Angka fantastis Rp335 triliun disiapkan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada tahun 2026, memantik sorotan tajam terhadap kesiapan Badan Gizi Nasional (BGN) dalam mengelola dana sebesar itu. Kenaikan anggaran MBG ini melonjak hingga 371,83 persen dari pagu tahun ini sebesar Rp71 triliun. Pertanyaan besar muncul, mengingat serapan anggaran MBG hingga Agustus 2025 baru mencapai Rp13 triliun, atau hanya 18,3 persen dari total alokasi yang ada.
Menanggapi kekhawatiran publik, Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Astera Primanto Bhakti, memastikan bahwa lonjakan anggaran MBG akan dievaluasi secara menyeluruh. Astera menjelaskan, meski penyerapan anggaran tahun ini masih terus diakselerasi, peningkatan alokasi pada 2026 menjadi keniscayaan karena target dan kebutuhan program makan bergizi akan semakin meluas. “Evaluasi akan dilakukan, tidak hanya untuk MBG, tapi juga untuk seluruh anggaran kementerian dan lembaga. Anggaran yang lebih besar ini sejalan dengan target dan kebutuhan yang juga makin besar,” tegasnya di Kemenkeu, Jumat (3/10/2025).
Prima melanjutkan, peningkatan target penerima manfaat menjadi alasan utama di balik lonjakan anggaran program MBG 2026. Ia menggarisbawahi bahwa perluasan cakupan penerima manfaat, terutama pada jumlah sekolah dan siswa yang terlibat, diproyeksikan meningkat secara signifikan. Sebagai ilustrasi, jika tahun ini hanya 100 sekolah yang menjadi bagian dari program MBG, angka itu bisa melonjak menjadi 400 sekolah di tahun depan. “Ini bukan sekadar penambahan anggaran untuk BGN, melainkan karena memang target program MBG yang diperluas secara drastis, sehingga kebutuhan dananya pun otomatis bertambah,” jelasnya.
Dengan perluasan cakupan yang ambisius ini, Prima juga menyuarakan optimisme terkait penyerapan anggaran MBG pada tahun 2026 yang diyakini akan lebih optimal. Peningkatan kapasitas BGN dan instansi terkait dalam mengelola program, baik dari segi administratif maupun operasional, menjadi fondasi keyakinan ini. “Tahun depan, kami sudah lebih berpengalaman dalam aspek administrasi dan pengelolaan di lapangan. Oleh karena itu, saya yakin proses pencairan anggaran juga akan berjalan lebih cepat dan efisien,” ujarnya penuh harap.
Guna menjawab berbagai tantangan yang mengemuka, arah kebijakan dan strategi program MBG yang tertuang dalam Buku Nota Keuangan II difokuskan pada beberapa pilar penting. Ini meliputi penguatan kelembagaan dan tata kelola, percepatan pembangunan sarana dan prasarana dapur umum, serta penyederhanaan proses pencairan dana MBG melalui simplifikasi dan verifikasi virtual account. Selain itu, investasi pada sumber daya manusia juga ditekankan melalui pelatihan SDM di SPPPG, bersamaan dengan penguatan logistik dan distribusi melalui jejaring pasok pangan, distribusi berbasis jadwal/wilayah, dan aplikasi pemantauan logistik. Aspek komunikasi dan partisipasi publik, serta kemitraan dan kerja sama lintas sektor, juga menjadi strategi krusial untuk mendukung keberhasilan program MBG.
Namun, di balik ambisi besar pemerintah untuk menghadirkan makanan bergizi gratis bagi jutaan masyarakat Indonesia, terdapat sejumlah tantangan signifikan yang memerlukan strategi komprehensif dan kerja sama lintas sektor. Salah satu kendala utama adalah pemerataan distribusi manfaat MBG di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) yang kerap terhambat keterbatasan infrastruktur. Diperlukan pula penguatan kolaborasi dengan pelaku usaha lokal dan UMKM agar program ini tidak hanya menyehatkan masyarakat, tetapi juga menggerakkan roda perekonomian daerah. Di sisi lain, program MBG memiliki potensi strategis untuk meningkatkan perekonomian nasional dengan menyerap tenaga kerja lokal dan memperluas lapangan kerja. Realisasi potensi ini sangat bergantung pada peningkatan keahlian sumber daya manusia pendukung, khususnya dalam pengelolaan dapur, logistik, dan penyusunan menu yang memenuhi standar gizi.
Oleh karena itu, pengelolaan keuangan yang profesional dan akuntabel menjadi krusial agar anggaran MBG yang sangat besar ini dapat tepat guna dan berkelanjutan. Pada akhirnya, MBG bukan sekadar program bantuan pangan, melainkan sebuah investasi jangka panjang yang krusial untuk mencetak generasi Indonesia yang lebih sehat, kuat, dan cerdas, menjamin masa depan bangsa yang lebih baik.
