Jakarta, IDN Times – Sebanyak 18 gubernur se-Indonesia, dipimpin oleh Gubernur Maluku Utara (Malut) Sherly Tjoanda, secara tegas menolak kebijakan pemotongan anggaran daerah yang diberlakukan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Para pemimpin daerah ini menyuarakan keberatan mereka langsung di kantor Kementerian Keuangan di Jakarta pada Selasa (7/10), menegaskan bahwa tidak ada satu pun gubernur yang menyetujui langkah pemotongan anggaran tersebut.
Penolakan ini bukan tanpa alasan. Sherly Tjoanda menekankan bahwa pemotongan anggaran yang signifikan akan berdampak langsung pada terhambatnya janji pembangunan, khususnya proyek-proyek infrastruktur vital seperti jalan dan jembatan di berbagai daerah. Situasi ini dinilai sangat memberatkan dan berpotensi melumpuhkan roda pembangunan di seluruh pelosok negeri.
Rincian besaran pemotongan anggaran daerah menunjukkan angka yang mengkhawatirkan. Sherly menjelaskan, rata-rata pemotongan di tingkat provinsi berkisar antara 20 hingga 30 persen. Sementara itu, untuk tingkat kabupaten, angkanya jauh lebih drastis, bahkan mencapai 60 hingga 70 persen, seperti yang terjadi di Jawa Tengah. Kondisi ini secara nyata akan menghambat pelaksanaan berbagai proyek pembangunan infrastruktur yang telah direncanakan.
Sherly pun menyampaikan harapannya, “Mudah-mudahan Pak Menkeu bisa berkomunikasi dengan baik mencari solusi yang baik, sehingga kita ke depan untuk pembangunan infrastruktur bisa berjalan dengan baik dan pembayaran gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) tetap lancar, dan pertumbuhan ekonomi daerah tetap sesuai dengan yang diharapkan.” Harapan ini menggarisbawahi urgensi pemotongan anggaran terhadap stabilitas ekonomi daerah dan kesejahteraan pegawai. Senada dengan Sherly, Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem, mengungkapkan bahwa anggaran daerahnya dipangkas hingga 25 persen. Mualem menegaskan, “Kami semua mengusulkan agar anggaran tidak dipotong karena beban di provinsi masing-masing sudah berat.”
Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) yang juga menjabat sebagai Gubernur Jambi, Al Haris, menjelaskan bahwa para gubernur memang sengaja meminta waktu kepada Menteri Keuangan untuk menyampaikan langsung keluhan mendalam mereka mengenai pemotongan dana transfer ke daerah (TKD). Dampak dari pemotongan ini luar biasa. “Ada daerah yang bahkan kesulitan membayar operasional, termasuk gaji PPPK. Dampaknya luar biasa bagi daerah,” ujar Al Haris, menggambarkan betapa kritisnya situasi ini bagi keberlangsungan pemerintahan dan layanan publik di tingkat lokal.
Menurut Al Haris, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bersikap responsif terhadap keluhan tersebut dan berjanji akan melakukan evaluasi anggaran terhadap besaran TKD pada tahun 2026. “Pak Menteri responsif sekali. Beliau berjanji tahun depan, seiring berjalannya waktu, akan dilakukan evaluasi lagi terhadap TKD ke daerah,” bebernya. Meskipun ada janji evaluasi, Al Haris tetap menyoroti bahwa daerah dengan pendapatan asli daerah (PAD) yang kecil akan semakin kesulitan mengembangkan wilayahnya jika TKD terus dipangkas. “Daerah yang PAD-nya kecil tentu sulit berkembang. Bahkan, visi dan misi kepala daerah bisa tidak tercapai karena fokus hanya pada jalannya roda pemerintahan,” tegasnya. Sebagai informasi, Transfer ke Daerah (TKD) adalah dana yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan serta disalurkan kepada Daerah untuk dikelola dalam rangka mendanai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
Berikut adalah daftar 18 gubernur yang hadir langsung dalam audiensi penting dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, berdasarkan data dari Kementerian Keuangan:
- Jambi
- Kalimantan Timur
- Kalimantan Utara
- Kepulauan Bangka Belitung
- Banten
- Kepulauan Riau
- Jawa Tengah
- Sulawesi Tengah
- Maluku Utara
- Sumatra Barat
- DI Yogyakarta
- Papua Pegunungan
- Bengkulu
- Aceh
- Sumatra Utara
- Lampung
- Sulawesi Selatan
- Nusa Tenggara Barat (NTB)
