Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman menyarankan kepada pemerintah guna membentuk badan khusus terkait penanganan dampak bencana Sumatra.
Category: Politics
Prabowo bertemu Dasco hingga Teddy, beri penugasan khusus
Prabowo Bertemu Dasco hingga Teddy, Beri Penugasan Khusus #newsupdate #update #news #text
KUHP dan KUHAP nasional resmi berlaku, Yusril: Indonesia tinggalkan hukum pidana kolonial
Pemerintah resmi berlakukan KUHP dan KUHAP nasional baru 2024. Yusril sebut ini penghapusan hukum pidana kolonial dan awal hukum modern
China naikkan pajak kondom untuk tingkatkan angka kelahiran – Apakah bisa berpengaruh?
Mulai 1 Januari 2026, warga China akan dikenakan pajak penjualan alat kontrasepsi sebesar 13%. Ini cara baru yang diterapkan pemerintah dalam meningkatkan angka kelahiran di negara itu. Kebijakan ini menuai kontroversi di masyarakat.
Demokrat tegaskan SBY tidak terlibat isu pemalsuan ijazah Jokowi
Demokrat Tegaskan SBY Tidak Terlibat Isu Pemalsuan Ijazah Jokowi #newsupdate #update #news #text
Konten kreator dan aktivis pengkritik penanganan bencana diteror, pemerintah tepis dugaan batasi kritik publik
Enam kreator konten dan aktivis mengungkap teror yang mereka alami dalam beberapa waktu belakangan ini. Organisasi sipil, SAFEnet, menemukan pola yang sama dalam peristiwa-peristiwa yang dialami para kreator konten dan aktivis: “menyerang orang-orang yang cukup kritis menyuarakan situasi di Sumatra”.
Senyum semringah warga Tapsel rayakan tahun baru bareng Prabowo di pengungsian
Senyum Semringah Warga Tapsel Tahun Baru Bareng Prabowo di Lokasi Pengungsian #newsupdate #update #news #text
Foto: Zohran Mamdani resmi dilantik jadi wali kota Muslim pertama di New York
Foto: Zohran Mamdani Resmi Dilantik Jadi Wali Kota Muslim Pertama di New York #Newsupdate #update #news #text
DPR minta Prabowo serius tangani ekonomi hijau seusai gugatan ke Holcim dan bencana
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman menilai bencana Sumatera dan gugatan nelayan ke Holcim adalah ujian ekonomi hijau.
Usulan pilkada lewat DPRD – ‘Yang harus dibenahi partai politik dan aktornya, bukan mengganti sistem’
Efisiensi anggaran dan biaya politik tinggi menjadi alasan banyak politisi untuk mengusung pilkada melalui DPRD. Tapi peneliti pemilu menilai alasan tersebut dangkal.