Wakil Ketua Komisi I DPR, Dave Laksono, memberikan perhatian serius terhadap arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai pembatasan game online, termasuk PUBG. Sorotan ini muncul pasca insiden ledakan di SMAN 72 Jakarta, yang dikhawatirkan memiliki korelasi dengan pengaruh permainan daring. Menurut Dave, pemerintah perlu melakukan investigasi mendalam untuk menguak motif di balik tindakan terduga pelaku yang merupakan seorang siswa, guna memastikan apakah insiden tersebut benar-benar terinspirasi oleh game online.
Jika hasil investigasi membuktikan adanya keterkaitan antara insiden tersebut dengan pengaruh game online, Dave menegaskan perlunya tindakan tegas dari pemerintah. Ia merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Tunas yang dirancang untuk melindungi anak-anak. “Kalau memang benar ini terinspirasi ataupun juga disebabkan akan sebuah game online, ya kita kan juga sudah memiliki PP Tunas ya untuk melindungi anak-anak bila mana PSE, aplikator atau game online, ini jelas-jelas terbukti melanggar ataupun membahayakan ataupun menyebabkan kekacauan ya harus ada sikap dari pemerintah untuk menindaklanjuti,” ucap Dave di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Senin (10/11).
Di satu sisi, Dave mengakui bahwa game online dapat menjadi sarana positif untuk mengasah kreativitas anak dan mengembangkan kapasitas diri. Namun, ia mengingatkan agar kemajuan teknologi ini tidak sampai berbalik arah menjadi perusak generasi bangsa. Pandangan ini menyoroti dualisme fungsi teknologi: sebagai pendorong kemajuan sekaligus potensi ancaman jika tidak diatur dengan bijak.
Melihat potensi dampak game online yang bisa merusak, Dave mendorong pemerintah untuk segera menyusun regulasi game online. Tidak hanya itu, ia juga menekankan pentingnya regulasi terkait penggunaan media sosial bagi anak-anak. Menurutnya, pengaturan ini esensial untuk menjaga agar perkembangan teknologi tetap berjalan seimbang, dengan batasan yang jelas, sehingga demokrasi dan kebebasan berekspresi dapat tetap terjaga tanpa mengorbankan masa depan generasi muda.
Sebelumnya, wacana mengenai pembatasan game online ini disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi. Arahan dari Prabowo Subianto tersebut muncul setelah rapat terbatas dengan para menteri dan jajaran di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, pada Minggu (9/11). Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa pemerintah perlu memikirkan cara membatasi dan menemukan solusi atas pengaruh negatif game online yang berpotensi merugikan generasi mendatang.
Prasetyo Hadi memberikan contoh spesifik seperti game PUBG, yang menurutnya memuat konten negatif. Dalam game tersebut, tampilan berbagai jenis senjata dan adegan kekerasan dalam game dapat dengan mudah dipelajari dan berpotensi menjadi inspirasi buruk bagi kaum muda. Kekhawatiran ini menggarisbawahi urgensi pembatasan dan pengawasan terhadap jenis-jenis konten yang dapat diakses oleh anak-anak dan remaja melalui platform game online.
