Jakarta, IDN Times – Di tengah tantangan global dan domestik yang terus menghantui, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tetap memancarkan optimisme terkait pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2025. Target ambisius sebesar 5,2 persen (year on year/yoy) diyakini dapat tercapai berkat serangkaian kebijakan strategis yang telah digulirkan dan instrumen kebijakan yang disiapkan secara matang untuk menopang pemulihan ekonomi.
Andriansyah, Direktur Strategi Produktivitas dan Pertumbuhan Ekonomi DJSEF Kemenkeu, memaparkan bahwa beberapa kebijakan kunci telah diperkenalkan sejak kuartal III-2025 untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi di penghujung tahun. Kebijakan-kebijakan tersebut meliputi pengelolaan likuiditas perbankan melalui penempatan dana pemerintah di Bank Himbara, program stimulus ekonomi dengan konsep “8+4+5”, serta penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat yang membutuhkan.
“Kami sangat yakin bahwa target pertumbuhan ekonomi tahun ini, yang dipatok pada angka 5,2 persen, dapat kita raih. Pencapaian ini sangat bergantung pada efektivitas kebijakan-kebijakan yang telah dan akan terus kami implementasikan hingga akhir tahun dan beberapa bulan ke depan,” tegas Andriansyah dalam diskusi Bloomberg Technoz di Jakarta, Jumat (5/12/2025).
1. Penguatan Likuiditas Perbankan untuk Mengalirkan Dana ke Sektor Riil
Salah satu kebijakan utama yang menjadi sorotan adalah penempatan dana pemerintah sebesar Rp200 triliun di bank Himbara pada awal September lalu. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat fondasi likuiditas sektor perbankan, sehingga bank-bank di Indonesia memiliki kemampuan lebih dalam mengatasi potensi permasalahan likuiditas di pasar.
Sebagai tindak lanjut, pemerintah kembali mengucurkan tambahan dana sebesar Rp76 triliun yang disalurkan kepada tiga bank Himbara dan satu Bank Pembangunan Daerah (BPD) milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Tambahan modal ini diharapkan menjadi amunisi bagi sektor perbankan untuk lebih aktif menyalurkan kredit kepada sektor riil, yang pada gilirannya akan menjadi motor penggerak pemulihan ekonomi nasional. Dengan ketersediaan likuiditas yang memadai, sektor perbankan diharapkan dapat memperluas pembiayaan kepada usaha produktif, mendorong konsumsi masyarakat, serta memacu investasi yang sangat dibutuhkan untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi.
“Kami senantiasa menjaga keseimbangan antara kebijakan di sisi pasokan (supply) dan permintaan (demand). Dari sisi pasokan, misalnya, kami meningkatkan likuiditas secara bertahap, dimulai dengan Rp200 triliun dan kemudian ditambah Rp76 triliun,” jelas Andriansyah.
2. APBN sebagai Katalis Pendorong Ekonomi
Andriansyah juga menekankan pentingnya instrumen kebijakan fiskal dan moneter dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks ini, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memainkan peran krusial sebagai katalis yang mendorong aktivitas perekonomian.
“Fungsi APBN sebagai instrumen belanja negara sangatlah vital. Meskipun tidak semua belanja negara secara langsung masuk dalam perhitungan PDB, baik dalam bentuk konsumsi maupun investasi, APBN memiliki kemampuan untuk bertindak sebagai katalis yang memicu pertumbuhan ekonomi,” ungkapnya.
3. Menekankan Peran Swasta dan Mengatasi Hambatan Investasi
Pemerintah menyadari betul pentingnya peran sektor swasta sebagai mesin penggerak ekonomi. Oleh karena itu, sektor swasta menjadi fokus utama dalam setiap kebijakan ekonomi yang dirancang, dengan tujuan utama memperkuat fondasi perekonomian domestik. Salah satu upaya konkret yang dilakukan adalah melalui deregulasi yang berkelanjutan untuk menciptakan iklim usaha dan investasi yang lebih kondusif di Indonesia.
“Kami terus berupaya melakukan deregulasi untuk mempermudah investasi. Saat ini, Satgas Percepatan Program Strategis Pemerintah memiliki tiga Pokja. Pokja pertama fokus pada percepatan anggaran, Pokja kedua bertugas mengatasi bottlenecking, dan Pokja ketiga menangani regulasi dan penegakan hukum. Khususnya Pokja kedua, yang menangani bottlenecking, kami berusaha keras untuk menghilangkan hambatan dari sisi pasokan,” papar Andriansyah.
Selain itu, Kementerian Keuangan terus berupaya meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran negara, memastikan bahwa setiap pengeluaran memberikan dampak maksimal bagi perekonomian. Salah satu strategi kunci adalah melalui program-program strategis pemerintah, seperti program MBG (Makan Bergizi Gratis), yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dari setiap alokasi anggaran.
