Ringkasan Berita:
- Sosok Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Heru Pambudi, jadi sorotan kini
- Jumlah harta kekayaan Sekjen Kemenkeu Heru Pambudi jauh melampaui kekayaan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa
- Rincian harta kekayaan Heru Pambudi mencapai Rp71 miliar lebih, sedangkan Menkeu Purbaya sebesar Rp39,21 miliar
Sosok Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Heru Pambudi, kini tengah menjadi perbincangan hangat publik. Pasalnya, usai viral dengan insiden ponselnya yang membuat Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkejut, kini harta kekayaan Heru Pambudi terkuak dan jauh melampaui atasannya tersebut. Perbedaan nilai aset keduanya pun cukup mencengangkan, mencapai puluhan miliar rupiah, memicu rasa ingin tahu masyarakat akan latar belakang pejabat yang memiliki kekayaan fantastis ini.
Berdasarkan penelusuran dari situs resmi Kemenkeu, Heru Pambudi melaporkan harta kekayaannya pada 24 Februari 2025 untuk periode 2024. Total kekayaan Sekjen Kemenkeu ini tercatat sebesar Rp71.012.355.184. Harta tersebut dirinci dalam beberapa kategori, menunjukkan kepemilikan aset yang beragam.
Aset Tanah dan Bangunan Heru Pambudi mencapai nilai Rp3.528.436.000. Ini termasuk delapan properti yang tersebar di Kabupaten/Kota Bogor dan Kabupaten/Kota Bekasi, dengan rincian seperti tanah dan bangunan seluas 400 m2/182 m2 di Bogor senilai Rp694.369.000, serta sebuah bangunan seluas 18 m2 di Jakarta Timur senilai Rp380.000.000. Sebagian besar aset ini tercatat sebagai hasil sendiri dan warisan.
Dalam kategori Alat Transportasi dan Mesin, Heru Pambudi memiliki aset senilai Rp346.950.000. Menariknya, selain mobil Toyota Voxy tahun 2020 senilai Rp340.000.000, ia juga memiliki beberapa sepeda gunung merek Spesialis, Giant, dan United, serta sepeda motor Honda Supra, yang total nilainya mencapai Rp6.950.000. Sementara itu, Harta Bergerak Lainnya tercatat sebesar Rp592.640.000.
Bagian terbesar dari harta kekayaan Heru Pambudi berasal dari Surat Berharga senilai Rp12.160.600.823 dan Kas dan Setara Kas yang mencapai angka Rp54.383.728.361. Dengan rincian ini, total kekayaan bersih Heru Pambudi, tanpa adanya utang, mengukuhkan jumlah Rp71.012.355.184.
Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang disampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2024 saat dirinya masih menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner LPS, memiliki total harta kekayaan sebesar Rp39,21 miliar. Laporan tersebut disampaikan pada 11 Maret 2025 dan telah diverifikasi administratif. Angka ini secara signifikan lebih rendah dibandingkan kekayaan yang dimiliki Sekjen-nya, Heru Pambudi.
Rincian harta kekayaan Purbaya menunjukkan dominasi aset tanah dan bangunan yang bernilai total Rp30,5 miliar. Ini terdiri dari tiga properti di Jakarta Selatan yang merupakan hasil sendiri, termasuk satu bidang tanah dan bangunan seluas 2.152 m2 senilai Rp13 miliar, dan satu bidang tanah seluas 1.787 m2 senilai Rp16 miliar. Portofolio kendaraannya senilai Rp3,6 miliar mencakup mobil mewah seperti Mercedes-Benz sedan 2008, BMW Jeep 2019, Toyota Alphard 2019, dan Peugeot Jeep New 5008 2019, ditambah dua sepeda motor Yamaha XMAX BG AT 2018 dan Honda Vario 125 2021, semuanya tercatat sebagai hasil sendiri.
Lebih lanjut, Purbaya juga melaporkan harta bergerak lainnya senilai Rp684 juta, surat berharga sebesar Rp220 juta, serta kas dan setara kas senilai Rp4,2 miliar. Menariknya, dalam dokumen LHKPN tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tercatat tidak memiliki utang sepeser pun, menunjukkan manajemen keuangan yang sangat baik.
Pemberitaan mengenai harta kekayaan Heru Pambudi ini muncul setelah insiden ringan yang memancing perhatian publik. Nama Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Heru Pambudi menjadi sorotan setelah sebuah momen lucu di konferensi pers terkait perbaikan sistem Coretax. Saat itu, Menkeu Purbaya mendadak merasa “minder” ketika melihat ponsel yang disodorkan oleh Heru Pambudi.
Kisah bermula saat Menkeu Purbaya membutuhkan data untuk dibaca tanpa harus membalikkan badan melihat layar besar di belakangnya. Heru Pambudi dengan sigap menyodorkan ponsel pribadinya. Namun, perhatian Menkeu Purbaya justru teralih pada layar ponsel Heru yang berukuran jauh lebih besar dari ponselnya sendiri. “Handphone lo bagus, lebih gede, layarnya gede nih,” komentar Menkeu Purbaya sembari membandingkan dengan ponselnya dan tertawa ringan. Momen ini, meski ringan, menjadi pemicu publik untuk mengulik lebih dalam tentang sosok Heru Pambudi.
Di balik cerita ringan tersebut, Heru Pambudi sebenarnya adalah seorang pejabat publik dengan rekam jejak dan prestasi yang gemilang di Kementerian Keuangan. Lahir pada 11 Februari 1970 di Bondowoso, Jawa Timur, ia resmi menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan sejak 12 Maret 2021, setelah memulai karier di kementerian tersebut sejak September 1991.
Perjalanan pendidikan Heru Pambudi cukup impresif. Ia menamatkan pendidikan dasar di Bondowoso dan lulus dari SMA Negeri 2 Bondowoso pada tahun 1988. Kemudian, ia melanjutkan ke Diploma III Keuangan Spesialisasi Bea dan Cukai Angkatan IV di Politeknik Keuangan Negara STAN pada tahun 1991. Gelar sarjana Ekonomi Manajemen diperolehnya dari Universitas Indonesia pada tahun 1996, diikuti dengan gelar Master of Law dari University of Newcastle Upon Tyne, Inggris, pada tahun 2001. Selain itu, Heru Pambudi juga memperkaya ilmunya melalui berbagai program pelatihan kepemimpinan eksekutif di Melbourne Business School dan Oxford.
Karier Heru Pambudi di Kementerian Keuangan dimulai pada tahun 1992 sebagai pelaksana di Direktorat Verifikasi, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dedikasinya membawa ia menduduki berbagai posisi strategis, termasuk Kepala Seksi Kepabeanan dan Cukai II pada 2002, Kepala Seksi Impor pada 2003, serta beberapa posisi Kepala Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai di Tanjung Uban dan Sunda Kelapa pada 2007. Ia juga pernah menjabat sebagai Kepala Subdirektorat di beberapa bidang sebelum menjadi Direktur Fasilitas Kepabeanan pada 2012 dan Direktur Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai pada 2015. Puncaknya, ia dipercaya menjabat sebagai Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan pada 1 Juli 2015, sebelum akhirnya dilantik sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan pada 12 Maret 2021.
Selama menjabat di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Heru Pambudi adalah inisiator berbagai program reformasi yang berfokus pada perbaikan tata kelola, proses bisnis, dan pengelolaan sumber daya manusia. Keterlibatannya dalam Tim Reformasi Kepabeanan sejak tahun 1995 telah membawa transformasi signifikan, mulai dari komputerisasi hingga perubahan undang-undang kepabeanan dan cukai. Ia juga melanjutkan dedikasinya dalam Tim Penguatan Reformasi Kepabeanan dan Cukai, yang berhasil meningkatkan integritas, memperbaiki organisasi, mengoptimalkan penerimaan, serta meningkatkan fasilitas dan layanan pada tahun 2017. Modernisasi institusi juga diwujudkan melalui optimalisasi penggunaan data analitik untuk layanan dan tata kelola internal.
Tak hanya itu, Heru Pambudi juga meluncurkan berbagai program inovatif terkait fasilitas perdagangan dan reformasi struktural. Di antaranya adalah pembangunan Indonesia Single Risk Management (ISRM) untuk pengelolaan risiko dengan identitas tunggal pelaku usaha ekspor impor, pembentukan Pusat Komando dan Kendali untuk memerangi penyelundupan, serta Operasi Gempur yang sukses menekan peredaran rokok ilegal dari 12,14% (2016) menjadi 4,86% (2020). Berbagai fasilitas kepabeanan modern seperti Pusat Logistik Berikat (PLB), layanan pembayaran elektronik terpusat, e-warehouse, e-certificate of origin, Operator Ekonomi Bersertifikat, serta pembangunan National Logistic Ecosystem (NLE) juga merupakan buah karyanya.
Ketika mengemban amanah sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, Heru Pambudi menginisiasi program “Kemenkeu Satu”. Program ini merupakan perubahan paradigma dan penguatan budaya yang mengutamakan kolaborasi serta pemanfaatan teknologi informasi di seluruh sendi organisasi. “Kemenkeu Satu” mencakup penguatan budaya sinergi dan integritas, pemanfaatan teknologi digital, kolaborasi pengelolaan aset, simplifikasi regulasi, penguatan komunikasi, manajemen keuangan, serta transformasi proses bisnis untuk mencapai efisiensi dan efektivitas.
Di kancah internasional, Heru Pambudi turut aktif berperan di berbagai forum, baik di tingkat ASEAN maupun dalam pertemuan bilateral dan multilateral. Ia terlibat dalam diskusi penting mengenai perdagangan internasional, penindakan kepabeanan dan cukai, tindak pidana pencucian uang, kejahatan lintas negara, terorisme, narkoba, dan perdagangan manusia. Pada tahun 2020, ia dipercaya sebagai Wakil Ketua World Customs Organization (WCO) untuk wilayah Asia-Pacific, di mana ia selalu menekankan pentingnya komunikasi, kepercayaan, dan saling pengertian.
Dedikasi dan kepemimpinan Heru Pambudi juga telah diakui dengan beragam penghargaan bergengsi. Pada tahun 2017, ia menerima Bung Hatta Anti-Corruption Award (BHACA) atas komitmennya dalam menginternalisasi nilai-nilai integritas. Setahun kemudian, ia mendapatkan Pingat Tauladan Terbilang dari Departemen Kepabeanan Kerajaan Malaysia. Pada tahun 2020, Presiden Joko Widodo menganugerahkan Satyalancana Wira Karya atas kontribusinya mencegah masuknya barang ilegal dan berbahaya melalui sistem analisa data penumpang. Ia juga merupakan salah satu peraih Piala Adhigana Anugerah ASN untuk kategori PPT Madya Teladan pada tahun 2021, merepresentasikan nilai-nilai ASN BerAKHLAK yang diharapkan Presiden Jokowi menjadi motor reformasi birokrasi.
Kini, Heru Pambudi juga dipercaya menjabat sebagai Ketua Umum Panitia Rangkaian Pertemuan G20 jalur keuangan (finance track) pada Presidensi G20 Indonesia tahun 2022. Dengan tema “Recover Together, Recover Stronger”, perannya sangat vital dalam mendorong pemulihan ekonomi global yang berkelanjutan. Semua pencapaian ini menegaskan bahwa Heru Pambudi adalah sosok pejabat yang tidak hanya kaya harta, tetapi juga kaya pengalaman dan prestasi.
(TribunNewsmaker.com/Eri Ariyanto, Tribunnews.com, Bangkapos.com)
