Setahun Pemerintahan Prabowo: Antara Kritik Pedas dan Pujian Selangit dari Hasil Survei
Setahun berlalu sejak Prabowo Subianto memimpin Indonesia, opini publik terpecah bagai dua sisi mata uang. Survei menunjukkan hasil yang kontradiktif. Center for Economic and Law Studies (Celios) memberikan rapor merah dengan skor 3 dari 10, sementara Poltracking Indonesia mengklaim kepercayaan publik melambung tinggi hingga 81,5%.
Di tengah silang pendapat angka-angka ini, aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) dan kelompok masyarakat sipil lainnya bersiap menggelar aksi unjuk rasa di sekitar Istana Negara, Jakarta, pada Senin (20/10), menyuarakan kritik terhadap pemerintahan Prabowo.
Lantas, apa makna sebenarnya di balik perbedaan hasil survei kepuasan terhadap kinerja Prabowo? Apakah gelombang demonstrasi yang terjadi di berbagai daerah turut memengaruhi penilaian kinerja setahun terakhir?
BBC News Indonesia akan melaporkan langsung dari lokasi demonstrasi di Jakarta dan menggali pandangan para pakar untuk mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini.
Rapor Merah dari Celios: Skor 3 dari 10
Lembaga penelitian Center for Economic and Law Studies (Celios) baru-baru ini merilis hasil survei yang mengevaluasi kinerja satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Survei ini melibatkan 120 jurnalis dari 60 media nasional sebagai panel ahli, serta 1.338 responden publik yang tersebar di seluruh Indonesia.
Hasilnya cukup mengejutkan: Prabowo-Gibran hanya memperoleh nilai rata-rata 3 dari 10, mencerminkan penilaian publik yang “sangat buruk” terhadap kinerja satu tahun pemerintahan mereka.
Rapor merah ini didasarkan pada enam indikator utama:
1. Capaian Program: Mayoritas responden menilai sangat buruk (29%) atau buruk (43%) terhadap capaian program dalam satu tahun kabinet. Hanya 26% yang menilai cukup, dan hanya 2% yang memberikan penilaian baik.
2. Kesesuaian Kebijakan: Sebagian besar responden memberikan penilaian rendah terhadap kesesuaian rencana kebijakan dengan kebutuhan publik. Sebanyak 36% menilai sangat buruk dan 44% menilai buruk. Hanya 18% yang menilai cukup dan 2% yang menilai baik.
3. Kepemimpinan: Penilaian terhadap kepemimpinan kabinet juga kurang memuaskan. Sebanyak 33% responden menilai kepemimpinan kabinet sangat buruk dan 31% menilai buruk. Ada 28% yang menilai cukup dan hanya 9% yang menilai baik.
4. Tata Kelola Anggaran: Kabinet Prabowo-Gibran juga mendapatkan penilaian negatif dari mayoritas responden dalam hal tata kelola anggaran. Sebanyak 42% memberikan penilaian sangat buruk, sementara itu 17% responden menilai cukup, dan hanya 3% responden yang memberi penilaian baik.
5. Komunikasi Kebijakan: Celios menyoroti kegagalan pemerintah dalam menyampaikan dan menjelaskan kebijakannya kepada publik. Sebanyak 63% responden menilai komunikasi kebijakan pemerintah sangat buruk dan 28% menilainya buruk. Hanya 5% yang merasa komunikasi pemerintah cukup baik dan 4% menilai baik. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah belum mampu memberikan informasi yang jelas, terbuka, dan mudah dipahami, sehingga kebijakan seringkali menimbulkan kebingungan dan kurangnya dukungan.
6. Penegakan Hukum: Penegakan hukum menjadi sorotan serius. Sebanyak 73% responden menilai penegakan hukum sangat buruk dan 38% buruk. Sementara, hanya 18% yang menilai cukup, 6% menilai baik, dan 1% yang menilai sangat baik. Hal ini mengindikasikan bahwa publik masih merasakan ketidakadilan dan ketidaktegasan hukum.
Celios menyimpulkan bahwa satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran menghadapi masalah serius terkait legitimasi kinerja di mata publik. Hal ini menjadi sinyal peringatan bahwa pemerintahan berisiko kehilangan kepercayaan jika hanya mengandalkan pencitraan tanpa perbaikan kinerja yang nyata.
Lebih lanjut, Celios menilai kinerja Presiden Prabowo Subianto dalam satu tahun pemerintahan ini lebih buruk dibandingkan 100 hari pertama.
Saat itu, publik menilai kinerja 100 hari pertama cukup positif, dengan 61% responden memberikan nilai 5 hingga 7.
“Namun persepsi publik bergeser drastis dengan kenaikan nilai 1 dari 5% menjadi 29%,” jelas Celios.
Menariknya, Celios juga menilai kinerja Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bahkan lebih rendah dari penilaian kinerja pemerintahan secara keseluruhan.
Gibran hanya mendapatkan nilai rata-rata 2 dari 10. Sebanyak 76% responden menilai kinerjanya “sangat buruk”, 17% menilai “buruk”, dan 7% menilai “cukup”, dan hanya 1% yang menilai “baik”.
“Tidak ada responden yang memberikan nilai tinggi di rentang 8-10,” tulis laporan Celios.
Survei Poltracking Indonesia: Kepercayaan Publik Meroket
Berbanding terbalik dengan temuan Celios, lembaga survei Poltracking Indonesia justru menunjukkan hasil yang sangat positif. Survei nasional yang dilakukan pada awal Oktober 2025 menggunakan metode *stratified multistage random sampling* menunjukkan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran mencapai 81,5%.
Survei ini melibatkan 1.220 responden yang tersebar di 38 provinsi, dengan *margin of error* +/-2.9% pada tingkat kepercayaan 95%. Pengambilan data lapangan dilakukan pada 3-10 Oktober 2025.
Selain itu, tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran pada periode pertama mencapai 78,1%.
Beberapa faktor yang mendongkrak tingginya kepercayaan dan kepuasan publik ini, menurut Poltracking Indonesia, adalah karakter kepemimpinan yang kuat dan program-program yang dinilai langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
Responden yang merasa puas terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran umumnya beralasan karena kepemimpinan yang tegas dan berwibawa. Selain itu, bantuan pemerintah yang tepat sasaran dan program makan bergizi gratis juga menjadi faktor penentu.
Di beberapa bidang seperti pendidikan, kesehatan, pertahanan dan keamanan, serta sosial budaya, tingkat kepuasan publik berada di atas 70%.
Namun, ada tiga bidang yang mendapatkan nilai di bawah 70%, yaitu bidang hukum dan pemberantasan korupsi, bidang politik dan stabilitas nasional, serta bidang ekonomi.
Terkait evaluasi kinerja para pembantu presiden, Menteri Agama Nasaruddin Umar menempati posisi teratas dengan tingkat kepuasan sebesar 65,7%. Diikuti oleh Erick Thohir selaku Menteri Pemuda dan Olahraga (63,5%), Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (61,2%), Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (61%), dan Panglima TNI Agus Subianto (60,2%).
Kepuasan terhadap kinerja menteri atau pejabat menteri lainnya berada di bawah 60%.
Poltracking Indonesia juga melakukan survei terhadap beberapa program andalan Prabowo-Gibran, seperti Makan Bergizi Gratis yang diklaim mendapat tingkat kepuasan sebesar 53,5%.
Program lainnya, seperti pembangunan tiga juta rumah subsidi diklaim diminati oleh 54,7% responden.
Untuk Koperasi Merah Putih, Poltracking Indonesia mencatat 85,4% responden mengatakan setuju dengan pembentukan koperasi tersebut.
Terkait kondisi ekonomi rumah tangga, sebanyak 65,4% responden menyatakan lebih baik, sedangkan 26,6% mengatakan lebih buruk kondisinya dalam setahun terakhir.
Dalam hal penghasilan rumah tangga, sekitar 60,7% menyebut lebih baik, dan 31,8% menilai lebih buruk selama setahun terakhir.
Survei Index Politica: Mayoritas Puas dengan Kinerja Presiden Prabowo
Lembaga survei Index Politica juga merilis hasil survei terkait kepuasan atas kinerja Presiden Prabowo Subianto dan jajaran Kabinet Merah Putih. Hasilnya menunjukkan bahwa 83,5% responden merasa puas dengan kinerja Presiden Prabowo.
Survei ini dilakukan pada periode 1-10 Oktober 2025 dengan melibatkan 1.600 responden di 27 provinsi. Para responden dipilih secara acak dengan metode *multistage random sampling*, dengan *margin of error* survei +/- 3% dan tingkat kepercayaan mencapai 95%.
“Sebanyak 90,8% responden mengetahui kegiatan dan kebijakan Presiden melalui pemberitaan media massa dan media sosial,” kata Direktur Riset Index Politica, Fadhly Alimin Hasyim, kepada wartawan, Rabu (15/10/2025).
*Artikel ini akan diperbarui secara berkala*
* Setahun pemerintahan Prabowo-Gibran – ‘Arah balik demokrasi’ dan apa saja tantangan yang mungkin dihadapi ke depan?
* Setahun pemerintahan Prabowo – Citra ‘kakek gemoy’ berakhir, karakter militeristis kembali tampil
* Bagaimana militer, pengusaha, dan partai politik menopang kekuasaan Prabowo Subianto?
* Dari naik pangkat sampai dimakamkan di taman makam pahlawan menjadi hak penerima tanda kehormatan – Mengapa sejumlah nama menuai polemik?
* Mengapa Prabowo merekrut sejumlah eks-tentara pada era tragedi 1998?
* Potret kebijakan publik pemerintahan Prabowo-Gibran – Viral dulu, cabut kemudian
