Hakim Tak Izinkan Siapa Pun Intervensi Sidang Praperadilan Nadiem #newsupdate #update #news #text
Category: Politics
Dicegat Israel: 41 Kapal GSF di Gaza, 1 Lolos!
Daftar 41 Kapal GSF yang Dicegat Israel di Dekat Perairan Gaza, 1 Masih Berlayar. #newsupdate #update #news #text
Listrik Padam Parah di Aceh: Warga Tuntut Kompensasi!
Warga Aceh menghitung kerugian pasca pemadaman listrik berhari-hari dan menuntut kompensasi, sementara PLN masih menunggu investigasi penyebabnya.
RUU Omnibus Law Keuangan: Mandat BI, OJK, LPS Diperluas?
RUU Perubahan Omnibus Law Keuangan dibahas, memperluas mandat BI, OJK, dan LPS untuk mendukung sektor riil dan lapangan kerja, serta memperkuat pengawasan.
Silmy Karim Umumkan: Inilah Nama Dirjen Imigrasi Terpilih!
Silmy Karim umumkan hasil seleksi Dirjen Imigrasi, pilih Yuldi Yusman, Ibnu Ismoyo, dan Ahmad Purbaja. Proses seleksi transparan dan kompetitif.
PPP Sah! Menkum Sahkan Kepengurusan Mardiono, Era Baru Dimulai?
Menkum Sahkan Kepengurusan PPP Mardiono #newsupdate #update #news #text
Peringatan Hari Kesaktian Pancasila: DPRD Tanahlaut Imbau Waspada Provokasi!
caristyle.co.id PELAIHARI – Hari Kesaktian Pancasila menggema di seluruh penjuru negeri Indonesia. Begitu pula di Kabupaten Tanahlaut (Tala), Kalimantan Selatan (Kalsel). Upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila menggema di seluruh daerah. Di Tanahlaut upacaranya dihelat di halaman kantor Bupati di kawasan Jalan A Syairani, Pelaihari. Pelaksanaan upacara tersebut berlangsung khidmat. Bupati Tanahlaut H Rahmat Trianto menjadi inspektur…
Bupati Bolmong: Pesan Mendalam di Upacara Hari Kesaktian Pancasila
Bupati Bolmong, Yusra Alhabsyi, meminta peringatan Hari Kesaktian Pancasila sebagai pengingat pentingnya Pancasila sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara. #publisherstory #manadobacirita
Ultimatum Trump: Hamas Diberi Waktu Singkat Jawab Proposal Gaza!
Trump Beri Hamas 3-4 Hari Respons Proposal Perdamaian Gaza #newsupdate #update #news #text
Upah Minimum 2026: Menaker Bahas Payung Hukum, Siap Berlaku?
Perdebatan soal upah minimum 2026 di Depenas fokus pada penentuan payung hukum, tanpa mengikuti UU Ketenagakerjaan atau Cipta Kerja.