Gelombang kericuhan pecah di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, pada Selasa (19/08), ketika ratusan mahasiswa dan warga yang menggelar aksi menolak kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), terlibat bentrok dengan aparat kepolisian. Insiden ini menandai puncak ketegangan dari sebuah demonstrasi yang menuntut perhatian pemerintah daerah.
Aksi massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Bone Bersatu ini dimulai tepat di depan Kantor Bupati Bone pada pukul 14.00 Wita. Ketegangan memuncak sejak pukul 17.00 Wita, lantaran massa tak kunjung berhasil menemui Bupati Bone, Andi Asman Sulaiman, atau wakilnya untuk menyampaikan aspirasi mereka secara langsung.
“Kami datang jauh-jauh ke sini, bahkan rela meninggalkan pekerjaan hanya untuk menyampaikan aspirasi. Tapi bupati dan wakil bupati tidak mau menemui rakyatnya. Di mana tanggung jawab mereka sebagai pemimpin?” ujar koordinator aksi, Rafli Fasyah, dengan nada kecewa, seperti dilansir dari Tribunnews.com. Ia melanjutkan kritiknya dengan tegas, “Seharusnya mereka berdiri di depan rakyat, bukan bersembunyi di balik aparat. Kebijakan yang mereka keluarkan sudah menyengsarakan, tapi saat rakyat protes justru tidak mau mendengar langsung.”
Dalam upaya meredam situasi, kepolisian menembakkan gas air mata sekitar pukul 18.30 Wita. Namun, bukannya bubar, massa pengunjuk rasa justru membalas dengan melemparkan botol air mineral dan batu, sebagaimana dilaporkan wartawan Darul Amri untuk BBC News Indonesia. Bentrokan fisik tak terhindarkan saat massa berhasil menerobos masuk ke halaman kantor bupati Bone dengan menjebol kawat berduri dan merobohkan pagar.
Aparat gabungan dari TNI-Polri dan Satpol PP yang berjaga dengan sigap membentuk barikade menggunakan tameng untuk menghalau massa agar tidak masuk ke dalam gedung kantor bupati. Dalam insiden bentrokan di Bone ini, baik dari pihak massa aksi maupun aparat kepolisian dan anggota Satpol PP mengalami luka-luka, dengan beberapa di antaranya bahkan harus dilarikan ke rumah sakit untuk penanganan medis.
Hingga pukul 22.20 Wita, kericuhan di Bone meluas hingga ke gang-gang kecil atau jalan-jalan alternatif di sekitar kantor bupati, menunjukkan bahwa situasi masih jauh dari terkendali. “[Kondisi] belum kondusif,” kata Zul, salah satu aktivis mahasiswa di Kabupaten Bone, kepada wartawan Darul Amri di Sulawesi Selatan pada pukul 23.10 Wita, mengonfirmasi kondisi lapangan yang masih tegang.
Apa respons Pemkab Bone?
Merespons gelombang protes ini, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Bone, Anwar, menjelaskan bahwa bupati dan wakil bupati sedang berada di luar kota saat insiden terjadi. Ia juga secara tegas membantah isu yang beredar mengenai kenaikan PBB-P2 hingga 300%, menyebutnya sebagai hoaks. “Kenaikan PBB-P2 di Bone itu tidak mencapai 300%, itu hoaks. Kenaikannya hanya 65 persen,” tegas Anwar, meluruskan informasi yang beredar di masyarakat.
PBB-P2 naik drastis di sejumlah daerah
Fenomena kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) secara drastis ternyata tidak hanya terjadi di Bone. Di Pati, Jawa Tengah, unjuk rasa terkait isu serupa bahkan berujung pada tuntutan agar Sudewo, pemimpin daerah tersebut, mundur dari jabatannya. Sementara itu, di Cirebon, Jawa Barat, kelompok bernama Paguyuban Pelangi Cirebon mengklaim telah melakukan berbagai langkah penolakan terhadap kenaikan PBB-P2 sejak awal tahun 2024. Mereka telah mengadakan rapat dengar pendapat dengan parlemen, turun ke jalan, mengajukan judicial review, hingga membuat laporan resmi kepada Presiden Prabowo Subianto dan Kementerian Dalam Negeri.
Para pakar meyakini bahwa lonjakan pajak daerah ini merupakan konsekuensi dari pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) oleh pemerintah pusat. “Cara yang paling gampang untuk mencari pendapatan ya menaikkan pajaknya,” kata Herman Suparman, direktur eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), menjelaskan strategi pemerintah daerah. Tercatat, tahun ini pemerintah melakukan efisiensi anggaran dengan memangkas TKD sebesar Rp50,29 triliun, yang dialokasikan untuk program “berdampak langsung pada masyarakat” seperti Makanan Bergizi Gratis (MBG), swasembada pangan dan energi, serta perbaikan sektor kesehatan.
Namun, pandangan berbeda disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) sekaligus juru bicara presiden, Prasetyo Hadi. Ia membantah bahwa kenaikan PBB-P2 di daerah disebabkan oleh kurangnya alokasi anggaran dari pemerintah pusat. “Tidak ada penyebabnya karena itu, bukan ya [kurang anggaran dari pusat]. Itu kan memang kebijakan-kebijakan setiap pemerintah daerah, dan memang berbeda-beda antara satu kabupaten dengan kabupaten yang lainnya,” jelas Prasetyo, menegaskan otonomi kebijakan fiskal daerah.
- Pajak Bumi dan Bangunan naik drastis, aksi protes merembet ke sejumlah daerah
- Ribuan warga Pati tuntut bupati lengser, Sudewo menolak mundur – Bagaimana mekanisme pemberhentian kepala daerah?
- Bupati Pati batalkan PBB 250%, warga tetap menuntut dia lengser
