Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan realisasi belanja pemerintah pusat hingga akhir 2025 mencapai Rp 2.602,3 triliun. Capaian tersebut setara dengan 96,3 persen dari total pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang ditetapkan sebesar Rp 2.701,4 triliun.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan pagu belanja pemerintah pusat dalam APBN 2025 ditetapkan senilai Rp 2.701,4 triliun. Berdasarkan outlook laporan sementara (lapsem), angkanya tercatat sebesar Rp 2.663,4 triliun, sementara realisasi belanja pemerintah pusat hingga 31 Desember 2025 mencapai Rp 2.602,3 triliun.
“Sehingga APBN itu untuk belanja pemerintah pusatnya dari yang diperkirakan Rp 2.701,4 triliun dia kemudian mencapai Rp 2.602,3 triliun. Jadi kita berbelanja Rp 100 triliun lebih rendah karena kita memiliki efisiensi anggaran di awal tahun,” kata Suahasil dalam Konferensi Pers APBN KiTa, Kamis (8/1).
Suahasil menuturkan kebijakan efisiensi anggaran di awal tahun lalu sebesar Rp 306,7 triliun diterapkan pada belanja kementerian dan lembaga (K/L) serta transfer ke daerah. Ia memastikan langkah tersebut tidak mencakup belanja pegawai, kebutuhan operasional dasar, maupun anggaran bantuan sosial.
“Dan yang dibuka kembali adalah sekitar Rp 206,4 triliun dari Rp 306,7 triliun tersebut supaya operasional dasar bisa tetap berlangsung, supaya belanja bantuan sosial bisa tetap berjalan,” lanjutnya.
Lebih lanjut, belanja kementerian dan lembaga (K/L) tercatat mencapai Rp 1.500,4 triliun atau meningkat 13,3 persen. Realisasi tersebut terdiri atas belanja barang sebesar Rp 564,9 triliun, belanja modal Rp 427,5 triliun, serta belanja bantuan sosial senilai Rp 186,6 triliun. Adapun belanja pegawai terealisasi sebesar Rp 321,3 triliun, sementara pembayaran pensiun mencapai Rp 166,5 triliun.
Realisasi Penyaluran Barang Bersubsidi
Suahasil memaparkan realisasi penyaluran bantuan sosial (bansos) pada 2025 tercatat mencapai Rp 186,6 triliun atau tumbuh 20,5 persen jika dibandingkan dengan tahun lalu yaitu sebesar Rp 154,9 triliun.
“Peningkatan bansos ini kita pakai untuk mendukung berbagai macam kebijakan termasuk di dalamnya stimulus stimulus ekonomi yang sifatnya adalah bantuan sosial,” ucap Suahasil.
Suahasil juga melaporkan realisasi subsidi sepanjang 2025 sebesar Rp 281,6 triliun, yang mencakup subsidi energi dan non-energi. “Subsidi tahun 2025 telah dibayarkan Rp 281,6 triliun yang disini adalah meliputi subsidi energi maupun non-energi,” ucap Suahasil.
Berdasarkan jenisnya, penyaluran BBM bersubsidi hingga 31 Desember 2025 tercatat sebesar 18.979,3 ribu kiloliter, meningkat 4,7 persen dibandingkan realisasi 2024. Penyaluran LPG 3 kilogram mencapai 8.544,9 juta kilogram atau tumbuh 3,9 persen. Sementara itu, jumlah pelanggan listrik bersubsidi meningkat menjadi 42,8 juta pelanggan atau naik 2,6 persen secara tahunan.
Penyaluran pupuk bersubsidi juga mengalami peningkatan signifikan, dengan realisasi mencapai 8,1 juta ton atau tumbuh 12,1 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Adapun subsidi perumahan mencatat lonjakan tertinggi, dengan realisasi sebesar 278,9 ribu rumah atau meningkat 39,5 persen dibandingkan 2024.
“(Subsidi perumahan) ini meningkatnya cukup tinggi yaitu 39,5 persen jumlah rumahnya,” kata Suahasil.
Di sisi lain, Suahasil juga melaporkan realisasi penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) pada 2025 mencapai Rp 849 triliun. Penyaluran ini ditujukan untuk mendukung pelayanan publik dan sektor-sektor prioritas, sekaligus mendorong belanja daerah yang lebih efektif dan efisien. “Rp 849 triliun ini masuk ke dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah. Masuk ke APBD,” sebut Suahasil.
