caristyle.co.id – Badan Gizi Nasional (BGN) secara resmi mengajukan penambahan anggaran signifikan sebesar Rp 28,6 triliun kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Langkah strategis ini ditempuh guna mempercepat realisasi dan mengoptimalkan serapan program krusial Makan Bergizi Gratis (MBG), yang jumlah penerima manfaat serta unit pelaksana program (SPPG) terus meningkat menjelang akhir tahun 2025.
Pengajuan dana tambahan ini muncul di tengah realisasi anggaran BGN yang belum maksimal. Hingga 11 November 2025, dari total alokasi Rp 71 triliun, BGN baru berhasil merealisasikan Rp 43,47 triliun. Khusus untuk dana bantuan pemerintah program MBG sebesar Rp 51,2 triliun, masih tersisa Rp 15,9 triliun, padahal waktu operasional hanya menyisakan sekitar 50 hari sebelum tahun 2025 berakhir.
Dadan Hindayana, perwakilan BGN, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI di Jakarta pada Rabu (12/11), menegaskan urgensi penambahan anggaran ini. Menurut proyeksi BGN, dalam 50 hari terakhir tahun ini, lembaga tersebut membutuhkan penyerapan dana sekitar Rp 29,5 triliun. “Setiap hari SPPG kami bertambah, setiap hari penerima manfaat kami bertambah,” papar Dadan, menyoroti dinamika program yang membutuhkan dukungan finansial cepat.
Peningkatan jumlah SPPG menjadi salah satu pendorong utama kebutuhan dana tersebut. Saat ini, tercatat ada 14.800 SPPG yang aktif beroperasi, dan angka ini diperkirakan akan terus melonjak hingga mencapai 17.000 hingga 18.000 unit pada akhir November. Dengan proyeksi ekspansi ini, serapan anggaran diperkirakan akan mengalami lonjakan signifikan, mencapai sekitar Rp 10 triliun pada pertengahan Desember mendatang.
Selain itu, BGN juga masih memiliki dana sekitar Rp 3,5 hingga Rp 3,6 triliun yang berstatus diblokir dan belum dapat dicairkan. Dana vital ini rencananya akan dioptimalkan untuk membiayai pembangunan SPPG di lokasi-lokasi terpencil yang telah diidentifikasi dan diverifikasi bersama pemerintah daerah, memastikan program Makan Bergizi Gratis menjangkau seluruh pelosok negeri.
Dadan lebih lanjut menjelaskan rincian kebutuhan dana untuk pembangunan SPPG. Dari total 8.218 lokasi yang telah terverifikasi, BGN menargetkan setidaknya 6.000 lokasi di antaranya dapat terealisasi pada tahun ini, dengan estimasi kebutuhan dana sekitar Rp 18 triliun. Setelah dikurangi dana yang diblokir, BGN masih membutuhkan dana tambahan sebesar Rp 14,1 triliun khusus untuk proyeksi pembangunan lokasi ini. “Sehingga total dana yang kami ajukan minggu ini ke Kemenkeu itu kurang lebih sebanyak Rp 28,6 triliun,” pungkas Dadan, merangkum keseluruhan permintaan.
Setelah mendapatkan persetujuan resmi dari Kementerian Keuangan, BGN berkomitmen untuk segera melaporkan hasil optimalisasi serapan anggaran serta penggunaan dana tambahan tersebut kepada Komisi XI DPR RI. Dadan menambahkan bahwa Kemenkeu memberikan tenggat waktu yang sangat singkat, hanya dua hari, bagi BGN untuk menyelesaikan optimalisasi serapan anggaran yang kurang dan pengajuan kebutuhan dana tambahan ini.
