Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua Harian DPP Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, secara terbuka menyatakan bahwa dirinya hingga kini belum mendapatkan informasi mengenai kemungkinan PDI-Perjuangan akan bergabung dalam jajaran kabinet pemerintahan. Pernyataan Dasco ini muncul sebagai respons atas instruksi tegas Ketua Umum PDIP dan Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri, yang meminta seluruh kadernya untuk memberikan dukungan penuh kepada pemerintah, seruan yang disampaikan pada Kongres VI PDIP di Bali pekan lalu.
Dasco menegaskan bahwa keputusan terkait masuk atau tidaknya suatu partai ke dalam pemerintahan sepenuhnya berada di tangan pihak eksekutif. “Ya saya rasa kalau masalah masuk ke pemerintahan atau tidak masuk ke pemerintahan ya itu nanti tinggal ditanyakan kepada pihak pemerintah ya. Karena hal ini saya belum dengar,” ujar Dasco saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/8).
Menginterpretasikan arahan Megawati Soekarnoputri, Dasco berpandangan bahwa instruksi tersebut mencerminkan keinginan PDI-P untuk memposisikan diri sebagai kekuatan penyeimbang yang konstruktif. Peran ini dianggap vital agar jalannya pemerintahan dapat menjadi lebih baik dan optimal ke depannya. Lebih lanjut, Dasco menekankan bahwa pemerintah tidak hanya membutuhkan dukungan dari PDI-P, tetapi juga masukan dan saran dari seluruh partai koalisi, terutama dalam upaya memaksimalkan program-program yang belum berjalan sesuai harapan.
Di sisi lain, instruksi Megawati untuk mendukung pemerintah ini juga santer dikaitkan dengan keputusan pemerintah yang memberikan amnesti kepada mantan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto. Momen pemberian amnesti ini terbilang tepat, disepakati sehari sebelum Kongres PDIP digelar. Bahkan, Sufmi Dasco Ahmad bersama Mensesneg Prasetyo Hadi sempat melakukan pertemuan langsung dengan Megawati beserta kedua putranya, Prananda dan Puan Maharani, sebelum pengumuman amnesti tersebut dikeluarkan.
Meski demikian, Dasco membantah tegas bahwa pemberian amnesti Hasto Kristiyanto merupakan bagian dari kesepakatan atau barter politis. Ia menjelaskan bahwa seruan Megawati untuk mendukung program pemerintah sudah sering disuarakan jauh sebelum peristiwa di Bali. “Saya pikir tidak ada kaitannya. Karena memang jauh dari sebelum acara di Bali, dalam beberapa pertemuan, Bu Mega sudah menyampaikan juga bahwa program-program yang baik tentunya akan didukung oleh PDIP dan kemudian PDIP juga akan memberikan saran dan masukan untuk beberapa hal yang mungkin belum pas,” pungkas Dasco, menepis spekulasi adanya motif politik di balik keputusan amnesti tersebut.
