caristyle.co.id TANJUNG SELOR – Sebuah terobosan penting untuk mengatasi konektivitas perbatasan Kaltara kini di depan mata. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) mendapatkan kabar gembira dengan komitmen Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk mengucurkan dana sebesar Rp 150 miliar. Anggaran jumbo ini secara khusus dialokasikan untuk pembangunan jembatan di daerah perbatasan Krayan Kaltara, menjawab tantangan infrastruktur yang telah lama dihadapi.
Optimisme ini muncul setelah Gubernur Kaltara Zainal Paliwang melakukan audiensi langsung dengan pihak Kemenkeu di Jakarta beberapa waktu lalu. Hasil pertemuan tersebut membawa angin segar yang sangat dinantikan masyarakat, khususnya di wilayah terpencil. “Ini adalah oleh-oleh terbaik untuk masyarakat Kaltara, khususnya wilayah perbatasan,” ujar Zainal Paliwang pada Rabu (22/10/2025), mengungkapkan rasa syukurnya.
Menanggapi kabar baik ini, Pemerintah Provinsi Kaltara segera bergerak cepat. Komunikasi intensif langsung dijalin dengan Perwakilan Kemenkeu di wilayah Kaltara untuk memuluskan proses administrasi. Ditargetkan, anggaran tersebut dapat segera cair dalam waktu dekat, sehingga pembangunan jembatan di Krayan dapat segera direalisasikan dan dijadwalkan akan dimulai pada tahun 2026. “Kita sudah komunikasi dengan Perwakilan Kemenkeu Wilayah Kaltara, mudah-mudahan dalam waktu dekat anggaran sudah turun dan kita laksanakan pembangunan di tahun 2026,” tambah Zainal, menunjukkan keseriusan Pemprov.
Secara rinci, dana bantuan dari Kemenkeu ini akan difokuskan untuk membangun delapan hingga sembilan jembatan vital di wilayah Krayan Kabupaten Nunukan. Meski awalnya usulan mencakup Jembatan Binuang, Pemprov memutuskan untuk mengalihkan alokasi ke kawasan lain di Krayan Nunukan. Hal ini dikarenakan Jembatan Binuang ternyata telah memiliki anggaran tersendiri dari Balai Jalan. “Ada delapan hingga sembilan jembatan, karena yang saya usulkan adalah Jembatan Binuang dan ternyata dari Balai Jalan sudah ada anggarannya jadi kita alihkan ke kawasan lainnya,” jelas Gubernur.
Pengalihan ini menegaskan fokus pada area-area yang sangat membutuhkan, mengingat banyak permukiman di Krayan yang terisolasi oleh sungai-sungai tanpa akses jembatan memadai. Gubernur Kaltara Zainal Paliwang menyebutkan bahwa pihaknya telah kembali bersurat ke Kemenkeu untuk memastikan penggunaan dana Rp 150 miliar tersebut sepenuhnya untuk pembangunan jembatan-jembatan baru di Krayan. Sumber dana ini murni berasal dari Kemenkeu, tanpa penambahan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltara. Namun, terkait pengerjaannya, belum dapat dipastikan apakah akan dikelola langsung oleh Pemprov Kaltara atau Balai Jalan Nasional. “Kita belum tahu apakah anggarannya akan masuk ke Provinsi atau ke Balai, tinggal kita tunggu saja. Mudah-mudahan dalam waktu dekat segera terealisasi,” ungkapnya.
Dalam upaya mempercepat pembangunan infrastruktur Kaltara ini, Pemprov telah memilih jenis jembatan Bailey. Keputusan ini diambil berdasarkan pertimbangan kondisi geografis di wilayah perbatasan Kalimantan Utara, khususnya di Krayan. Jembatan Bailey dikenal efisien karena tidak memerlukan alat berat untuk perakitannya, sehingga sangat memudahkan dalam pengiriman material ke daerah yang sulit dijangkau. “Desain sudah ada, kita putuskan untuk membangun jembatan Bailey saja karena tidak terlalu sulit,” tandas Zainal, menunjukkan pendekatan pragmatis.
Melalui dukungan vital dari Kemenkeu ini, Gubernur Kaltara Zainal Paliwang menaruh harapan besar agar persoalan konektivitas di daerah perbatasan dapat segera teratasi. Pembangunan jembatan-jembatan ini diharapkan menjadi pilar utama untuk membuka akses, meningkatkan perekonomian lokal, dan mempersatukan masyarakat di Krayan. “Harapannya konektivitas di Krayan dapat segera teratasi,” pungkasnya, menegaskan visi untuk kemajuan wilayah perbatasan.
Penulis : Desi Kartika Ayu Nuryana
