Pemerintah Amerika Serikat (AS) menegaskan kesepakatan tarif dengan sejumlah mitra dagang utama tetap berlaku meski Presiden Donald Trump kalah di Mahkamah Agung terkait penggunaan kewenangan darurat untuk menerapkan tarif.
Pejabat senior AS berupaya meredam kekhawatiran global dengan memastikan perjanjian dagang yang telah dinegosiasikan, termasuk dengan China, Uni Eropa, Jepang, dan Korea Selatan, tidak akan dibatalkan.
Dalam sebuah wawancara CBS Face the Nation, Perwakilan Dagang AS Jamieson Greer menekankan kesepakatan tersebut terpisah dari rencana tarif global 15 persen yang diumumkan Trump pada Sabtu (21/2).
“Kami ingin mereka memahami kesepakatan ini adalah kesepakatan yang baik. Kami akan menepatinya dan kami juga berharap para mitra kami melakukan hal yang sama,” kata Greer dikutip dari Bloomberg, Senin (23/2).
Meski demikian, ketidakpastian kebijakan langsung memicu respons dari mitra dagang. Kepala perdagangan Parlemen Eropa menyatakan akan mengusulkan penangguhan ratifikasi perjanjian dagang UE-AS sampai pemerintah Trump memberikan kejelasan arah kebijakan. Di New Delhi, pejabat India juga menunda pembicaraan di AS pekan ini untuk merampungkan kesepakatan dagang sementara dengan alasan serupa.
Putusan Mahkamah Agung yang membatalkan penggunaan kewenangan darurat untuk tarif muncul menjelang rencana kunjungan Trump ke China bulan depan. Greer memberi sinyal Washington masih memiliki instrumen lain untuk menjaga daya tawar, termasuk investigasi terhadap praktik perdagangan negara lain.
“Kami sudah memiliki tarif seperti ini terhadap China dan investigasi juga masih berjalan,” ujarnya.
Trump dijadwalkan bertemu Presiden China Xi Jinping dalam kunjungan yang dimulai 31 Maret. Greer menyebut hubungan keduanya kuat dan AS saat ini tetap mengenakan tarif rata-rata 40 persen terhadap produk China tanpa menggunakan dasar hukum darurat yang dibatalkan pengadilan.
Pendekatan perdagangan Trump yang sebagian besar terpukul oleh putusan Mahkamah Agung tetap memicu kegelisahan di kalangan mitra dagang global, termasuk Uni Eropa. Greer mengaku telah berbicara dengan pejabat UE akhir pekan ini dan akan terus berkomunikasi dengan mitra utama lainnya untuk memberi kepastian.
“Tenang saja, saya juga sudah berbicara dengan mereka. Saya sudah bilang selama setahun terakhir, menang atau kalah di pengadilan, tarif tetap akan ada dan kebijakan presiden akan berlanjut,” kata Greer.
Itu sebabnya, kata dia, para mitra tetap menandatangani kesepakatan meski proses hukum masih berlangsung.
Komisi Eropa menyatakan membutuhkan kejelasan penuh terkait langkah lanjutan pemerintah AS. Dalam pernyataannya, lembaga eksekutif UE itu menegaskan kesepakatan harus dihormati dan AS diharapkan menepati komitmen dalam perjanjian dagang yang diteken Agustus lalu.
Presiden Bank Sentral Eropa Christine Lagarde juga menilai kejelasan dari pemerintah AS penting bagi stabilitas perdagangan global. Ia berharap kebijakan yang diambil telah dipikirkan matang dan sesuai konstitusi serta hukum yang berlaku.
Sementara itu, Menteri Keuangan AS Scott Bessent mengatakan pemerintah tetap berkomunikasi dengan mitra dagang dan mengklaim mereka menyukai kesepakatan tarif yang ada.
“Kesepakatan ini tidak akan berubah,” ujarnya dalam wawancara televisi.
Di dalam negeri, kritik juga bermunculan. Anggota DPR dari Partai Republik Don Bacon, yang skeptis terhadap tarif dan memuji putusan Mahkamah Agung, menilai kebijakan tarif baru 15 persen Trump tidak akan bertahan lama. Ia menyebut kebijakan tersebut inkonstitusional serta buruk dari sisi ekonomi dan politik.
Tarif baru itu rencananya menggunakan dasar Section 122 dari Trade Act 1974, yang memberi presiden kewenangan mengenakan tarif hingga 150 hari tanpa persetujuan Kongres dalam kondisi tertentu, seperti defisit neraca pembayaran yang besar.
Meski begitu, Greer menegaskan mitra dagang AS tidak seharusnya berharap ada pelonggaran tarif akibat putusan Mahkamah Agung. Menurutnya, tarif global 15 persen yang diumumkan Trump pada dasarnya setara dengan tarif yang sebelumnya diberlakukan melalui kewenangan darurat.
“Realitasnya, kami ingin mempertahankan kebijakan yang ada dan menjaga kesinambungan semaksimal mungkin,” kata Greer.
