Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan komitmennya untuk terus melanjutkan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, yang dikenal juga sebagai Whoosh. Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, memastikan bahwa penyelidikan krusial ini tidak akan terhenti, bahkan dengan adanya pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai proyek tersebut. “Penyelidikan tidak ada larangan kan, tidak ada satu larangan untuk melakukan penyelidikan,” tegas Tanak di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, pada Rabu (5/11).
Johanis Tanak menjelaskan, esensi dari proses penyelidikan ini adalah untuk menelusuri secara mendalam potensi adanya tindak pidana korupsi. Ia menegaskan, apabila pada akhirnya bukti tidak cukup kuat untuk dilanjutkan ke tahap penyidikan, penyelidikan akan ditutup secara profesional. Sebaliknya, jika indikasi korupsi terbukti, KPK tidak akan ragu untuk melaporkannya langsung kepada Presiden.
Langkah pelaporan kepada Presiden ini selaras dengan komitmen Kepala Negara. “Ketika ada (indikasi korupsi) tentunya Presiden juga akan menerima. Karena beliau sudah mengamanatkan dalam Astacita ketujuhnya tentang pemberantasan tindak pidana korupsi,” kata Tanak. Hingga saat ini, para penyelidik KPK masih fokus mengumpulkan data dan informasi yang relevan terkait proyek Whoosh, memastikan setiap langkah dilakukan dengan cermat dan tanpa prasangka.
KPK, melalui Johanis Tanak, memberikan keleluasaan penuh kepada tim penyelidik untuk menuntaskan tugas mereka dalam mencari bukti. Proses pengumpulan data dan informasi ini dilakukan secara seksama, guna menghindari kesalahan dalam penetapan status perkara. “Kami memberikan kesempatan penuh kepada penyelidik untuk melakukan penyelidikan, untuk mengumpulkan data dan informasi yang kemudian dengan data dan informasi itu dapat mereka simpulkan bahwa ini sebuah tindak pidana korupsi. Itu nanti mereka kemudian, setelah itu mereka akan ekspos di hadapan pimpinan,” jelas Tanak, menyoroti pentingnya bukti kuat sebelum ekspose dilakukan di hadapan pimpinan KPK.
Di sisi lain, publik juga menyoroti pernyataan sebelumnya dari Presiden Prabowo Subianto yang merespons polemik seputar Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh. Dalam pernyataannya, Prabowo secara tegas menyatakan kesiapannya untuk bertanggung jawab penuh atas penyelesaian proyek Whoosh yang belakangan ini menjadi pusat perhatian masyarakat.
Saat peresmian Stasiun Tanah Abang Baru di Jakarta Pusat pada Selasa (4/11), Prabowo Subianto menyerukan agar masyarakat tidak khawatir berlebihan terhadap berbagai perdebatan mengenai Whoosh. “Tidak usah khawatir apa itu ribut-ribut Whoosh. Saya sudah pelajari masalahnya. Tidak ada masalah, saya tanggung jawab nanti Whoosh itu semuanya,” ujarnya, seperti disiarkan melalui kanal Youtube Sekretariat Presiden. Ia menegaskan pandangannya bahwa transportasi publik, termasuk Kereta Cepat Jakarta-Bandung, tidak selayaknya diukur semata-mata dari profit finansial, melainkan dari manfaat sosial yang ditawarkannya kepada rakyat. Prabowo menekankan bahwa konsep “Public Service Obligation” atau Kewajiban Pelayanan Publik adalah landasan utama, yang berlaku universal di seluruh dunia.
Dengan keyakinan tersebut, Prabowo mengimbau masyarakat untuk menjaga ketenangan dan tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang dapat menimbulkan kekhawatiran. Ia menjamin bahwa setiap rupiah dari uang negara akan dimanfaatkan sepenuhnya demi kepentingan publik, termasuk dalam penyediaan infrastruktur transportasi umum yang modern. “Uang rakyat tidak boleh dicari. Akan kami kembalikan untuk pelayanan kepada rakyat,” pungkasnya, menegaskan kembali komitmennya terhadap penggunaan anggaran negara yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
