jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG – Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) baru-baru ini merilis data mengejutkan terkait penyalahgunaan dana bantuan sosial (bansos). Terungkap bahwa puluhan ribu penerima bansos di Jawa Barat diduga kuat menggunakan uang bantuan tersebut untuk bermain judi online, atau yang populer disebut judol.
Dalam temuan yang menggemparkan ini, sebanyak 49.431 penerima bantuan sosial di Jawa Barat teridentifikasi terlibat dalam aktivitas judi online. Total transaksi yang melibatkan dana bansos untuk kegiatan ilegal ini mencapai angka fantastis Rp199 miliar. Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf usai pertemuan terbatas dengan Ketua PPATK di Jakarta, dikutip pada Sabtu (9/8/2025).
Secara rinci, data tersebut juga menunjukkan wilayah dengan jumlah kasus tertinggi. Kabupaten Bogor menempati posisi teratas dengan 5.497 orang penerima bansos yang terjerat judi online, melibatkan nilai transaksi sebesar Rp22 miliar. Diikuti oleh Kota Surabaya dengan 1.816 orang dan transaksi Rp9 miliar, serta Jakarta Pusat dengan 1.754 orang dan nilai transaksi Rp9 miliar.
Menanggapi laporan krusial ini, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan dengan tegas bahwa tindakan tersebut merupakan bentuk kejahatan serius. Ia mendesak agar pemberian bantuan sosial kepada individu-individu yang terbukti menyalahgunakan dana tersebut segera dihentikan. “Hentikan bantuannya, karena apa? Karena kita sudah memperkaya judol. Tujuannya bansos itu kan menyelesaikan problem kemiskinan. Jadi uang negara masuk ke rekeningnya judol kan kejahatan,” tegas Dedi Mulyadi.
Lebih lanjut, Dedi Mulyadi menekankan pentingnya validasi ulang data penerima bansos dari Kementerian Sosial. Menurutnya, jika dana bantuan justru digunakan untuk berjudi, hal itu mengindikasikan bahwa penerima bansos tersebut adalah individu yang mampu dan tidak lagi layak menerima bantuan. Ini berarti program bantuan sosial tidak tepat sasaran.
Dedi Mulyadi mengusulkan prioritas baru bagi penerima bantuan sosial yang benar-benar membutuhkan. “Harapan saya, bansos itu diberikan pada anak-anak yatim, orang yang ayahnya meninggal atau yang ibunya meninggal sehingga dia dititipin di uwaknya, di bibinya atau di siapapun itu harus menjadi prioritas pertama,” katanya. Selain itu, ia juga menekankan bahwa bantuan harus diarahkan kepada orang lanjut usia atau yang tidak produktif, serta masyarakat yang menderita sakit permanen seperti stroke, gagal ginjal, dan jantung.
Menurutnya, kondisi kesehatan yang parah dapat menjerumuskan seseorang ke dalam kemiskinan, bahkan bagi mereka yang berpenghasilan lumayan. “Itu yang berpenghasilan Rp5 juta saja bisa jatuh miskin (karena sakit). Itu harus mulai terarah pada kepentingan-kepentingan itu,” pungkasnya, menegaskan kembali pentingnya alokasi dana bansos yang tepat sasaran dan berkeadilan.
