Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, tengah mengincar Greenland. Dia membuka wacana untuk membeli wilayah itu dari Denmark—negara yang secara hukum menguasai Greenland.
Saat dilantik menjadi presiden, Januari 2025, Trump bilang, pada rezimnya, AS akan sekali lagi menjadi “negara yang berkembang, negara yang meningkatkan kekayaannya, dan negara yang akan memperluas wilayahnya.”
Trump berkata, pemerintahannya akan “mengibarkan bendera AS ke cakrawala baru.”
Kata-kata Trump, termasuk mimpinya untuk memasukkan Greenland, pulau terbesar di dunia, menjadi bagian dari AS mengingatkan kita pada sejarah panjang negara tersebut.
“Kebijakan Trump mengingatkan kita pada tradisi tanah yang dijanjikan dari Doktrin Monroe,” kata Walter McDougall, sejarawan di Universitas Pennsylvania.
Doktrin ini, sejak 1823, telah menjadi alasan pembenar atas intervensi dan ekspansi AS.
“Seperti Greenland, AS berpendapat bahwa mereka perlu merebut wilayah-wilayah tersebut sebelum jatuh ke kekuatan lain,” kata Jay Sexton, sejarawan di Universitas Missouri.
Ekspansi teritorial yang mengubah AS menjadi negara yang luas seperti sekarang telah dimulai beberapa tahun setelah mereka dibentuk pada 1776.
Perang untuk menaklukan dan menundukan penduduk asli, mengusir para pemukim, atau meneken perjanjian dengan kekuatan dari Eropa adalah cara umum yang dilakukan negara yang hendak mengembangkan wilayah mereka.
Namun AS memiliki siasat lain selain perang, yakni membeli wilayah dari negara-negara berdaulat, seperti yang diusulkan Trump dengan Greenland.
Kita akan meninjau beberapa episode sejarah ketika Amerika Serikat membeli wilayah.
Dalam beberapa kesempatan, AS setuju membayar kompensasi kepada kekuatan asing sebagai bentuk ganti rugi atas pengambilan wilayah. Salah satunya terjadi dalam perjanjian mereka dengan Spanyol terkait wilayah Florida pada 1819.
Pembelian Louisiana (tahun 1803)
Keputusan Presiden AS kala itu, Thomas Jefferson, untuk membeli wilayah Louisiana dari Prancis era Napoleon menandai ekspansi besar pertama negara baru tersebut.
Napoleon ketika itu telah mengubur mimpinya membangun kekaisaran di luar Prancis. Pemicunya, salah satunya, adalah pemberontakan orang-orang Haiti yang diperbudak Prancis.
Napoleon lantas sepakat menjual Louisiana kepada Republik Amerika yang masih seumur jagung. Louisiana adalah sebuah wilayah luas dan perbandingan antara jumlah penduduk dan luasnya sangat timpang.
Napoleon kemudian mengalokasikan uang dari penjualan Louisiana untuk perang-perang yang dia jalankan demi memperluas kekaisarannya di Eropa.
Louisiana saat itu merupakan wilayah yang jauh lebih besar daripada negara bagian Louisiana saat ini. Presiden AS Thomas Jefferson menganggap ekspansi ke wilayah barat, vital sebagai masa depan negaranya.
Thomas Jefferson ingin mengamankan kendali atas Lembah Mississippi dan pelabuhan strategis New Orleans. Dia juga menghilangkan bahaya intervensi Prancis, yang dikhawatirkan banyak orang pada tahun-tahun itu.
Pada November 1803, Louisiana resmi menjadi bagian dari AS. AS kala itu membayar US$15 juta kepada Prancis (setara Rp251 miliar dengan kurs saat ini).
Penambahan ini membuat wilayah AS bertambah lebih dari dua juta kilometer persegi.
Penyerahan Meksiko (1848)
Pada 1840-an, sebagian besar masyarakat AS telah memiliki pandangan, “takdir nyata” mereka adalah untuk berekspansi ke wilayah barat, hingga pantai Pasifik.
AS akhirnya akan menjalankan proyek ekspansi ini dengan mengorbankan Meksiko.
Salah satu pendukung ekspansi yang paling yakin adalah Presiden AS James Knox Polk. Rezim pemerintahannya pada 1845 mewariskan perselisihan dengan Meksiko terkait wilayah Texas.
Tahun berikutnya, setelah bentrokan antara pasukan AS dan Meksiko di perbatasan, Polk meminta Kongres menyatakan perang terhadap Meksiko. Namun penyebab konflik dua kubu itu lebih dalam dari yang tampak di permukaan.
“AS menunjukkan minat pada California, yang pada saat itu milik Meksiko dan merupakan salah satu wilayah yang paling dinamis secara ekonomi di Amerika. Wilayah itu memiliki pelabuhan air dalam, yang saat itu sangat diinginkan demi memuluskan perdagangan dengan Asia,” kata Sexton.
“Tetapi Meksiko tidak pernah setuju untuk menjual California dan mengklaim tetap berkuasa atas wilayah itu,” kata Sexton.
Perang antara dua kubu itu berakhir dengan kemenangan AS. Ujung konflik itu ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Guadalupe-Hidalgo pada Februari 1848, di mana AS mendapat kekuasaan atas Texas, California, New Mexico, Arizona, Nevada, Utah, dan sebagian Colorado, Wyoming, Kansas, dan Oklahoma.
AS ketika itu membayar US$15 juta (sekitar Rp251 miliar), tapi, seperti yang dikatakan Sexton, orang Meksiko tidak akan pernah setuju menyerahkan wilayah tersebut jika mereka tidak kalah perang.
“Itu adalah penjualan di bawah todongan senjata,” kata Sexton.
Meksiko akhirnya kehilangan lebih dari setengah wilayahnya. Kekalahan dan kerusakan wilayah yang diakibatkannya membuat trauma nasional yang berkepanjangan.
Penjualan La Mesilla (1853)
Beberapa tahun kemudian, tepatnya 1853, Meksiko dan AS menyetujui penjualan sebidang kecil wilayah Meksiko di selatan kawasan yang sekarang menjadi negara bagian Arizona dan New Mexico.
Kesepakatan ini di Meksiko dikenal dengan Venta de la Mesilla, sementara di AS sebagai Pembelian Gadsden.
Pembelian wilayah ini berakar dari minat AS membangun jalur kereta api transkontinental dan kesulitan ekonomi yang dihadapi pemerintah Meksiko.
Meksiko akhirnya menerima US$10 juta (sekitar Rp120 miliar dalam kurs saat ini).
Menurut Sexton, para pemilik budak di AS bagian selatanlah yang menginginkan jalur kereta api yang mencapai Pasifik.
Mereka khawatir rute tersebut akan melewati Pegunungan Rocky di wilayah utara sehingga justru menguntungkan negara-negara bagian yang menolak perbudakan.
Oleh karena itu, mereka mendorong pembangunan jalur kereta api sampai ke New Orleans, kata Sexton.
Pembelian Alaska dari Rusia (1867)
Banyak yang tidak memahami tekad Menteri Luar Negeri AS saat itu, William Seward, untuk membeli Alaska, sebuah wilayah di Arktik, dari pemerintah Tsar Alexander II pada 1867.
Seward percaya bahwa wilayah itu memiliki nilai strategis yang besar karena dapat mencegah bahaya intervensi Inggris di Amerika Utara.
Alaska, menurutnya, juga memungkinkan AS mengakses perikanan yang kaya di Pasifik. Dari situlah dia lalu membuat kesepakatan dengan Rusia untuk membeli Alaska seharga US$7,2 juta.
Pembelian tersebut menimbulkan kontroversi yang cukup besar dan surat kabar pada waktu itu bahkan menyebutnya “kebodohan Seward”.
Saat itu, Rusia di bawah kekuasaan Tsar percaya, mereka telah menyingkirkan wilayah Alaska yang “nilainya kecil”. Bagi mereka, Alaska sangat mahal untuk dikelola, selain juga rentan diserang Inggris Raya, saingan utama mereka saat itu.
Terlepas dari kritik tersebut, Kongres AS meratifikasi perjanjian pembelian dengan Rusia sehingga Alaska resmi menjadi bagian dari mereka.
Beberapa dekade kemudian, penemuan emas dan cadangan minyak yang besar, serta pentingnya peran militer yang diperolehnya selama Perang Dingin, membenarkan keputusan Seward untuk membeli Alaska.
Pembelian Kepulauan Virgin AS dari Denmark (1917)
Ini adalah terakhir kalinya AS membeli sebuah wilayah. Kala itu mereka bersepakat dengan Denmark, negara yang sekarang tidak ingin menjual Greenland kepada AS.
Kepulauan yang diperjualbelikan pada saat itu adalah Hindia Barat Denmark, sekelompok pulau di Karibia yang telah diincar oleh para ahli strategi AS sejak pertengahan abad ke-19.
William Seward sempat berusaha membelinya, tapi gagal sampai dia turun dari jabatan menteri luar negeri.
Sejarawan Denmark, Hans Christian Berg menulis bahwa setelah Perang Saudara di AS, mereka mempertimbangkan kondisi strategis di Karibia.
“Menteri Luar Negeri William Seward lebih fokus pada aneksasi Meksiko daripada kemungkinan ekspansi Amerika di Karibia,” kata Berg.
Pelabuhan Saint Thomas sangat menarik bagi para ahli strategi AS. Alasannya adalah perlindungan alami yang mumpuni dari topografi Kepulauan Virgin.
Denmark sebelumnya telah mengeksploitasi Kepulauan Virgin dengan membuka perkebunan dengan basis perbudakan terhadap orang-orang berkulit hitam. Namun harga gula yang jatuh membuat Denmark kehilangan minat untuk mempertahankan pulau-pulau itu.
Perjanjian pembelian pertama yang dicapai antara kedua pemerintah pada 1867 tidak terwujud karena Kongres AS tidak meratifikasinya.
Pecahnya Perang Dunia I dan ancaman yang ditimbulkan kapal selam U-boat milik Jerman kemudian menghidupkan kembali minat AS terhadap Kepulauan Virgin. Mereka khawatir, Jerman akan menyerang Denmark dan mengambil alih pelabuhan Saint Thomas.
“Ada gema dari apa yang kita dengar sekarang dengan Greenland, karena pada dasarnya yang dikatakan Amerika Serikat adalah ‘Anda menjualnya kepada kami atau kami akan menyerangnya’,” kata Astrid Andersen dari Institut Studi Internasional Denmark.
Akhirnya, pada awal abad ke-20 itu Denmark dan AS menyetujui penjualan kepulauan tersebut seharga US$25 juta (Rp 418 miliar dalam kurs saat ini).
Sebagai bagian dari kesepakatan tersebut, AS berjanji untuk tidak menentang Denmark “memperluas kepentingan politik dan ekonominya ke seluruh Greenland.”
Baca artikel lainnya:
- Setelah Venezuela, Trump ingin rebut dan kendalikan Greenland, pulau terbesar di dunia
- ‘Bayi saya dibawa negara karena saya tak lulus uji kompetensi orang tua’ – Para perempuan Greenland berjuang dapatkan kembali anak-anak mereka
- Apa yang diketahui tentang ‘kerangka kesepakatan masa depan’ Donald Trump atas Greenland?
- Peninggalan sejarah masyarakat asli Amerika yang semakin tergerus, ‘Para pengembang selalu menang’
- Foto ‘gunung tengkorak bison’ ungkap sejarah kelam penindasan penduduk asli Amerika Serikat
