Awal pekan ini, sorotan publik tertuju pada tanggapan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi terkait usulan pembiayaan pembangunan sejumlah pondok pesantren (ponpes) menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Isu krusial ini mencuat pasca insiden tragis ambruknya Pondok Pesantren Al Khoziny di Pasuruan, Jawa Timur, yang kini menjadi salah satu fokus utama rencana pembangunan ulang.
Menanggapi perdebatan hangat tersebut, Prasetyo Hadi menyatakan bahwa usulan penggunaan dana APBN untuk pembangunan ponpes masih dalam tahap kajian mendalam. “Ya, pasca kejadian kemarin (ponpes Al Khoziny ambruk) kan kemudian muncul beberapa pemikiran ya. Salah satunya adalah tadi mungkinkah pembangunan-pembangunan pondok pesantren itu bersumber dari pembiayaan dari APBN. Tapi memang semua sedang kita pelajari ya,” ujar Prasetyo di Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan, Minggu (12/10). Penilaian komprehensif diperlukan untuk memastikan keputusan yang tepat.
Prasetyo Hadi lebih lanjut menjelaskan bahwa pengkajian tersebut mempertimbangkan berbagai aspek penting terkait keberadaan dan perkembangan pondok pesantren di Indonesia. Hal ini mencakup jumlah pesantren yang masif, serta prioritas apakah fokus akan diberikan pada fasilitas yang sudah ada atau diarahkan untuk pembangunan ponpes baru di masa depan. Proses studi ini menjadi krusial untuk menentukan skema pembiayaan yang paling efektif dan adil.
Sebagai latar belakang, Pondok Pesantren Al Khoziny sebelumnya mengalami musibah ambruk yang menelan korban jiwa puluhan santri. Tragedi memilukan ini menjadi pemicu utama munculnya desakan untuk meninjau ulang standar keamanan dan pembiayaan infrastruktur ponpes. Kejadian tersebut tidak hanya meninggalkan duka mendalam, tetapi juga menggarisbawahi urgensi mitigasi risiko di seluruh institusi pendidikan serupa.
Menyikapi insiden tersebut, Prasetyo mengungkapkan bahwa Prabowo telah meminta agar seluruh pondok pesantren diinventarisir secara menyeluruh guna mencegah terulangnya kejadian serupa. Oleh karena itu, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) ditugaskan untuk melakukan pengecekan lapangan di setiap pesantren, memastikan bahwa struktur fisik bangunan benar-benar aman dan memenuhi standar kelayakan. Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menjamin keselamatan para santri.
Usulan awal untuk pembangunan kembali ponpes Al-Khoziny (termasuk juga disebut di Sidoarjo dalam beberapa konteks) menggunakan APBN pertama kali dilontarkan oleh Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo. Tak hanya terbatas pada pembangunan fisik, Dody juga mengusulkan agar dana APBN dialokasikan untuk membiayai proses audit penyebab ambruknya pesantren, sebuah langkah penting untuk mengungkap akar masalah dan pembelajaran ke depan.
Dalam pernyataannya di Kantor Kementerian PU pada Selasa (7/10), Dody Hanggodo menegaskan komitmen awal pemerintah. “Insyaallah cuma dari APBN, ya. Tidak menutup kemudian, nanti kalau ada bantuan dari swasta, kita pasti akan lakukan. Cuma sementara waktu dari APBN,” jelas Dody. Ini mengindikasikan bahwa sementara APBN akan menjadi sumber utama, peluang partisipasi swasta tetap terbuka untuk mendukung rekonstruksi dan memastikan keamanan fasilitas pendidikan agama di Indonesia.
