Ribuan buruh siap berunjuk rasa di depan Gedung DPR pada Kamis, 28 Agustus 2025, untuk menyuarakan tuntutan penting terkait penghapusan sistem outsourcing dan penolakan upah murah. Aksi besar-besaran ini diperkirakan akan melibatkan puluhan ribu peserta dari berbagai wilayah, termasuk Jakarta, Bekasi, Bogor, Depok, Tangerang, dan Karawang. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, bahkan memperkirakan jumlah peserta mencapai lebih dari 10.000 buruh yang akan bergerak menuju pusat ibu kota.
Untuk mengantisipasi potensi kemacetan dan gangguan ketertiban umum, pihak kepolisian dan Dinas Perhubungan telah menyiapkan berbagai strategi. Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Komarudin, menyatakan bahwa rekayasa lalu lintas akan diterapkan di berbagai titik, termasuk Jalan Merdeka Selatan dan sekitar Gedung DPR, guna memastikan kelancaran arus lalu lintas bagi masyarakat umum. Pihaknya menekankan pentingnya penyampaian pendapat yang tertib dan tidak melanggar hukum, serta menghindari tindakan yang merugikan masyarakat.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Jakarta, Syafrin Liputo, menjelaskan bahwa penyesuaian lalu lintas akan dilakukan secara situasional, termasuk pengalihan arus dan penyesuaian layanan Transjakarta, bergantung pada kepadatan di depan Gedung DPR. Hal ini menunjukkan kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam menghadapi potensi dampak aksi tersebut.
Selain menolak upah murah, para buruh juga menuntut kenaikan upah minimum sebesar 8,5 persen hingga 10,5 persen. Tuntutan ini menjadi fokus utama aksi tersebut, menunjukkan tekad para buruh untuk memperjuangkan kesejahteraan dan hak-hak mereka. Aksi serupa juga akan dilakukan serentak di sejumlah kota besar di Indonesia. Dengan demikian, demonstrasi ini tidak hanya menjadi sorotan di Jakarta, tetapi juga mewakili aspirasi buruh di seluruh negeri.
