caristyle.co.id Sebuah janji manis untuk menjadi seorang polisi ternyata mampu membutakan mata seorang warga yang kemudian terjerat bujuk rayu staf DPR gadungan. Bermodal klaim bisa meloloskan calon anggota Polri tanpa biaya, oknum penipu ini akhirnya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
Kasus penipuan ini terungkap di Jakarta Pusat, melibatkan pelaku berinisial AR (31) yang sukses menguras ratusan juta rupiah dari korbannya. Pria tersebut berpura-pura sebagai staf anggota Komisi III DPR, padahal kenyataannya ia adalah penipu yang menyamar.
Setelah penyelidikan intensif, pelaku AR berhasil diringkus polisi di kawasan Tanah Abang. Modus penipuan yang dilancarkannya cukup sederhana namun efektif: ia menjanjikan “jalur khusus” untuk memasukkan korban dan keluarganya menjadi anggota Polri, sebuah janji palsu yang menggiurkan.
Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro, dengan tegas menyatakan bahwa pelaku sengaja memanfaatkan nama besar institusi dan jabatan publik untuk menipu masyarakat. “Modus seperti ini mencoreng nama baik institusi. Ini bentuk kejahatan yang sangat merugikan masyarakat dan harus diberantas. Kami tidak akan mentolerir siapa pun yang mencoba memanfaatkan posisi atau pengaruh untuk keuntungan pribadi dalam proses seleksi anggota Polri,” kata Kombes Susatyo, dalam keterangannya, Selasa (14/10/2025), seperti dikutip TribunJatim.com dari Kompas.com, Selasa.
Peristiwa ini berawal pada Februari hingga Mei 2025, di sekitar Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat. Saat itu, AR berkenalan dengan korban berinisial A (30), warga Tangerang, dan memperkenalkan diri dengan klaim memiliki koneksi kuat di lingkungan Komisi III DPR RI yang dapat memuluskan proses seleksi anggota Polri.
Tergiur oleh janji palsu tersebut, korban mentransfer uang dengan total Rp750 juta ke rekening tersangka. Namun, hingga seluruh proses seleksi berakhir, tidak ada satu pun janji pelaku yang terbukti. Merasa ditipu mentah-mentah, korban akhirnya melaporkan kejadian ini ke Polsek Metro Tanah Abang pada 12 Oktober 2025.
Kombes Susatyo menegaskan kembali bahwa seleksi penerimaan anggota Polri bersifat gratis, murni, dan transparan, tanpa ada jalur khusus yang bisa dibeli dengan imbalan apa pun. “Kami pastikan siapa pun yang bermain dalam praktik ilegal seperti ini akan kami kejar dan tindak tegas,” tuturnya. Susatyo juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah tergiur dengan tawaran serupa. “Kalau ada yang menjanjikan kelulusan Polri dengan imbalan finansial, laporkan saja. Jangan tergoda, karena itu sudah pasti penipuan,” ujarnya.
Kapolsek Metro Tanah Abang, Kompol Haris Akhmad Basuki, menambahkan bahwa laporan korban segera ditindaklanjuti dengan penyelidikan cepat oleh Unit Reserse Kriminal. “Tersangka kami amankan di wilayah Jakarta Pusat bersama barang bukti berupa dokumen mutasi rekening, percakapan WhatsApp, dan satu buah flashdisk,” ujar Haris. Kini, AR telah ditahan di Polsek Metro Tanah Abang dan dijerat Pasal 378 KUHP tentang Penipuan dan/atau Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan, dengan ancaman hukuman maksimal empat tahun penjara.
Cara Mengenali Penipu Modus Rekrutmen Polri
Penipuan berkedok pejabat pemerintahan atau staf DPR dalam kasus rekrutmen calon anggota polisi kerap dilakukan dengan cara yang sangat meyakinkan dan terorganisir. Para pelaku umumnya mengaku sebagai pejabat tinggi di instansi pemerintahan, staf anggota DPR, atau bahkan “orang dalam” di institusi Polri yang memiliki “jalur khusus” untuk meloloskan korban tanpa melalui prosedur normal.
Mereka tak segan menggunakan nama-nama pejabat asli atau mengaku memiliki hubungan dekat dengan petinggi Polri demi membangun kepercayaan calon korban. Dalam beberapa kasus, penipu bahkan akan memperlihatkan surat-surat berstempel palsu, foto berseragam, atau tanda pengenal yang seolah-olah resmi, padahal semua itu hanyalah hasil rekayasa.
Ciri lain yang mudah dikenali adalah gaya komunikasi mereka yang formal dan sarat istilah birokrasi seperti “kuota jalur internal”, “rekomendasi khusus”, atau “administrasi penerimaan gelombang tambahan”. Dengan nada meyakinkan, mereka sering kali mengingatkan korban agar tidak membocorkan informasi ini kepada siapa pun, dengan alasan bersifat “rahasia negara” atau “izin langsung pejabat tinggi”.
Modus penipuan ini selalu berujung pada permintaan uang dengan berbagai dalih, seperti biaya administrasi, pelatihan, seragam, atau uang pelicin agar nama calon bisa diprioritaskan. Biasanya, pelaku akan meminta korban mentransfer uang ke rekening pribadi dengan janji bahwa prosesnya akan cepat selesai setelah pembayaran dilakukan. Begitu uang berpindah tangan, pelaku akan mulai menghindar, memblokir kontak, atau beralasan sedang menunggu jadwal resmi dari institusi.
Penting untuk diingat bahwa seluruh proses penerimaan anggota Polri sesungguhnya dilakukan secara terbuka, gratis, dan diumumkan melalui situs resmi seperti https://penerimaan.polri.go.id serta akun media sosial resmi Humas Polri. Tidak ada mekanisme titipan, jalur dalam, atau pembayaran apa pun yang dapat mempercepat kelulusan calon peserta. Setiap orang yang menjanjikan hal semacam itu dipastikan bukan bagian dari institusi resmi.
Untuk mengenali keaslian seseorang yang mengaku pejabat atau staf DPR, masyarakat dapat memeriksa langsung melalui situs resmi DPR RI di https://www.dpr.go.id, atau memastikan alamat emailnya menggunakan domain resmi @dpr.go.id. Pejabat asli tidak akan menggunakan nomor pribadi atau akun WhatsApp biasa untuk menawarkan peluang kerja di institusi pemerintah. Jika seseorang menolak diverifikasi atau menunjukkan kemarahan saat diminta bukti identitas resmi, hal itu merupakan tanda kuat bahwa ia adalah penipu.
Apabila sudah terlanjur berkomunikasi dengan pihak seperti itu, korban sebaiknya tidak menuruti permintaan uang. Segera simpan semua bukti percakapan, nomor rekening, dan rekaman komunikasi, lalu laporkan ke unit Cyber Crime Polri melalui situs patrolisiber.id, call center Polri 110, atau langsung ke Reskrimsus Polda terdekat. Jika pelaku mencatut nama anggota DPR, laporan juga bisa disampaikan ke Sekretariat Jenderal DPR RI.
Secara umum, penipu semacam ini mudah dikenali dari pola yang sama: mengaku pejabat tinggi tanpa bukti valid, menawarkan “jalur khusus” dengan imbalan uang, berkomunikasi secara pribadi, dan memanfaatkan nama besar institusi negara untuk meyakinkan korban. Prinsip yang harus selalu diingat adalah bahwa seleksi calon anggota Polri bersifat gratis, transparan, dan tidak bisa dipengaruhi oleh siapa pun. Oleh karena itu, setiap tawaran bantuan untuk meloloskan seseorang dalam rekrutmen Polri dengan imbalan uang sudah pasti merupakan bentuk penipuan yang harus segera diwaspadai dan dilaporkan ke pihak berwenang.
Berita viral lainnya
Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com
