Demo besar mengguncang Pati, Jawa Tengah, dipicu kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 250%. Amarah warga memuncak hingga tuntutan pemakzulan Bupati Pati, Sudewo, pun dikumandangkan.
Anggota DPD RI dari Jawa Tengah, Abdul Kholik, mengakui tantangan fiskal yang berat dihadapi pemerintah daerah, termasuk Pati. Namun, ia menekankan pentingnya perencanaan matang agar kebijakan tidak membebani rakyat. “Memang ada tantangan fiskal yang cukup berat, tetapi ini bukan alasan untuk menaikkan pajak secara drastis dan memberatkan masyarakat,” tegas Kholik di Gedung DPD, Senayan, Jakarta, Rabu (13/8). Ia menambahkan, “Jika kenaikan pajak diperlukan, harus melalui dialog intensif dengan masyarakat hingga mencapai angka yang diterima semua pihak. Kenaikannya harus proporsional, mampu meningkatkan pendapatan daerah tanpa membebani masyarakat.”
Kholik menyatakan, DPD RI akan memantau dan menindaklanjuti masalah di Pati. Ia juga meminta Gubernur Jawa Tengah dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk segera menyelesaikan permasalahan ini. “Terkait dinamika di Pati, DPD RI memberikan catatan agar prosesnya sesuai mekanisme yang berlaku dan tercapai titik temu antara aspirasi masyarakat dengan respon positif dari Bupati dan Pemerintah Daerah,” tambahnya.
Di tengah gelombang protes tersebut, Bupati Sudewo menyampaikan permintaan maaf atas rentetan kejadian pasca-kenaikan PBB-P2 yang diterapkan Mei 2025. Dalam konferensi pers di Pati, Kamis (7/8), ia menyatakan, “Saya minta maaf sebesar-besarnya atas kericuhan yang terjadi pada hari Selasa kemarin.” Permintaan maaf ini dilontarkan menyusul aksi protes yang memasuki hari ketiga, ditandai dengan berdirinya posko donasi yang didirikan oleh massa, salah satunya Aksi Masyarakat Pati Bersatu.
Pada Rabu (13/8), demonstrasi besar kembali terjadi di depan Kantor Pemkab Pati. Massa yang telah berkumpul sejak pagi hari, bahkan telah mempersiapkan berbagai logistik dan karangan bunga sejak hari sebelumnya, mendesak Sudewo untuk mundur dari jabatannya. Suasana sempat memanas ketika massa diminta memindahkan mobil komando, dan kembali tegang saat terjadi pelemparan botol ke arah petugas kepolisian yang berjaga. Aksi ini merupakan eskalasi dari demonstrasi sebelumnya yang juga dipicu kenaikan pajak 250% yang diterapkan Bupati Sudewo.
