Sejumlah negara mulai mengambil langkah untuk mengantisipasi potensi terganggunya pasokan energi global akibat konflik di Timur Tengah. Salah satunya Filipina yang memangkas hari kerja aparatur pemerintah dan kegiatan belajar di sekolah negeri.
Presiden Filipina Ferdinand R. Marcos Jr. menginstruksikan penerapan empat hari kerja dalam sepekan di kantor-kantor pemerintahan mulai Senin (9/3). Sekolah negeri juga memberlakukan empat hari kegiatan belajar di sekolah.
Kebijakan tersebut diterapkan dengan memadatkan pekerjaan atau kegiatan belajar menjadi empat hari, atau dikombinasikan dengan bekerja dan belajar dari rumah. Langkah ini diambil untuk menghemat konsumsi listrik dan bahan bakar minyak (BBM).
Pengamat energi Fahmy Radhi menilai kebijakan serupa tidak akan memberikan dampak signifikan dalam menghadapi potensi krisis energi di Indonesia. Terlebih, periode menjelang Hari Raya Idulfitri biasanya diikuti peningkatan mobilitas masyarakat.
“Kan mereka punya tradisi mudik, kebutuhan energinya tinggi. Bagaimana mau menghentikannya?” kata Fahmy kepada Katadata, Senin (9/3).
Menurut dia, pemerintah harus fokus memastikan pasokan BBM tetap tersedia dan harganya tidak melonjak tajam. Fahmy menyarankan pemerintah melakukan realokasi anggaran untuk menutup potensi pembengkakan subsidi energi, termasuk dengan menggeser anggaran program yang dinilai kurang mendesak seperti Makan Bergizi Gratis (MBG).
Namun sebelum itu, pemerintah perlu menentukan batas kemampuan keuangan negara dalam menahan kenaikan harga BBM. “Kalau misalnya pada harga minyak US$120 per barel sudah harus dinaikkan (harga BBM),” ujarnya.
Di sisi lain, percepatan transisi energi melalui pengembangan kendaraan listrik serta pembangkit energi baru dan terbarukan tidak mungkin menjadi solusi jangka pendek, karena penerapannya butuh waktu yang panjang.
“Harus menyadarkan para pemimpin dulu untuk mengubah paradigma. Jangan terlalu bergantung pada energi fosil, tapi mulai dikembangkan energi baru terbarukan. Ini juga tidak bisa cepat,” kata Fahmy.
Dia memperkirakan Indonesia membutuhkan waktu hingga sekitar satu dekade untuk benar-benar beralih ke energi baru terbarukan. Meski demikian, momentum krisis energi dapat dimanfaatkan untuk mengubah paradigma para pemangku kepentingan, dari yang sebelumnya berfokus pada energi fosil menuju energi bersih.
Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah masih mengkaji kebijakan yang paling tepat untuk menghadapi potensi gejolak energi global, termasuk mempelajari langkah yang diambil negara lain.
“Apa yang dilakukan oleh negara lain itu kan tergantung kondisi masing-masing negara,” kata Bahlil.
