caristyle.co.id – Komite Olimpiade Internasional (IOC) telah mengambil langkah tegas menyusul keputusan pemerintah Indonesia menolak visa atlet-atlet Israel untuk berlaga di Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025. Akibat penolakan visa tersebut, Indonesia kini ditangguhkan dari kesempatan menjadi tuan rumah berbagai ajang olahraga di bawah naungan IOC.
Keputusan krusial pemerintah Indonesia terkait penolakan visa bagi para atlet Israel ini memang berbuntut panjang dan memicu reaksi serius. Dewan Eksekutif IOC segera menggelar rapat penting guna membahas secara mendalam dampak serta implikasi dari kebijakan tersebut.
Dalam sesi rapat tersebut, Dewan Eksekutif IOC secara terbuka menyatakan keprihatinan mendalam atas pembatasan akses bagi atlet untuk masuk ke negara-negara tuan rumah. Mereka juga menyoroti maraknya pemboikotan dan pembatalan kompetisi yang kerap terjadi akibat ketegangan politik, sebuah fenomena yang bertentangan dengan semangat olahraga.
IOC menegaskan bahwa tindakan semacam ini secara langsung merampas hak fundamental atlet untuk berkompetisi secara damai. “Tindakan-tindakan ini merampas hak atlet untuk berkompetisi secara damai dan mencegah Gerakan Olimpiade menunjukkan kekuatan olahraga,” demikian bunyi deklarasi resmi Dewan Eksekutif IOC yang dirilis Kamis (23/10), menyoroti betapa pentingnya kebebasan berpartisipasi tanpa batasan politik.
Pada rapat virtual yang berlangsung pekan ini, Dewan Eksekutif IOC kembali menekankan posisi teguhnya bahwa setiap atlet, tim, dan ofisial olahraga yang memenuhi syarat harus diizinkan berpartisipasi dalam setiap kompetisi dan acara olahraga internasional. Partisipasi ini harus tanpa diskriminasi dalam bentuk apa pun dari negara tuan rumah, selaras dengan Piagam Olimpiade serta prinsip-prinsip dasar non-diskriminasi, otonomi, dan netralitas politik yang menjadi landasan Gerakan Olimpiade.
Guna mencegah terulangnya situasi serupa di masa mendatang, Komite Eksekutif IOC juga menyepakati serangkaian poin penting. Keputusan-keputusan ini dirancang untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip inti Gerakan Olimpiade selalu dihormati oleh semua pihak terkait.
Salah satu poin krusial adalah penghentian semua bentuk dialog dengan Komite Olimpiade Nasional Indonesia (NOC Indonesia) terkait potensi penyelenggaraan Olimpiade, Olimpiade Remaja, ajang Olimpiade, atau konferensi di masa mendatang. Pembekuan ini akan terus berlaku sampai pemerintah Indonesia mampu memberikan jaminan yang memadai kepada IOC mengenai akses tanpa batas bagi semua peserta, tanpa memandang kewarganegaraan mereka, sebagaimana tertulis dalam laporan resmi IOC.
Secara gamblang, IOC menangguhkan status Indonesia sebagai tuan rumah berbagai ajang olahraga di bawah naungannya. Penangguhan ini akan terus berlaku hingga adanya surat jaminan resmi yang memastikan keleluasaan akses bagi seluruh atlet yang akan berpartisipasi.
Cakupan penangguhan ini tidak hanya terbatas pada event Olimpiade, melainkan juga mencakup pertemuan-pertemuan olahraga internasional lainnya. IOC menekankan bahwa situasi ini baru akan dicabut apabila pemerintah Indonesia dapat memberikan jaminan yang memadai kepada Federasi Internasional, memastikan bahwa semua peserta akan diizinkan masuk ke Indonesia tanpa diskriminasi kewarganegaraan.
Tak hanya sanksi, IOC juga mengambil langkah proaktif dengan memanggil Komite Olimpiade Indonesia (KOI/NOC Indonesia) dan Federasi Senam Internasional (FIG). Keduanya diundang untuk hadir langsung di kantor pusat IOC di Lausanne, Swiss, guna membahas secara tatap muka persoalan pelik ini.
KOI, sebagai Komite Olimpiade Nasional Indonesia, serta Federasi Senam Internasional (FIG), secara resmi diminta untuk datang ke markas besar IOC di Lausanne. Pertemuan ini bertujuan untuk membahas secara komprehensif situasi yang muncul menjelang digelarnya Kejuaraan Dunia Senam Artistik FIG ke-53, mencari solusi atas ketegangan yang terjadi.
Sebagai penutup pernyataan resminya, Komite Eksekutif IOC kembali mengingatkan seluruh pemangku kepentingan dalam Gerakan Olimpiade tentang prinsip krusial: pentingnya akses bebas dan tanpa batas bagi semua peserta untuk menghadiri kompetisi internasional di setiap negara, tanpa diskriminasi dan tanpa batasan apa pun.
