Seskab Teddy: Anggaran Pendidikan Disepakati Banggar DPR, Ketuanya PDIP. #newsupdate #update #news #text
Category: Politics
Pakistan serang Afghanistan, siap hancurkan Taliban – Apa saja fakta yang telah diketahui?
Dunia internasional menganjurkan Afghanistan dan Pakistan untuk meredam konflik. Ke mana sengketa militer dua negara ini akan mengarah?
Prabowo bagikan momen buka puasa bareng MBZ
Prabowo Bagikan Momen Buka Puasa Bareng MBZ #newsupdate #update #news #text
RI dukung Palestina dirikan kantor penghubung BoP, janji lindungi warga Gaza
Indonesia menyambut baik pembentukan liaison office atau kantor penghubung oleh Otoritas Palestina sebagai memperkuat koordinasi perdamaian di Jalur Gaza dengan Dewan Perdamaian alias Board of Peace.
Tim ahli gubernur Kaltim resmi dibentuk, kejar setoran PAD
Tim Ahli Gubernur Kaltim dibentuk untuk meningkatkan PAD dan mengurangi ketergantungan dana pusat melalui kolaborasi dengan OPD dan inovasi pajak.
Satu hakim nilai eks petinggi Pertamina tak bersalah dalam kasus minyak mentah
Majelis hakim yang menangani kasus korupsi minyak mentah tidak satu suara dalam memutuskan nasib tiga petinggi PT Pertamina Patra Niaga. Satu dari lima hakim menilai ketiga terpidana tidak bersalah.
Tanggapan pakar soal keluarga presiden-wapres dilarang maju pilpres
Jakarta, IDN Times – Pengajar Hukum Pemilu Bidang Studi Hukum Tata Negara dari Universitas Indonesia (UI), Titi Anggraini menanggapi soal munculnya uji materiil Pasal 169 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam permohonan nomor perkara 81/PUU-XXIV/2026 ini, pemohon meminta agar MK melar…
Indonesia akan impor 1.000 ton beras dari AS – Apakah ini anomali di tengah klaim swasembada dan program food estate?
Indonesia sepakat untuk mengimpor beras sebanyak 1.000 ton dari Amerika Serikat, sebagai bagian dari perjanjian perdagangan resiprokal. Apa arti kesepakatan itu di tengah capaian swasembada dan program lumbung pangan?
MK diminta larang keluarga presiden dan wakil presiden jadi capres-cawapres, dinilai picu persaingan tidak sehat
MK diminta larang keluarga presiden dan wakil presiden jadi capres-cawapres. Gugatan ini dinilai picu persaingan tidak sehat.
UU Pemilu digugat, MK diminta larang keluarga presiden-wapres maju pilpres
Jakarta, IDN Times – Sebanyak dua advokat bernama Raden Nuh dan Dian Amalia mengajukan permohonan uji materiil Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam permohonan gugatan yang teregister dengan nomor perkara 81/PUU-XXIV/2026 ini, kedua pemohon meminta MK melarang keluarga presi…