Konflik internal di tubuh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kian memanas pasca-Muktamar X. Agus Suparmanto, yang mengeklaim sebagai Ketua Umum PPP periode 2025-2030, secara tegas menyatakan pihaknya akan segera mendaftarkan hasil muktamar versi mereka ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Langkah ini menjadi penanda awal dari perebutan legalitas kepemimpinan partai berlambang Ka’bah tersebut.
Pernyataan penting ini disampaikan Agus usai tasyakuran kemenangan kubu pendukungnya di Discovery Hotel, Ancol, Jakarta, pada Minggu (28/9). Dengan optimisme, ia menambahkan, proses pendaftaran ke Kemenkumham akan dilakukan sesegera mungkin setelah momentum hari Minggu tersebut. Klaim kepemimpinan Agus ini didasarkan pada hasil Muktamar X PPP yang menurutnya telah berjalan sesuai prosedur.
Namun, klaim Agus Suparmanto bukan tanpa tandingan. Di sisi lain, Muhamad Mardiono, yang saat ini menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PPP periode 2020-2025, juga mengeklaim kepemimpinan partai. Kubu Mardiono menegaskan bahwa mereka telah memilih Mardiono secara aklamasi dalam muktamar yang berlangsung pada malam sebelumnya, menciptakan dualisme yang terang di mata publik.
Menanggapi adanya klaim serupa dari kubu Mardiono, Agus menegaskan bahwa pihaknya telah menjalankan proses muktamar dengan transparan dan sesuai aturan. “Pada dasarnya, proses muktamar dari awal hingga akhir telah dijelaskan secara detail dan jelas oleh panitia,” ujarnya. Ia melanjutkan, meskipun mengeklaim adalah hak setiap warga negara, pihaknya akan tetap berpegang teguh pada aturan yang berlaku, menunjukkan keyakinan pada validitas proses yang mereka jalani.
Meski menghadapi persaingan, Agus Suparmanto menyiratkan kesediaan untuk merangkul semua pihak. Ia menyatakan keterbukaannya untuk berkomunikasi dan siap membentuk kepengurusan partai bersama tim formatur. “Saya rasa begini, saya terbuka silakan,” kata Agus, menambahkan dengan filosofi yang menyejukkan, “Kami ini sebagai manusia, Allah saja memaafkan kita, masa sesama kita tidak saling memaafkan.” Pesan rekonsiliasi ini mengindikasikan harapan akan penyelesaian damai di tengah gejolak politik partai.
Untuk langkah ke depan, Agus menjelaskan bahwa pembentukan kepengurusan baru tidak hanya menjadi tanggung jawabnya sendiri, melainkan akan melibatkan sebuah tim formatur. “Nanti kita akan adakan formatur, kita akan bahas dengan formatur,” pungkasnya. Pembentukan tim formatur ini menjadi kunci dalam menyusun struktur organisasi PPP pasca-muktamar, sembari menunggu keputusan dari Kemenkumham terkait legalitas kepemimpinan.
