Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) secara resmi menyatakan bahwa opsi pembangunan smelter tembaga baru oleh PT Freeport Indonesia (PTFI) tidak lagi menjadi prioritas utama pemerintah. Syarat ini, yang sebelumnya dipertimbangkan untuk perpanjangan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) perusahaan, kini telah direvisi seiring dengan dinamika negosiasi terkini.
Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menjelaskan bahwa semula pembangunan smelter baru di Fakfak, Papua Barat, adalah salah satu prasyarat penting untuk perpanjangan IUPK PTFI selepas tahun 2041. Persyaratan tersebut juga mencakup penambahan divestasi minimal 10% saham PTFI kepada MIND ID. Namun, fokus pemerintah kini bergeser, dengan mendorong PTFI untuk memprioritaskan pemanfaatan smelter tembaga yang berlokasi di Gresik, Jawa Timur.
Perubahan arah ini, menurut Bahlil, merupakan hasil dari diskusi intensif, terutama yang berkaitan dengan penambahan kepemilikan saham negara di PTFI. “Tadinya kita ingin untuk ada smelter di Papua, tadinya. Tapi itu masih diskusi karena penambahan jumlah saham di atas 10% apalagi untuk sebagian ke [BUMD] Papua maka itu salah satu opsi untuk diprioritaskan pemanfaatan smelternya di Gresik,” kata Bahlil kepada wartawan pada Jumat, 26 September 2025, menjelaskan alasan di balik keputusan tersebut.
Pemerintah sendiri tengah membidik penambahan kepemilikan saham negara di PTFI hingga lebih dari 10% dari porsi yang ada saat ini. Sebagian dari saham tambahan tersebut rencananya akan dialokasikan kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Papua. Bahlil menambahkan bahwa negosiasi bahkan mengarah pada angka 12%. “Saham ini sebagian kepada BUMD Papua, ini terjadi pasca-2041 supaya eksplorasi bisa dilakukan,” lanjutnya, menandaskan strategi jangka panjang pemerintah.
Bahlil menegaskan bahwa pembagian saham untuk BUMD Papua akan terealisasi setelah tahun 2041. Saat ini, sejumlah tahapan negosiasi krusial masih berlangsung. Rencananya, rapat final antara pemerintah dan Freeport akan kembali diadakan pada Oktober 2025 untuk memfinalisasi kesepakatan. Terkait nilai akuisisi saham tersebut, Bahlil menegaskan, “Iya itu tidak ada nilai valuasi, jadi sangat kecil dan saya minta itu diberikan angka semurah-murahnya kepada pemerintah dalam hal ini BUMD Papua dan MIND ID.”
Lebih lanjut, opsi perpanjangan izin tambang Freeport ini disebut sejalan dengan arahan strategis yang telah disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Arahan tersebut diungkapkan dalam rapat bersama antara Freeport-McMoran dan PTFI, menandakan dukungan penuh dari tingkat kepemimpinan tertinggi negara terhadap arah kebijakan ini.
