkan kesiapan BTN dalam mengoptimalkan penyaluran dana.”
