Pemerintah secara resmi mengumumkan dimulainya pencairan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kesejahteraan Rakyat pada Senin, 20 Oktober. Program strategis ini hadir sebagai inisiatif tambahan di luar Kartu Sembako atau BLT Reguler, bertujuan untuk memberikan dorongan signifikan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan bahwa melalui skema BLT Kesejahteraan Rakyat ini, pemerintah akan menyalurkan bantuan finansial sebesar Rp 300.000 per bulan. Bantuan tersebut akan diberikan selama tiga bulan berturut-turut, yaitu untuk periode Oktober, November, dan Desember, yang totalnya mencapai Rp 900.000 dan akan disalurkan sekaligus kepada setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Proses penyaluran bantuan akan dilaksanakan dengan cepat dan efisien. “Penyalurannya akan dilakukan segera melalui Himbara untuk 18,3 juta keluarga, dan ini akan langsung diberikan mulai minggu depan. Sementara itu, 17,2 juta keluarga lainnya akan menerima melalui PT Pos, yang juga siap diberikan mulai Senin, 20 Oktober nanti,” ujar Airlangga di Kantor Pos Cabang Cikini, Jakarta, pada Jumat (17/10). Mekanisme ini dirancang untuk memastikan distribusi bantuan menjangkau masyarakat secara luas dan tepat waktu.
Program BLT Kesejahteraan Rakyat menargetkan lebih dari 35 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), dengan potensi menjangkau sekitar 140 juta jiwa. Data ini mencakup rata-rata anggota keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan dua anak, yang masuk dalam kategori Desil 1 hingga 4 berdasarkan data sosial sensus ekonomi nasional. Target yang ambisius ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperluas jaring pengaman sosial.
Airlangga lebih lanjut menegaskan bahwa BLT Kesejahteraan Rakyat ini merupakan tambahan dan berbeda dari BLT reguler yang selama ini disalurkan setiap bulan oleh Kementerian Sosial. Bantuan reguler tersebut menyasar 20,88 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Sembako. Dengan demikian, program baru ini melengkapi upaya pemerintah yang sudah berjalan untuk mendukung ekonomi masyarakat.
Adapun total anggaran yang dialokasikan untuk BLT tambahan ini mencapai Rp 30 triliun. Anggaran ini, seperti dijelaskan Airlangga Hartarto, berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang merupakan hasil efisiensi dan realokasi anggaran pemerintah. “Hasil efisiensi, realokasi anggaran. Yang kuartal keempat Rp 16,2 triliun, ditambah Rp 30 triliun,” pungkas Airlangga, mengindikasikan prioritas pemerintah dalam mengalokasikan dana untuk program kesejahteraan.
Dalam upaya memperluas cakupan bantuan sosial, Presiden Prabowo telah menginstruksikan peningkatan signifikan jumlah penerima BLT. Melalui kebijakan ini, jumlah KPM diperluas hingga dua kali lipat menjadi 35.046.783 keluarga untuk periode Oktober, November, dan Desember. Langkah proaktif ini menegaskan komitmen pemerintah dalam memastikan bahwa bantuan langsung tunai dapat menjangkau lebih dari 140 juta orang, memperkuat daya beli dan menopang ekonomi keluarga rentan di masa kini.
