JawaPos.com — Rencana Presiden Prabowo Subianto untuk mengganti seluruh direksi bank-bank milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Bank Himbara dinilai berpotensi memparah guncangan di pasar saham Indonesia yang tengah rapuh.
Ekonom sekaligus Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai langkah Penggantian direksi bank Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) tersebut tidak hanya tak mendesak. Tetapi juga berisiko menimbulkan ketidakpastian baru bagi investor.
Menurut Bhima, wacana perombakan total direksi bank Himbara justru mencerminkan intervensi berlebihan terhadap tata kelola korporasi yang sudah seharusnya profesional dan independen.
“Ini sangat tidak urgen karena terkesan mencampuri Danantara sebagai pemegang kendali bank BUMN. Padahal kepemilikan saham bank-bank BUMN sudah tidak lagi sepenuhnya milik pemerintah karena sebagian besar sudah tercatat (listing) di bursa,” ujar Bhima kepada JawaPos.com, Minggu (1/2).
KPK Periksa Orang Kepercayaan Ridwan Kamil Terkait Dugaan Korupsi Pengadaan Iklan Bank BJB
Ia mengingatkan bahwa pasar saham saat ini sedang berada dalam situasi tidak kondusif pasca keputusan MSCI terkait pasar Indonesia serta mundurnya Ketua OJK.
Dalam kondisi seperti ini, wacana pergantian direksi massal dinilai berpotensi menambah gejolak.
“Guncangan ke pasar saham bisa makin parah karena sebagian besar bank Himbara sahamnya listing di bursa. Situasi sedang tidak kondusif pasca MSCI dan mundurnya Ketua OJK. Jangan diperburuk lagi dengan inisiasi yang tak berdasar,” tegasnya.
Bhima juga menyoroti potensi risiko hukum apabila bank-bank BUMN dipaksa menyalurkan kredit program pemerintah dengan skema berisiko tinggi, seperti pembiayaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) atau koperasi desa (kopdes).
“Lagipula kalau bank BUMN dipaksa menyalurkan kredit program seperti MBG atau kopdes dengan risiko tinggi, direksi bank Himbara bisa terancam sanksi pidana. Ini bisa membuat direksi berada dalam posisi dilematis antara kepatuhan pada regulasi perbankan dan tekanan kebijakan,” jelasnya.
Ia menekankan bahwa stabilitas pasar keuangan harus menjadi prioritas, terutama di tengah ketidakpastian global dan tekanan terhadap rupiah serta IHSG.
Jumlah Warga RI yang Belum Punya Rekening Bank Ditargetkan Turun jadi 13 Juta Orang Tahun ini
“Yang dibutuhkan saat ini adalah kepastian kebijakan, bukan manuver yang berpotensi mengganggu kepercayaan investor terhadap bank-bank BUMN dan pasar modal Indonesia,” pungkas Bhima.
