PIKIRAN RAKYAT – Setelah hampir satu dekade tertunda, pemerintah kembali mengangkat wacana Rancangan Undang-Undang (RUU) Redenominasi Rupiah. Kebijakan penting ini kini menjadi sorotan setelah masuk dalam daftar prioritas Rencana Strategis Kementerian Keuangan 2025–2029, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2025. RUU Redenominasi Rupiah ini ditargetkan rampung pada tahun 2027, menandai langkah serius pemerintah dalam menata sistem moneter nasional.
Kementerian Keuangan secara tegas menjelaskan bahwa RUU tentang Perubahan Harga Rupiah (Redenominasi) ini bertujuan utama untuk menyederhanakan nilai nominal rupiah tanpa sedikit pun mengubah daya beli masyarakat. Artinya, proses redenominasi bukanlah pemotongan nilai uang, melainkan hanya pemangkasan angka nol di belakang nominal guna menciptakan efisiensi yang lebih baik dalam transaksi sehari-hari dan sistem akuntansi.
Sebagai gambaran konkret, uang Rp1.000 yang kita kenal saat ini akan menjadi Rp1 dalam sistem baru. Meskipun demikian, harga barang, besaran gaji, dan kekuatan daya beli masyarakat akan tetap sama dan tidak terpengaruh oleh perubahan ini.
Apa Itu Redenominasi Rupiah?
Secara sederhana, redenominasi rupiah dapat diartikan sebagai proses penyederhanaan mata uang dengan menghapus beberapa angka nol di belakang nilai nominal rupiah. Langkah strategis ini umumnya dipertimbangkan ketika nilai nominal uang dianggap terlalu besar dan berpotensi menghambat efisiensi dalam transaksi keuangan. Hal ini bertujuan untuk membuat perhitungan dan pembayaran menjadi lebih ringkas dan mudah.
Bank Indonesia (BI) menekankan perbedaan fundamental antara redenominasi dan sanering (pemotongan nilai uang). Berbeda dengan sanering yang mengurangi daya beli masyarakat, redenominasi tidak memiliki dampak serupa. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan efisiensi ekonomi, memperkuat citra dan martabat mata uang nasional di kancah global, serta menyederhanakan sistem pencatatan keuangan, baik di sektor publik maupun swasta. Ini bukan tentang mengurangi kekayaan, melainkan tentang menyederhanakan representasinya.
Sejarah mencatat bahwa beberapa negara seperti Turki, Rusia, dan Korea Selatan telah berhasil menerapkan redenominasi. Kesuksesan mereka didukung oleh kondisi ekonomi yang stabil dan inflasi yang terkendali, menunjukkan bahwa waktu dan persiapan yang tepat adalah kunci utama.
Sejarah Nilai Rupiah dan Redenominasi di Masa Lalu
Meskipun wacana redenominasi sering muncul, Indonesia sendiri belum pernah secara resmi melakukan redenominasi rupiah sejak diperkenalkannya pada tahun 1946. Namun, sejarah mencatat adanya peristiwa sanering atau pemotongan nilai uang pada tahun 1959, yang fundamentalnya berbeda dengan redenominasi.
Pada periode tersebut, pemerintah mengambil langkah drastis dengan memangkas nilai uang secara besar-besaran. Kebijakan ini diberlakukan dengan tujuan mengendalikan hiperinflasi dan mengatasi defisit anggaran negara. Sebagai contoh, uang kertas pecahan Rp1.000 dan Rp500 dipotong nilainya menjadi Rp100 dan Rp50, diikuti dengan penyesuaian serupa pada tabungan masyarakat di bank.
Pemerintah Ingin Ubah Rp1.000 Menjadi Rp1, Rencana Redenominasi Rupiah
Meskipun langkah sanering berhasil menekan peredaran uang dalam waktu singkat, dampaknya terhadap kepercayaan publik terhadap rupiah sangat signifikan dan cenderung negatif. Berangkat dari pengalaman tersebut, pemerintah saat ini sangat menegaskan bahwa redenominasi merupakan konsep yang berbeda jauh dari sanering. Redenominasi tidak akan mengurangi kekayaan atau daya beli masyarakat; sebaliknya, ini adalah proses penyederhanaan sistem mata uang tanpa menimbulkan efek negatif pada ekonomi riil.
Selain sanering 1959, sejarah juga mencatat perubahan serupa yang terjadi saat transisi dari Gulden ke Rupiah pada tahun 1950, serta penarikan uang lama pada tahun 1965. Saat itu, pemerintah memperkenalkan “Rupiah Baru” dengan rasio 1 Rupiah Baru setara dengan 1.000 Rupiah Lama. Namun, langkah ini pun, mirip dengan sanering, dianggap sebagai respons terhadap hiperinflasi ekstrem, dan bukan merupakan redenominasi dalam pengertian modern yang bertujuan pada efisiensi semata.
Mengapa RUU Redenominasi Selalu Tertunda?
Wacana mengenai redenominasi rupiah bukanlah isu baru. Rencana ini pertama kali mencuat pada tahun 2010 di era Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution, bahkan sempat masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2013. Namun, implementasinya selalu tertunda karena beberapa faktor krusial. Salah satunya adalah situasi ekonomi global yang saat itu belum stabil, serta kekhawatiran akan potensi kebingungan di kalangan masyarakat dalam memahami transisi nilai uang.
Selain itu, pada masa lalu, pemerintah menilai bahwa tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia belum cukup matang untuk menghadapi perubahan signifikan pada sistem nominal mata uang. Kekhawatiran akan misinterpretasi dan gejolak sosial menjadi pertimbangan utama penundaan.
Namun, kondisi saat ini dinilai jauh lebih kondusif. Dengan inflasi nasional yang terkendali stabil di kisaran 2,6% (berdasarkan data BPS 2025) dan didukung oleh fundamental ekonomi yang relatif kuat, pemerintah kini menganggap bahwa waktu pelaksanaan redenominasi semakin tepat dan strategis untuk dilakukan.
Redenominasi Rupiah Serta Arti K pada Nominal Rp1000 jadi 1k dan Seterusnya
Dampak Redenominasi terhadap Nilai Tukar Rupiah
Meskipun redenominasi akan menghilangkan sejumlah angka nol pada nominal uang, penting untuk dipahami bahwa langkah ini tidak akan memengaruhi nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, seperti dolar AS. Penyesuaian yang terjadi hanyalah bersifat matematis dan sama sekali tidak mengubah daya beli riil masyarakat. Sebagai contoh, jika sebelum redenominasi 1 dolar AS setara dengan Rp15.000, maka setelah pemangkasan tiga nol, nilai tukarnya akan menjadi Rp15.
Seperti yang dijelaskan oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia dalam keterangan resminya, “Yang berubah hanya tampilan angka, bukan nilai ekonomi atau daya beli.” Artinya, esensi dan kekuatan ekonomi rupiah tetap sama, hanya representasinya yang menjadi lebih sederhana. Namun demikian, dari perspektif psikologis, redenominasi memiliki potensi besar untuk meningkatkan persepsi stabilitas dan kredibilitas rupiah di mata investor internasional. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjaga kestabilan ekonomi jangka panjang dan modernisasi sistem keuangannya.
Bagaimana Dampak Redenominasi terhadap Pasar Saham?
Bagi para pelaku pasar modal, redenominasi dapat membawa dampak, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam periode jangka pendek, ada kemungkinan terjadi volatilitas pada harga saham sebagai akibat dari penyesuaian nilai nominal pada laporan keuangan dan perubahan psikologis pasar. Investor mungkin membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan sistem angka yang baru.
Namun, dalam pandangan jangka panjang, penyederhanaan angka-angka dalam sistem keuangan diyakini akan sangat mempermudah proses pembacaan data akuntansi dan valuasi saham. Ini akan menciptakan transparansi dan efisiensi yang lebih besar di bursa.
Analisis dari Samuel Sekuritas bahkan menunjukkan bahwa redenominasi berpotensi meningkatkan efisiensi dan daya tarik investasi secara keseluruhan. Hal ini terutama berlaku bagi investor asing yang selama ini mungkin menganggap sistem keuangan Indonesia, dengan nominal transaksi yang besar, terkesan lebih kompleks. “Langkah ini bisa menjadi momentum simbolik untuk memperkuat citra ekonomi Indonesia yang makin modern dan kredibel di mata dunia,” demikian laporan riset Samuel Sekuritas yang diterbitkan pada Oktober 2025.
Dengan target penyelesaian pada tahun 2027, RUU Redenominasi Rupiah jelas menjadi salah satu kebijakan penting pemerintah dalam upaya menata ulang sistem moneter nasional. Meskipun tidak mengubah nilai riil uang atau daya beli masyarakat, redenominasi diharapkan mampu meningkatkan efisiensi transaksi, memperkuat citra rupiah sebagai mata uang yang modern, dan pada akhirnya memperkokoh stabilitas ekonomi nasional.
Keberhasilan implementasi program ambisius ini akan sangat bergantung pada beberapa faktor kunci: edukasi publik yang masif dan berkelanjutan, kesiapan infrastruktur keuangan yang memadai, serta komunikasi yang efektif dari pemerintah dan Bank Indonesia. Hal ini krusial agar masyarakat memahami dengan benar bahwa redenominasi bukanlah bentuk pengurangan nilai uang, melainkan sebuah langkah progresif menuju sistem ekonomi yang lebih efisien, transparan, dan berkelas global.***
