Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berkomitmen melanjutkan program efisiensi anggaran hingga tahun anggaran 2026. Langkah ini menyusul keberhasilan program serupa periode 2020-2025 yang berhasil menghemat anggaran hingga Rp 3,53 triliun, demikian disampaikan Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR, Rabu (10/9).
Suahasil menjelaskan, efisiensi ini merupakan langkah krusial mengingat besarnya sumber daya yang dikelola Kemenkeu. Dengan 1.071 satuan kerja dan 77.412 pegawai (menurun dari 82.468 pegawai pada 2019), pengelolaan anggaran yang efektif menjadi prioritas. “Dalam rencana kerja anggaran 2026, kita akan terus melanjutkan kebijakan efisiensi anggaran dan perluasan strategi efisiensi anggaran,” tegasnya.
Untuk mencapai efisiensi optimal di tahun 2026, Kemenkeu telah merancang beberapa strategi. Di antaranya adalah kolaborasi kegiatan antar unit kerja, implementasi standardisasi biaya yang lebih luas, pengendalian biaya belanja birokrasi yang lebih ketat, serta perluasan kantor-kantor layanan bersama Kemenkeu di seluruh Indonesia. Langkah-langkah ini diharapkan mampu menekan pembengkakan anggaran dan meningkatkan efektivitas layanan publik.
Selain efisiensi anggaran, Kemenkeu juga fokus pada optimalisasi sumber daya manusia (SDM). Suahasil menekankan pentingnya selektivitas dalam penerimaan pegawai baru, peningkatan kompetensi pegawai yang ada, perbaikan budaya kerja, peningkatan well-being pegawai, serta pengembangan digital workspace untuk mendukung kinerja yang lebih efektif dan modern.
Untuk tahun anggaran 2026, Kemenkeu mengusulkan anggaran sebesar Rp 52,06 triliun dalam RAPBN. Rinciannya meliputi: Rp 90.032.000.000 untuk kebijakan fiskal sektor keuangan dan ekonomi; Rp 1.997.068.482.000 untuk program pengelolaan penerimaan negara; Rp 24.406.799.000 untuk pengelolaan belanja negara; Rp 289.232.572.000 untuk pengelolaan perbendaharaan kekayaan negara dan risiko; dan Rp 49.615.259.817.000 untuk dukungan manajemen.
Dengan strategi efisiensi yang terukur dan komprehensif, Kemenkeu optimis dapat mencapai target penghematan anggaran dan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Komitmen ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengelola keuangan negara secara bertanggung jawab dan transparan.
