Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan kelompok aktivis Cipayung Plus baru-baru ini menggelar pertemuan penting dengan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Kamis (4/9). Setelah dialog intensif yang berlangsung kurang lebih tiga jam, perwakilan mahasiswa dengan tegas menyampaikan aspirasi krusial. Pasha Fazillah Afap, Koordinator Media BEM SI Kerakyatan, menyatakan bahwa salah satu desakan utama mereka adalah pembentukan tim investigasi oleh Presiden Prabowo Subianto terkait dugaan makar.
Dalam kesempatan tersebut, Pasha secara eksplisit menguraikan dua tuntutan utama. “Pertama, kami mendesak keras agar RUU Perampasan Aset yang sebelumnya telah kami sampaikan di DPR RI segera disahkan,” tegas Pasha. Lebih lanjut, ia juga menegaskan bahwa BEM SI Kerakyatan secara lantang menuntut Presiden Republik Indonesia untuk segera membentuk tim investigasi independen guna mengusut tuntas dugaan makar yang menjadi perhatian publik.
Pasha menjelaskan bahwa audiensi di Istana ini merupakan tindak lanjut langsung dari serangkaian aspirasi yang sebelumnya telah mereka suarakan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Ia menyebut bahwa pertemuan dengan Mensesneg Prasetyo Hadi dan Menteri Pendidikan, Teknologi, dan Inovasi Sains (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto menjadi jembatan bagi mahasiswa untuk menyampaikan pandangan mereka ke ranah eksekutif setelah sebelumnya berdialog dengan legislatif. Hal ini mengafirmasi komitmen pemerintah untuk mendengarkan masukan dari elemen masyarakat.
Menyambung pernyataan tersebut, Kaleb, Ketua BEM UPN Veteran Jakarta (UPNVJ), turut menegaskan bahwa pemerintah menunjukkan komitmen untuk mengakomodasi aspirasi mahasiswa. Ia menggarisbawahi respons positif dari Mensesneg dan Mendiktisaintek terhadap tuntutan 17+8 yang sedang menjadi sorotan. “Pak Mensesneg dan Pak Mendiktisaintek mengiyakan untuk bisa mengakomodir setiap aspirasi yang sedang trending per hari ini, khususnya tuntutan 17+8,” ujar Kaleb, menunjukkan sinyal positif dari pihak eksekutif.
Meskipun demikian, Pasha mengingatkan bahwa pertemuan ini, kendati menjanjikan, belum dapat diartikan sebagai kemenangan mutlak. Terlebih lagi, tuntutan 17+8 diketahui memiliki tenggat waktu hingga keesokan harinya. “Kami menekankan bahwa audiensi ini bukanlah sebuah kemenangan final. Pengawalan ketat dari masyarakat dan mahasiswa mutlak diperlukan untuk memastikan setiap komitmen terealisasi,” tegas Pasha, menyoroti pentingnya partisipasi aktif berkelanjutan.
Senada dengan Pasha, Paloma dari Universitas Yarsi, yang juga Koordinator Wilayah BEM SI Kerakyatan Banten se-Jabodetabek, menegaskan bahwa tidak ada larangan eksplisit bagi mahasiswa untuk melanjutkan aksi demonstrasi jika tuntutan mereka tidak dipenuhi sesuai janji. “Tidak ada penegasan untuk menahan kami dari aksi demonstrasi. Ini berarti, aspirasi yang kami sampaikan telah diterima dengan baik dan dijanjikan akan ditindaklanjuti secepat-cepatnya,” terang Paloma. Ia kembali menekankan bahwa peran aktif masyarakat dan mahasiswa sebagai pengawas akan krusial dalam mengawal realisasi janji-janji tersebut.
