Perhimpunan Profesional Keberlanjutan Indonesia (IS2P) menyampaikan keprihatinan mendalam atas meluasnya konflik terbuka di berbagai kota besar di Indonesia. IS2P secara tegas menyerukan agar semua pihak segera menghentikan eskalasi konflik demi menyelamatkan masa depan Indonesia yang berkeadilan dan lestari.
IS2P mengidentifikasi bahwa kemarahan publik yang semakin memuncak dipicu oleh akar masalah fundamental seperti ketidakadilan sosial-ekonomi, penyalahgunaan kewenangan, serta minimnya transparansi pemerintah dan legislatif. Faktor-faktor krusial ini, menurut IS2P, telah mentransformasi demonstrasi damai menjadi bentrokan terbuka yang menimbulkan keresahan publik.
“Indonesia kini berada di titik kritis. Bentrokan fisik, perusakan fasilitas umum, bahkan hingga kehilangan nyawa menjadi indikator serius yang harus segera diatasi,” tegas Satrio Dwi Prakoso, Ketua IS2P, dalam keterangan tertulis yang dirilis pada Senin (1/9). Ia menambahkan, jika situasi ini tidak segera dipulihkan, dampaknya akan sangat merugikan bangsa dan menghambat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.
Dampak lanjutan dari eskalasi konflik ini sangat multidimensional. IS2P memperingatkan bahwa kondisi ini akan semakin memperdalam krisis kepercayaan publik terhadap negara, menciptakan ketidakstabilan politik yang mengancam sendi-sendi demokrasi, serta mengikis legitimasi lembaga negara. Lebih jauh lagi, potensi fragmentasi sosial dan politik menjadi nyata, dan risiko intervensi asing dikhawatirkan meningkat seiring melemahnya posisi tawar Indonesia di kancah internasional.
Apabila kondisi ini terus berlanjut tanpa penanganan serius, IS2P menilai bahwa agenda penting seperti reformasi birokrasi, perbaikan tata kelola pemerintahan, dan keseluruhan agenda pembangunan nasional akan terhambat secara signifikan. Oleh karena itu, IS2P secara tegas menyerukan enam poin penting kepada pemerintah, parlemen, dan aparat keamanan sebagai kerangka solusi mitigasi dan pemulihan.
IS2P mendesak 1. Menghentikan kekerasan dan provokasi. Aparat keamanan diimbau untuk segera menghentikan segala bentuk kekerasan fisik yang melanggar hak asasi manusia (HAM) dan menjamin perlindungan bagi warga negara yang menggunakan haknya untuk menyampaikan pendapat. Tindakan represif dan provokatif hanya akan memperparah krisis kepercayaan masyarakat terhadap instansi negara.
Selanjutnya, IS2P menekankan pentingnya 2. Memperkuat komunikasi publik yang transparan. Pemerintah dan legislatif harus segera membuka jalur komunikasi dua arah yang transparan terhadap aspirasi masyarakat, terutama dalam proses pengambilan kebijakan yang berdampak luas.
Poin ketiga adalah 3. Membuka ruang dialog inklusif. IS2P menyarankan agar pemerintah dan legislatif menciptakan ruang dialog yang partisipatif, inklusif, serta bebas dari segala bentuk intimidasi. Keterlibatan masyarakat secara setara diperlukan untuk menghasilkan solusi yang benar-benar mencerminkan kepentingan bersama.
Tuntutan keempat adalah 4. Menegakkan keadilan sosial dan hukum tanpa pandang bulu. Penegakan hukum harus berlandaskan prinsip kesetaraan, bebas dari intervensi politik atau kepentingan kelompok tertentu. Ini termasuk dalam penanganan insiden yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa selama rangkaian demonstrasi di berbagai kota.
Kelima, IS2P menyerukan 5. Meningkatkan kinerja eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ketiga pilar demokrasi ini harus bekerja secara efektif, transparan, dan fokus pada kepentingan rakyat. Penguatan integritas dan akuntabilitas adalah kunci untuk mengembalikan kepercayaan publik yang terkikis.
Terakhir, IS2P mendesak 6. Melindungi program keberlanjutan dan aksi iklim untuk generasi kini dan mendatang. “Komitmen terhadap keberlanjutan dan aksi iklim harus terus dijaga,” ujar Satrio. Ia menegaskan bahwa krisis lingkungan dan perubahan iklim adalah ancaman nyata yang tidak boleh diabaikan di tengah dinamika politik dan sosial yang sedang terjadi.
Pada akhirnya, IS2P menegaskan bahwa masa depan Indonesia sangat bergantung pada kerja bersama, komitmen kolektif, dan prioritas pada keberlanjutan serta kesejahteraan rakyat. Indonesia kini berdiri di persimpangan sejarah yang krusial: memilih jalan menuju perdamaian, keadilan, dan keberlanjutan, atau terjerumus dalam krisis berkepanjangan yang merusak.
“Mari kita jaga rumah bersama ini dengan penuh tanggung jawab. Mari pulihkan kepercayaan yang terkoyak, bangun masa depan yang lebih baik, dan pastikan Indonesia tetap adil, kokoh, dan lestari bagi semua lapisan masyarakat,” pungkas Satrio, menyerukan harapan akan persatuan dan tindakan nyata.
