caristyle.co.id – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Direktur Perekonomian dan Kemaritiman Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan, Tri Budhianto menyampaikan betapa pentingnya ketahanan pangan di tanah air. Ia menilai, kerusuhan dapat terjadi karena adanya kondisi kekurangan pangan.
Sebagai contoh, Tri menyampaikan seperti halnya penjarahan yang telah terjadi di salah satu toko ritel di wilayah Sibolga, Sumatera Utara lantaran dilanda bencana.
“Bisa kita bayangkan, kalau pangan kita kurang, pasti terjadi kerusuhan di mana-mana. Contoh paling gampangnya ada di wilayah bencana kemarin. Begitu pangannya kurang, mau nggak mau itulah yang terjadi,” kata Tri dalam Kunjungan Kerja Media di Karawang, Jawa Barat, Selasa (9/12).
Meski begitu, Tri mengaku tidak bisa menyalahkan para pelaku penjarahan karena hal itu didorong oleh rasa lapar dan kurangnya stok pangan setelah bencana di wilayah itu.
GP Ansor Salurkan Bantuan Rp 3,5 Miliar untuk Warga Terdampak Bencana Sumatera, Minta Kadernya Responsif
Hal itulah yang kemudian membuat pemerintah harus lebih berupaya untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Apalagi, pangan merupakan kebutuhan dasar yang memiliki peran vital bagi stabilitas nasional.
“Kita nggak bisa menyalahkan mereka karena mereka memang lapar ya, posisinya, ya. Makanya kita harus bisa memenuhi kebutuhan pangan kita,” jelasnya.
Itu sebabnya, pada tahun 2026 mendatang pemerintah memutuskan untuk meningkatkan anggaran ketahanan pangan mencapai Rp 210,4 triliun. Angka ini tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan alokasi dalam APBN Tahun 2025 sebesar Rp 159,7 triliun.
Kenaikan anggaran itu dilakukan guna menggenjot produktivitas pangan sekaligus menjaga stabilitas harga, dan meningkatkan kesejahteraan petani ataupun nelayan. Di sisi lain dengan anggaran itu, pemerintah ingin memastikan bahwa kebutuhan pangan memiliki peran yang sangat vital.
“Bisa kita bayangkan, kalau pangan kita kurang pasti terjadi kerusuhan di mana-mana,” tukasnya.
